PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 427 / KMK.02 / 2004

TENTANG

HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, perlu disiapkan Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005 sebagai dokumen anggaran;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
		3.	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
		4.	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
		6.	Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001;
		7.	Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
		8.	Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
			MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HARGA SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2005.
		Pasal 1 Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dilakukan standardisasi harga satuan yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
		Pasal 2 Standardisasi harga satuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 adalah Harga Satuan Umum untuk digunakan sebagai acuan bagi para penyusun anggaran Tahun 2005.
		Pasal 3 Harga Stuan Umum adalah satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas instansi dan wilayah serta digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
		Pasal 4 Penyusunan anggaran untuk membiaya kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan Harga Satuan Umum sebagaiman ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
		Pasal 5 Utuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaiman dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, disediakan biaya pengelolaan (gaji/upah diluar Tunjangan Kompensasi Kerja dan honor non PNS, bahan, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut : a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); b. Pagu Belnaja Modal diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dapat diberikan antara Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).; c. Pagu Belanja Modal diatas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dapat diberikan antara Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); d. Pagu Belanja Modal diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dapat diberikan antara Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan e. Pagu Belanja Modal diatas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
		Pasal 6 Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan Umum dengan usulan biaya/Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah, maka usulan biaya/Rincian Anggaran Belanja tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan berdasarkan hasil survey dari instansi-instansi terkait.
		Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
		Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 September 2004 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BOEDIONO

Lampiran...........

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEAUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 427/KMK.02/2004 TENTANG HARGA SATUAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2005

HARGA SATUAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	URAIAN
1.	HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2005
2.	HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2005
3.	HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2005
4.	HARGA SATUAN TERTINGGI DIKLAT STRUKTURAL PNS, LATIHAN PRAJABATAN, DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL PNS, PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL), PENGEMBANGAN TERMASUK ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, DESIMINASI DAN KONSINYASI TAHUN ANGGARAN 2005
5.	HARGA SATUAN TERTINGGI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, TARIF ANGKUTAN DARAT LAUT DAN UDARA DAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR, BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2005

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI

TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	UARAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2005	KET
1	2	3	4	5
I	UANG LAUK PAUK - Anggota TNI/POLRI Organik	Orang/Hari	SESUAI SE DJA
II	HONOR PENGELOLA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 1. Penanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Nilai Pagu Belanja Modal s.d. Rp.200 juta - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar - Nilai Pagu belanja Modal diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 5 milyar BendaharawanPenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : - Nilai Pagu Belanja Modal s.d. Rp.200 juta - NIlai Pagu Belanja Modal diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar - Nilai Pagu Belanja Modal diatas Rp 5 milyar Staf Sekretariat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 235.000,- Rp 290.000,- Rp 350.000,- Rp 400.000,- Rp 500.000,- Rp 205.000,- Rp 235.000,- Rp 260.000,- Rp 285.000,- Rp. 350.000,- Rp. 175.000,-
III	HONOR PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Panitia Lelang untuk Pengadaan Barang s.d. Rp 500 juta atau Jasa Konsultan s.d. Rp 200 juta (Maksimum 2 bulan) Panitia Lelang untuk pengadaan barang diatas Rp 500 juta atau Jasa Konsultan s.d Rp 200 juta (Maksimum 2 bulan)	Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 175.000,- Rp 250.000,-
IV	HONOR PENGELOLA PNBP Atasan Langsung Bendaharawan : - Nilai Penerimaan s.d. Rp 200 juta - Nilai Penerimaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta - Nilai Penerimaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar - Nilai Penerimaan diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar - Nilai Penerimaan diatas Rp 5 milyar Bendaharawan : - Nilai Penerimaan s.d. Rp 200 juta - Nilai Penerimaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta - Nilai Penerimaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar - Nilai Penerimaan diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar - Nilai Penerimaan diatas Rp 5 milyar Sekretariat / Anggota / Tim	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 210.000,- Rp 265.000,- Rp 315.000,- Rp 370.000,- Rp 420.000,- Rp 185.000,- Rp 210.000,- Rp 265.000,- Rp 315.000,- Rp 370.000,- Rp 160.000,-
V	PELAKSANA KEGIATAN PENELITI Koordinator Peneliti Sekretariat Peneliti Peneliti Utama Peneliti Pembantu Peneliti / Teknisi Pembantu Lapangan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Hari	Rp 184.000,- Rp 184.000,- Rp 21.000,- Rp 18.000,- Rp 11.000,- Rp 32.000,-
VI	NARASUMBER Pejabat setingkat Eselon I dan II Pejabat setingkat Eselon III dan IV Pakar / Pembicara Khusus Praktisi	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam	Rp 325.000,- Rp 210.000,- Rp 315.000,- Rp 275.000,-
VII	PENYULUH NON PNS SLTA SARJANA MUDA SARJANA	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 700.000,- Rp 775.000,- Rp 900.000,-
VIII	PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM Pengemudi Pramubakti Satpam / pengaman kantor (Non PNS)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	Rp 150.000,- Rp 125.000,- Rp 675.000,-

