Menimbang :

Mengingat :

Mendengar :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PEMBAHARUAN KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

KEBIDJAKSANAAN LANDASAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Sadar akan kenjataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan jang tjepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penjelewengan dari pelaksanaan setjara murni daripada Undang-undang Dasar 1945, jang tertjermin dalam tidak adanja pengawasan jang effektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakjat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannja kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta dikesampingkannja prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, maka djalam keluarnja adalah kembali kepelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 maka pengawasan jang efektif dari Rakjat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah harus berlangsung melalui kewenangan Dewan Perwakilan Rakjat dalam penentuan anggaran pendapatan dan belandja negara serta melalui kekuasaan pemeriksa-keuangan oleh badan diluar pemerintahan jang melaporkan hasil pemeriksaannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dengan ditegakkannja pengawasan Rakjat jang effektif terhadap kebidjaksanaan ekonomi, maka sesuai dengan hakekat Tri-Tuntutan Rakjat dengan memperhatikan djuga pentingnja pembangunan dalam bidang spirituil dan keagamaan, kepada masalah perbaikan ekomomi Rakjat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional, sedang tjara menghadapinja perlu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil dan realistis.

Adapun landasan idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang senantiasa harus terjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi ialah Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34, berikut pendjelasan-pendjelasannja.

Hakekat daripada landasan idiil ini adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin berdasarkan Pantja Sila jang mendjamin berlangsungnja demokrasi ekonomi dan jang bertudjuan mentjiptakan masjarakat adil-makmur jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, jakni:

Dalam demokrasi ekonomi tidak ada tempat bagi tjiri-tjiri negatif sebagai berikut:

Indonesia memiliki kekuatan ekonomi potensiil terdiri atas :

(1) potensi dan daja kreasi Rakjat, dan (2) kekajaan alam jang tersedia potensiil. Untuk membuat kekuatan ekonomi potensiil mendjadi kekuatan ekonomi riil, maka kekajaan alam harus digali, diolah dan dibina sedangkan melalui pendidikan dan latihan, maka daja kreasi dan kemampuan Rakjat dapat diperbesar.

Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensiil mendjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman meodal, penggunaan tehnologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management.

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih landjut dari potensi ekonomi, harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan Rakjat Indonesia sendiri. Akan tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tehnologi dan skill jang tersedia dari luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

1. UMUM

Usaha menanggulangi kemerosotan ekonomi dewasa ini jang sekaligus akan memungkinkan pembangunan ekonomi setjara besar-besaran dihari depan harus menduduki, tempat utama dalam keseluruhan skala prioritas nasional, sehingga kepentingan dalam negeri, chususnja kepentingan ekonomi, harus tegas-tegas didahulukan daripada kepentingan politik luar-negeri.

Mengenai projek-projek ekonomi maka patokan utama dalam skala prioritas adalah projek-projek jang menghasilkan barang dan djasa jang sangat diperlukan bagi keperluan Rakjat banjak.

2. PEMBANGUNAN DJANGKA PENDEK.

Dalam bidang operasionil maka landasan bagi kebidjaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan ialah pembedaan pengertian jang djelas antara program stabilisasi dan rehabilitasi dan program pembangunan. Dewasa ini segala potensi dan usaha harus ditjurahkan kepada berhasilnja stabilisasi dan rehabilitasi.

Pembangunan ekonomi harus disynchronisasikan dengan bertambahnja tenaga kerdja tiap-tiap tahun setjara effektif.

Program djangka pendek terdiri atas pengendalian inflasi (stabilisasi ekonomi) dan pemulihan produksi (rehabilitasi), dengan skala prioritas sebagai berikut :

(a) pengendalian inflasi,

(b) pentjukupan kebutuhan pangan,

(c) rehabilitasi prasarana ekonomi,

(d) peningkatan kegiatan ekspor,

(e) pentjukupan kebutuhan sandang.

Program djangka pendek diatas ini didahului oleh program penjelamatan dengan sasaran mengatasi dengan segera kematjetan dan kehantjuran dibidang produksi pangan, ekspor, sandang dan prasarana ekonomi jang menundjang bidang-bidang diatas dengan menjediakan bahan mentah/penolong/baku, spare-parts, dan modal dalam djumlah jang minimum.

