Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara  Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri (Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 56);

b.

bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan:

Mengingat

:

pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1955 tentang Pendjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri” sebagai Undang-undang.

Pasal I

Pasal 1.

Menteri   Pekerdjaan  Umum  dan Tenaga  dengan persetudjuan

Menteri Keuangan dapat mendjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada „Burgelijke Woningregeling" Staatsblad 1934 No. 147, dengan semua perubahan dan tambahannja, beserta atau tidak beserta tanahnja kepada:

a.

Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom;

b.

Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom jang telah merima pensiun, baik jang telah maupun jang tidak dipekerdjakan kembali pada Negeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian jang berlaku;

menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

Pasal 2.

Pasal 3.

Pendjualan  rumah  dan tanahnja  dilakukan  dengan tjara sewa-

 beli dengan djangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berdjumlah sedikit-dikitnja 5% dari harga rumah.

Pasal 4.

Tjontoh  surat  perdjandjian  sewa-beli ditetapkan  oleh  Menteri

sebaik-baiknja atas biaja pembeli.

Pasal 5.

Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa  pendjualan  di-

lakukan hanja kepada pegawai-pegawai sebagai termaksud pada pasal 1 sub (a) dan sub (b), jang telah mempunjai waktu dinas sedikit-dikitnja 10 tahun.

Pasal 6.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pendjualan

Rumah-rumah Negeri".

Pasal II

Undang-undang ini  mulai berlaku pada hari  diundangkan dan

Agar  supaja  setiap  orang  dapat  mengetahui,  memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Nopember 1957.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan

Menteri Pekerdjaan Umum dan

pada tanggal 9 Desember 1957,

Tenaga a.i.,

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

SUKARDAN.