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA BARANG

TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2005	KET
1.	Keperluan sehari-hari perkantoran dalam negeri	Orang/Tahun	Rp 510.000,-
2.	Pengadaan Inventaris Kantor	Orang/Tahun	Sesuai Kebutuhan Kantor
3.	Pengadaan Bahan Makanan : a. Anggota TNI / POLRI Non Organik i. Operasi pasukan termasuk Crew kapal Laut / Terbang Dikma TNI / Polri, Operasi dan Latihan Tahanan Anggota TNI / POLRI Anggota yang sakit. b. Narapidana Tahanan Kejaksaan Tahanan Imigrasi Pasien Rumah Sakit Anak asuhan (Panti) Tuna Sosial Mahasiswa Penerbang Siswa Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Sekolah Menengah Kehutanan Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Mahasiswa STPDN / LLAJ Mahasiswa Ak.MIGAS/Diklat Pertambangan Mahasiswa AKIP / AIM Siswa Perawat Kesehatan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Anak Buah kapal Aktif Anak Buah kapal Cadangan Rescue team Pengamat Laut Petugas Bea Cukai i. Gol I Gol II Gol III Gol IV ABK	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/hari Orang/hari Orang/Hari	Rp 18.000,- Rp 16.000,- Rp 9.000,- Rp 12.000,- Rp 7.000,- Rp 8.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 8.000,- Rp 8.000,- Rp 12.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 12.000,- Rp 10.000,- Rp 12.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 12.000,- Rp 8.000,- Rp 12.000,- Rp 10.000,- SESUAI SK MENKEU
4.	Makanan penambah daya tahan tubuh	Orang/Hari	Rp 3.500,-
5.	Pakaian dinas / kerja resmi / pakaian mahasiswa / taruna (termasuk ongkos jahit)	Orang/Tahun/ Stel	Rp 135.000,-
6.	Pengadaan toga / pakaian kerja sopir / pesuruh / perawat	Orang/Tahun/ Stel	Rp 125.000,-
7.	Khusus pakaian satpam (termasuk perlengkapannya)	Orang/Tahun/ Stel	Rp. 160.000,-
8.	Biaya Operasional Perwakilan RI ( termasuk Atase Teknis Dept / Lembaga di Luar Negeri) : MAK 5210 (keperluan sehari-hari perkantoran) ATK, tidak termasuk langganan surat kabar / majalah, kawat / teleks, pengiriman pos diplomatik, penerimaan tamu / representatif, satpam / keamanan, photo copy, operasional computer dan alat listrik. b. MAK 5310 Pemeliharaan Gedung Kantor c. MAK 5320 Pemeliharaan Wisma duta / konsul MAK 5330 Pemeliharaan kendaraan bermotor	Pegawai Clerical Staf/Tahun M2/Tahun M2/Tahun Bh/tahun	$ 1.270 $ 80 $ 80 $ 8.000
9.	PENYUSUNAN PER UNDANG-UNDANGAN a. Penyusunan Rancangan Undang-undang Pembahasan Rancangan Undang-undang Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Penyusunan Sejarah Pembentukan UU Penyusunan Perkembangan Peraturan PerUU Peningkatan Pengetahuan Peraturan PerUU	PAKET PAKET PAKET PAKET PAKET PAKET	RAB RAB RAB RAB RAB RAB
10.	PENERJEMAHAN PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN a. Asing ke Indonesia i. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia ii. Dari Bahasa Asing (Non Inggris) ke Bahasa Indonesia b. Indonesia ke Asing i. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris ii. Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing (Non Inggris)	Lembar	Rp 35.000,- Rp 60.000,- Rp 47.000,- Rp 76.000,-
11.	PENCETAKAN a. BUKU / FORMULIR DAN SEBAGAINYA : i. Folio HVS, 1 muka 60 gram - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000–5000 halaman - oplah > 5000 halaman ii. Folio HVS, 1 muka 80 gram - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman iii. Folio HVS, 2 muka 60 gram - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman iv. Folio HVS, 2 muka 80 gram - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman v. Double folio HVS, 1 muka 60 gram, 80 gram - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman b. LEAFLET / BROSUR Folio konsdruk, sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman c. POSTER (Min 75 X 50 cm2) Konsdruk, Sparasi 4 warna, 1 muka - oplah 200 – 1000 halaman - oplah 1000-5000 halaman - oplah > 5000 halaman d. BULETIN (min 12 lembar) Folio HVS, 60 gram - oplah <= 300 eksemplar - oplah > 300 eksemplar COVER BUKU (2 warna) Kulit b.49 EF, cetak 2 warna - oplah 100 – 500 / minimal - oplah > 500 / diatas minimal COVER BUKU (4 warna) - oplah 100 / 500 / minimal - oplah > 500 / diatas minimal -	Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman Eksemplar Eksemplar	Rp 160,- Rp 150,- Rp 115,- Rp 180,- Rp 170,- Rp 130,- Rp. 170,- Rp 165,- Rp 140,- Rp 230,- Rp 190,- Rp 150,- Rp 300,- Rp 280,- Rp 250,- Rp 3.700,- Rp 2.100,- Rp 800,- Rp 6.470,- Rp 4.050,- Rp 4.050,- Rp 260,- Rp 190,- Rp 4.330,- Rp 4.330,- Rp 7.110,- Rp 5.320,-
12.	PENJILIDAN	Eksemplar	Rp 8.000,-
13.	PEMBUATAN ACARA di RRI dan TVRI		RAB