Guna menganggulangi kemerosotan ekonomi, maka segera harus ditetapkan dan dilaksanakan suatu program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi jang kon-sisten dan jang benar-benar operasionil.

Komponen-komponen utama dari program stabilisasi dan rehabilitasi jang operasionil ialah:

(1) rentjana fisik, dan

(2) rentjana moneter.

Program rehabilitasi ekonomi harus tertjermin dalam rentjana fisik, jang sasaran utamanja adalah :

Untuk memulihkan kapasitas produksi diperlukan bahan baku, bahan penolong, spare-parts, modal, dan lain-lain dalam suatu djumlah minimum, kebutuhan minimum ini terdjamin dalam kebidjaksanaan impor jang tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus merupakan bagian jang integral dari pada program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Usaha rehabilitasi harus mengutamakan pemulihan kapasitas produksi disektor-sektor strategis atau sektor-sektor utama jang dapat membangkitkan potensi dan daja kreasi Rakjat atau jang dapat lebih tjepat meredakan tekanan inflasi.

Demi berhasilnja usaha rehabilitasi, maka mutlak diperlukan pendjebolan hambatan-hambatan birokrasi, antara lain dengan djalan pelaksanaan dekonsentrasi management kedaerah-daerah atau satuan-satuan produksi tanpa mengurangi kesatuan ekonomi dan kesatuan politik nasional.

Rentjana stabilisasi ekonomi harus tertjermin dalam rentjana moneter jang sasaran utamanja adalah:

Guna pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi harus diselenggarakan kebidjaksanaan integral jang mentjakup kebidjaksanaan budget, kebidjaksanaan fiskal, kebidjaksanaan moneter, kebidjaksanaan harga, kebidjakasanaan upah, kebidjaksanaan neratja pembajaran luar negeri, dan sebagainja, disertai dengan perombakan-perombakan institusionil.

3. PEMBANGUAN DJANGKA PANDJANG.

Untuk pembangunan ekonomi dalam djangka pandjang maka skala prioritas harus tersusun sebagai berikut :

(a) bidang pertanian,

(b) bidang prasarana

(c) bidang industri/pertambangan dan minjak.

Mengingat bahwa kegiatan ekonomi dewasa ini diarahkan pada pelaksanaan rentjana stabilisasi dan rehabilitasi, maka sisa Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 8 tahun harus didjadikan rentjana djangka pandjang seperti termaksud dalam pasal 25.

Dalam hubungan ini maka harus segera ditangguhkan semua projek-projek jang tidak ekonomis atau tidak produktif.

Selama pelaksanaan rentjana stabilisasi dan rehabilitasi belum selesai, maka tidak dibenarkan pembangunan projek-projek baru jang dapat mengganggu pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi.

4. PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan daripada potensi-potensi ekonomi (economic resources). Oleh karena potensi-potensi ekonomi terdapat didaerah-daerah maka pembangunan nasional adalah identik dengan pembangunan daerah.

Demi terlaksananja pembangunan daerah maka prioritas jang utama harus diberikan kepada rehabilitasi dan penjepurnaan sistim perhubungan (termasuk pelaksanaan Djalan Lintas Sumatera) dan pembangunan Masjarakat Desa.

Pelaksanaan transmigrasi perlu diperhebat dan penjelesaian landreform/landuse dipertjepat.

Perhatian chusus harus diberikan agar supaja segera dilaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai :

Untuk mendjaga keserasian dalam perentjanaan nasional maka perentjanaan pembangunan daerah dan pembangunan Masjarakat Desa harus dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam mengusahakan pembangunan daerah maka harus senantiasa diingat bahwa pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah pada achirnja harus menudju pada integrasi ekonomi nasional. Antara lain hal ini berarti bahwa segala hambatan-hambatan jang mengganggu lalu-lintas barang antara daerah-daerah harus dilenjapkan.

Pelaksanaan pola pembangunan tiga tahun Daerah dapat diteruskan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan ini.

5. PEMBANGUNAN IRIAN BARAT.

Perhatian chusus perlu diberikan pada pembangunan daerah Irian Barat dalam semua bidang, demi untuk peningkatan taraf hidup dan keserasian tingkatan dengan daerah-daerah lain.

