Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU.

Pasal 1

(1)

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu bulan.

(2)

Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan;

b.

kategori usaha perikanan; dan

c.

kategori usaha industri pengolahan,

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.

Pasal 2

(1)

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja.

(2)

Dalam hal pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemberi kerja :

a.

memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja; atau

b.

menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja,

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

(3)

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

(1)

Pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)

Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009" oleh pemberi kerja.

(3)

Formulir dan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak yang sama.

Pasal 4

(1)

Pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2009.

Pasal 5

Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21, atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Masa Pajak November 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 20 Desember 2009.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2009

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

LAMPIRAN I

1.

Peri Irawan adalah pegawai tetap di PT Majutex. PT Majutex merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Peri Irawan memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebesar Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Peri Irawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

a.

Penghitungan PPh Pasal21 yang terutang bulan Maret 2009 :

Penghasilan bruto sebulan

Rp

5,000,000

Pengurangan :

-

Biaya jabatan (5% x Rp 5.000.000)

Rp

250,000

-

luran Pensiun

Rp

25,000

Rp

275,000

Penghasilan Neto sebulan

Rp

4,725,000

Penghasilan neto setahun

12xRp4,725,000

Rp

56,700,000

PTKP setahun :

-

untuk WP sendiri

Rp

15,840,000

-

tambahan WP kawin

Rp

1,320,000

-

tambahan untuk 2 orang anak

Rp

2,640,000

Rp

19,800,000

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

36,900,000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp36,900,000

Rp

1,845,000

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp1,845,000 /12

Rp

153,750

b.

Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :

Penghasilan bruto sebulan

Rp

5,000,000

Dikurangi iuran pensiun

Rp

(25,000)

Dikurangi PPh Pasal21 terutang

Rp

(153,750)

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

4,821,250

c.

Besarnya penghasilan yang diterima Peri Irawan apabila PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah :

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah

Rp

4,821,250

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Rp

153,750

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

4,975,000

2.

Danang Resmawan adalah seorang pegawai dari PT Barcelona. PT Barcelona merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri pertenunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 17114. Pada bulan Maret 2009 Danang Resmawan memperoleh gaji sebesar Rp4.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000. Selama ini PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh PT Barcelona. Danang Resmawan menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

a.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009 :

Gaji

Rp

4,000,000

Pengurangan :

-

Biaya jabatan (5% x Rp 4.000.000)

Rp

200,000

-

luran Pensiun

Rp

25,000

Rp

225,000

Penghasilan Neto sebulan

Rp

3,775,000

Penghasilan neto setahun

12xRp3,775,000

Rp

45,300,000

PTKP setahun :

-

untuk WP sendiri

Rp

15,840,000

-

tambahan WP kawin

Rp

1,320,000

-

tambahan untuk 2 orang anak

Rp

2,640,000

Rp

19,800,000

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

25,500,000

PPh Pasal 21 terutang setahun :

5% x Rp25,500,000

Rp

1,275,000

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp1,275,000 /12

Rp

106,250

b.

Besarnya penghasilan yang diterima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :

Gaji

Rp

4,000,000

Dikurangi iuran pensiun

Rp

(25,000)

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

3,975,000

c.

Besarnya penghasilan yang diterima Danang Resmawan apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah

Rp

3,975,000

Ditambah PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah

Rp

106,250

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

4,081,250

Catatan :

Oleh karena selama ini PT Barcelona menanggung PPh Pasal 21 maka PPh yang ditanggung tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

3.

Budi Vanto adalah pegawai tetap di PT Kertas Pulp. PT Kertas Pulp merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha industri bubur kertas dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 21011. Pada bulan April Tahun 2009, Budi Vanto memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000 dan diberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp30.000. luran Pensiun yang dibayar Budi Vanto adalah sebesar Rp25.000. Budi Vanto menikah dan mempunyai 2 anak (status K/2).

a.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang bulan Maret 2009 :

Gaji sebulan

Rp

2,500,000

Tunjangan PPh Pasal 21

Rp

30,000

Penghasilan bruto sebulan

Rp

2,530,000

Pengurangan :

-

Biaya jabatan (5% x Rp 2,530,000)

Rp

126,500

-

Iuran Pensiun

Rp

25,000

Rp

151,500

Penghasilan Neta sebulan

Rp

2,378,500

Penghasilan neto setahun

12x Rp2,378,500

Rp

28,542,000

PTKP setahun :

-

untuk WP sendiri

Rp

15,840,000

-

tambahan WP kawin

Rp

1,320,000

-

tambahan untuk 2 orang anak

Rp

2,640,000

Rp

19,800,000

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

8,742,000

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp8,742,000

Rp

437,100

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp437,100 /12

Rp

36,425

b.

Besarnya penghasilan yang diterima Budi Vanta apabila PPh Pasal21 tidak ditanggung Pemerintah :

Penghasilan bruto sebulan

Rp

2,530,000

Dikurangi iuran pensiun

Rp

(25,000)

Dikurangi PPh Pasal 21 terutang

Rp

(36,425)

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

2,468,575

c.

Besarnya penghasilan yang diterima Budi Vanta apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal21 tidak ditanggung Pemerintah

Rp

2,468,575

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Rp

36,425

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

2,505,000

4.

Pada bulan Mei 2009 Budi Yanto selain memperoleh gaji beserta tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000, juga menerima bonus sebesar Rp5.000.000. 

Karena penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 totalnya telah melebihi Rp5.000.000 (gaji dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp2.530.000 dan bonus sebesar Rp5.000.000 sehingga total penghasilan sebesar Rp7.530.000) maka seluruh PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Budi Yanto pada bulan Mei 2009 harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. Dengan demikian, Budi Yanto pada bulan Mei 2009 tidak mendapat Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

5.

Azizah Hasanah pada bulan Juni 2009 bekerja pada PT Perkebunan Hijau sebagai tenaga harian lepas. PT Perkebunan Hijau merupakan perusahaan yang bergerak pada kategori usaha perkebunan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 01115. la bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp200.000. Azizah Hasanah belum menikah (status TK/0).

a.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari

Rp

200,000

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh

Rp

150,000

(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008)

Penghasilan Kena Pajak sehari

Rp

50,000

PPh Pasal 21 terutang sehari 5% x Rp50.000

Rp

2,500

Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari adalah 6 hari x Rp 2.500

Rp

15,000

b.

Besarnya penghasilan yang diterima Azizah Hasanah apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah :

Penghasilan bruto berupa upah harian pada bulan Juni 2009 (6 x Rp200,000)

Rp

1,200,000

Dikurangi PPh Pasal 21 terutang

Rp

15,000

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

1,185,000

c.

Besarnya penghasilan yang diterima Azizah Hasanah apabila PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah :

Besarnya penghasilan apabila PPh Pasal 21 tidak ditanggung Pemerintah

Rp

1,185,000

Ditambah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Rp

15,000

Besarnya penghasilan yang diterima

Rp

1,200,000