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEMELIHARAAN

TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2005	KET
1	2	3	4	5
I	PEMELIHARAAN GEDUNG 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Halaman gedung Kantor	M 2 M 2	Rp 40.000,- Rp 4.350,-
II	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN a. Kendaraan bermotor Kendaraan Pejabat Negara Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 6 b. Muviani Darat Air c. Speedboat	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Tahun/Unit Tahun/Unit Tahun/Unit	Rp 11.500.000,- Rp 1.625.000,- Rp 8.400.000,- Rp. 9.700.000,- Rp 1.200.000,- Rp 1.450.000,- Rp 6.300.000,-
III	LAIN – LAIN PEMELIHARAAN 1. Inventaris Kantor (dikaitkan dengan pegawai) Personal Komputer (PC)	Peg/Tahun Unit/Tahun	Rp 27.500,- Rp 680.000,-

HARGA SATUAN TERTINGGI

DIKLAT STRUKTURAL, PRAJABATAN, DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL, KETRAMPILAN MASYARAKAT, ANALISA, TELAAHAN, SEMINAR, SOSIALISASI, KONSINYASI, DESIMINASI

TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2005	LAMA DIKLAT	KET
1	2	3	4	5	6
I	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL Diklatpim TK I / SPATI 2. Diklatpim Tk II / SPAMEN 3. Diklatpim TK III / SPAMA 4. Diklatpim TK IV / ADUM	Orang/Angk. Orang/Angk. Orang/Angk. Orang/Angk.	Rp 23.650.000,- Rp 11.500.000,- Rp 5.700.000,- Rp 4.950.000,-	10 MInggu 10 MInggu 7 Minggu 8 Minggu
II	LATIHAN PRAJABATAN Golongan III 2. Golongan II	Orang/Angk. Orang/Angk.	Rp 1.450.000,- Rp 975.000,-	14 Hari 10 Hari
III	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS Pemantapan Untuk Kemampuan Kerja Operasional	Orang/Angk.	Rp 3.200.000,-	20 Hari
IV	DIKLAT KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL)	Orang/Angk.	Rp 1.865.000,-	10 Hari
V	PENGEMBANGAN TERMASUK ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI SEMINAR, KONSINYASI, DESIMINASI DLL.	Orang/Hari	Rp 456.000,-

HARGA SATUAN TERTINGGI

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF ANGKUTAN DARAT, LAUT DAN UDARA

dan

TUNJANGAN TUGAS BELAJAR, BEA SISWA PROGRMA NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2005

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri agar berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 dan luar negeri sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-344/KMK.03/1992 tanggal 3 April 1992 tentang Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Luar negeri.

II. TARIF ANGKUTAN DARAT, LAUT DAN UDARA

Tarif Angkutan Darat, Laut dan Udara untuk perjalanan dinas dalam negeri TA 2005 agar berpedoman pada ketentuan tarif yang tercantum dalam Harga Satuan Umum (HSU) Tahun 2003

III. SATUAN BIAYA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR, BEA SISWA PROGRAM NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI TA 2005

Satuan Biaya Tunjangan Tugas belajar, Bea Siswa Program Non gelar / Gelar Dalam Negeri TA 2005 agar berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Harga Satuan Umum (HSU) Tahun 2003 dengan tambahan yaitu komponen Matrikulasi dengan satuan biaya sesuai dengan pengeluaran.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BOEDIONO