Baik dalam periode penanggulangan kemerosotan ekonomi maupun dalam masa pembangunan ekonomi, maka Pemerintah memegang peranan positif dengan bertolak kepada ketentuan serta djiwa Undang-undang Dasar 1945.

Disamping menguasai dan melaksanakan sendiri berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi, maka Pemerintah berkewadjiban untuk membimbing sektor non-Pemerintah dan memobilisasikan serta mengembangkan potensi dan daja kreasi Rakjat setjara maksimal.

Keseluruhan kegiatan Pemerintah, baik dalam kegiatan penguasaan serta pelaksanaan disektor negara maupun dalam kegiatan pembimbingan diluar sektor negara, harus merupakan kesatuan jang serasi jang tertjakup dan tertjermin dalam program ekonomi djangka pendek (stabilisasi dan rehabilitasi) dan djangka pandjang (pembangunan). Dari tahun ketahun program-program ini harus tertjermin dalam anggaran pendapatan dan belandja negara.

Dalam mendjalankan peranannja dibidang ekonomi, maka Pemerintah harus lebih menekankan pengawasan arah-kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan jang sebanjak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam rangka ini sangat perlu diselenggarakannja de-birokratisasi dari sistim pengawasan dan dekonsentrasi dalam management perusahaan-perusahaan negara.

Prinsip-prinsip effisiensi harus mendjadi patokan dalam kegiatan Pemerintah dibidang ekonomi, dengan pengertian bahwa penjimpangan dari prinsip-prinsip ini wadjib dikenakan sanksi.

Unsur Koperasi merupakan apparatur jang penting dan wadjar dalam struktur organisasi ekonomi Indonesia berlandaskan azas kekeluargaan, dan adalah wadah untuk memperdjoangkan serta melindungi terutama kepentingan Rakjat ketjil.

Tugas koperasi adalah memberikan djasa, bergerak dibidang produksi dan bidang ekonomi lain serta harus dimampukan untuk mendjurus kearah pelaksanaan pasal 33 U.U.D. 1945 dengan pendjelasannja. Pemerintah berkewadjiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, fasilitas dan perlindungan terhadap Koperasi. Untuk itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Undang-undang, jaitu Undang-undang Koperasi, Swasta Nasional dan Perusahaan Negara.

Sesuai dengan tugas Pemerintah untuk sedjauh mungkin megembangkan potensi dan daja kreasi Rakjat dalam bidang ekonomi, maka dalam batas-batas ketetapan dan djiwa Undang-undang Dasar 1945 golongan Swasta Nasional memiliki kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing, jang tidak menguasai hadjat hidup Rakjat banjak dan tidak strategis.

Masing-masing kelompok dalam golongan Swasta Nasional berkewadjiban untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sedangkan pengertian dan bidang kegiatannja diatur dengan Undang-undang.

Perkembangan usaha swasta tidak boleh menjimpang dari azas demokrasi ekonomi jang merupakan tjiri dari sistim ekonomi terpimpin berdasarkan Pantja Sila. Tanpa mengingkari prinsip-prinsip effiesiensi, maka organisasi usaha swasta harus memungkinkan perkembangan demokrasi ekonomi didalam lingkungannja. Untuk itu diperlukan pengawasan dari apparatur Pemerintah. Dilain pihak demi perkembangang kegiatannja, maka golongan Swasta Nasional berhak memperoleh pelajanan, pengajoman dan bantuan jang wadjar dari apparatur Pemerintah. Dalam hubungan ini perlu adanja satu forum swasta.

Dalam penjusunan anggaran pendapatan dan belandja negara harus diusahakan agar defisit dalam waktu jang singkat dapat dihapuskan sehingga dengan demikian sumber utama inflasi dapat ditiadakan.

Dalam penjusunan anggaran belandja harus tertjermin imbangan jang sehat antara pembiajaan dibidang materiil, spirituil dan politik.

Penerimaan negara jang berasal dari padjak langsung maupun tidak langsung berikut lain-lain penerimaan (terutama dari Perusahaan Negara) harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Rakjat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran negara, sedang effisiensi maupun intensifikasi dari pungutan-pungutan harus dipertinggi.

Pengeluaran negara harus diarahkan kepada :

(a) kebutuhan rentjana fisik, dan

(b) pengekangan ladju inflasi.

Penghematan jang sungguh-sungguh dan effektif harus segera diselenggarakan melalui suatu rentjana penghematan (austerity progam) jang drastis dan jang berlaku konsekwen baik bagi pengeluaran sipil maupun pengeluaran militer.

Ditetapkan bahwa anggaran Moneter hanja terdiri atas :

(a) anggaran routine,

(b) anggaran pembangunan,

(c) anggaran devisa,

(d) anggaran kredit.

Dengan demikian anggaran chusus dihapuskan dalam arti projek-projek jang selama ini dibiajai oleh anggaran tersebut harus diintegrasikan/disesuaikan dengan anggaran-anggaran routine, pembangunan dan devisa.

Anggaran pendapatan dan belandja negara harus ditetapkan dengan Undang-undang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dan harus selesai disusun sebelum tahun effektifnja berlaku.

Didalam memeriksa tanggung-djawab kekajaan negara, termasuk keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan wadjib meningkatkan tindakan-tindakannja sesuai dengan wewenang jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnja dan pengawasan serta penjehatan tata-perbankan pada chususnja, maka segera harus ditetapkan Undnag-undang pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral.

Dalam menjelenggarakan hubungan ekonomi internasional sesuai dengan politik luar negeri jang bebas dan aktif, maka prinsip-prinsip kepentingan nasional harus senantiasa diutamakan. Ini antara lain berarti bahwa dalam penentuan transaksi-transaksi perdagangan luar-negeri prinsip-prinsip ekonomi harus dipegang teguh.

Oleh karena ekspor merupakan salah satu sumber utama bagi usaha penanggulangan kemerosotan ekonomi, maka segala usaha harus dikerahkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Kebidjaksanaan impor harus ditudjukan kepada pemasukan barang-barang jang langsung dapat mempertinggi produksi ataupun barang-barang jang sangat diperlukan oleh Rakjat banjak, sesuai dengan rentjana impor.

Penggunaan devisa negara jang diperoleh dari hasil ekspor ataupun dari hutang luar negeri harus benar-benar dilakukan setjara rasionil dan djudjur.

Untuk keperluan program stabilisasi dan rehabilitasi diperlukan kredit luar negeri. Kredit-kredit ini hanja dapat dibenarkan apabila benar-benar merupakan bagian jang integral dari rentjana stabilisasi dan rehabilitasi sebagai keseluruhan.

Besarnja kredit luar negeri jang masih dapat diterima tergantung kepada kemampuan untuk membajarnja kembali dikemudian hari tanpa menambah lagi beban Rakjat jang sudah berlebih-lebih.

Mengingat terbatasnja persediaan modal didalam negeri dibanding dengan kebutuhan pembangunan nasional, maka perlu segera ditetapkan Undang-undang mengenai modal asing, termasuk domestik asing.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 hendaknja diperbaharui dan ditingkatkan mendjadi Undang-undang.

Sungguhpun kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaatkan (a.l. production sharing) dalam penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan ekonomi, namun harus ada tekad untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dengan kekuatan sendiri serta tekad untuk membebaskan diri dari ketergantungan dari luar negeri.

Dengan segera diusahakan agar Indonesia kembali mendjadi anggota lembaga-lembaga ekonomi internasional, diantaranja International Monetary Fund, International Bank of Reconstruction and Development, dll.

Demi berhasilnja pelaksanaan bermatjam program, rentjana, kebidjaksanaan dll. tersebut diatas, maka perlu segera disempunakan Perangkat Pemerintahan jang mampu merealisasikan programnja, kepada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang wibawanja terletak pada landasan tanggapan dari Rakjat sendiri.

Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja merupakan suatu Team jang serasi jang masing-masing anggauta berdjiwa Pantja Sila dan pengemban Ampera, ahli, dipertjajai dan memperoleh dukungan dari Rakjat.

Struktur menurut Perangkat Pemerintah tersebut harus sederhana, effisien dan effektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan tanggung djawab jang djelas.

Para Menteri menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari kemurnian Undang-undang Dasar 1945.

Segala ketetapan, peraturan dan ketentuan-ketentuan lain jang tidak sesuai dengan isi atau djiwa Ketetapan ini dinjatakan tidak berlaku.

Menugaskan pada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Pemerintah untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 5 Djuli 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

(Dr. A.H. Nasution)

Djenderal TNI