NOMOR 5 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG HALAMAN 4

T A M B A H A N
L E M B A R A N - N E G A R A R.I.

--------------------------------------------------------------------------

No. 3037.

ADMINISTRASI. PEMERINTAH DAERAH. Ketentuan pokok (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38).

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAH DI DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Dasar pemikiran :

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah; yang berarti bahwa dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan di daerah.

Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah ditugaskan untuk meninjau kembali Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah Penugasan tersebut tercantum di dalam Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas luasnya kepada Daerah.
Sebagai pelaksanaan dari penugasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tersebut, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah berhasil mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 18 tahun 1965.
Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 itu di tentukan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 termasuk dalam Lampiran III, yaitu Undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku tetapi pernyataan tidak berlakunya Undang-undang yang bersangkutan ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku.

Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas luasnya kepada Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi karena materinya sudah tertampung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, telah digariskan prinsip-prinsip pokok tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai berikut :

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi."

Dari prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat ditarik beberapa intisari sebagai pedoman untuk penyusunan Undang-undang ini, yaitu diantaranya ialah :

(1)	prinsip Otonomi Daerah;
(2)	tujuan pemberian otonomi kepada Daerah;
(3)	pengarahan-pengarahan dalam pemberian otonomi kepada Daerah;
(4)	pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip yang dipakai bukan lagi "Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab". Dengan demikian prinsip otonomi yang riil atau nyata tetap merupakan prinsip yang harus melandasi pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah. Sedang istilah "seluas-luasnya" tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan di dalam Garis-garis Haluan Negara. Istilah "nyata" dan "bertanggung jawab" kiranya akan menjadi lebih jelas di dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya.

Maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah sudah ditegaskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan disini adalah pembangunan dalam arti yang luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakekatnya Otonomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan Rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Garis-garis Besar Haluan Negara dengan tegas telah memberikan pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Pengarahan-pengarahan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

(1)	harus serasi dengan membina politik dan Kesatuan Bangsa;
(2)	harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan;
(3)	harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

Dari pengarahan-pengarahan tersebut tampak dengan jelas perwujudan dari prinsip Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggungjawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan Bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.
Kiranya dapat dimengerti bahwa istilah "Otonomi yang seluas-luasnya" adalah tidak sesuai dengan jiwa pengarahan-pengarahan tersebut, terutama ditinjau dari segi kesatuan Bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan.

Intisari keempat adalah bahwa pemberian otonomi kepada Daerah, dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi Rumusan ini adalah sangat tepat dan secara prinsipiil berbeda dengan rumusan yang terkandung dalam penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966, dimana dekonsentrasi dinyatakan sebagai komplemen saja sekalipun dengan predikat "Vital". Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, azas dekonsentrasi bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap azas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Apakah sesuatu urusan pemerintah di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah (atas dasar azas dekonsentrasi) ataukah diserahkan kepada Daerah menjadi urusan otonomi (atas dasar azas desentralisasi) terutama didasarkan pada hasilguna dan dayaguna penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut. Oleh karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita adalah Negara Kesatuan, maka dalam penyusunan Undang-Undang tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan dalam melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan apapun dalam rangka kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah menurut Undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1)	pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah harus menunjang aspirasi perjoangan Rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya;
(2)	pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
(3)	azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan;
(4)	pemberian otonomi kepada Daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
(5)	tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Pembagian Wilayah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tentang pembangian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 itu antara lain berbunyi :

"Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang".

Penjelasan Pasal 18 itu antara lain berbunyi :

"Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidsstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga.
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, Daerah-daerah itu bersifat autonoom (Streek dan localerechtsgemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang".

Dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Sebagai konsekwensi dari prinsip tegas dinyatakan adanya Daerah Otonom dan Wilayah Administratip.

Daerah yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi disebut Daerah Otonom yang selanjutnya disebut "Daerah", yang dalam Undang-undang ini dikenal adanya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sedang Wilayah yang dibentuk berdasarkan azas dekonsentrasi disebut Wilayah Administratip yang dalam Undang-undang ini selanjutnya disebut "Wilayah". Wilayah-wilayah di susun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah umum di daerah.
Pembentukan Wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Azas - azas penyelenggaraan pemerintahan.

a.	Umum. Di muka telah dijelaskan bahwa sebagai konsekwensi dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah diwajibkan melaksanakan azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah. Tetapi disamping azas desentralisasi dan dekonsentrasi Undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah menurut azas tugas pembantuan.
b.	Desentralisasi. Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri, yaitu terutama Dinas-dinas Daerah.
c.	Dekonsentrasi. Dekonsentrasi. Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut azas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut azas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan,pelaksanaan maupun pembiayaannya, Unsur pelaksa nanya adalah terutama instansi-instansi Vertikal, yang dikordinasikan oleh kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat,tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah pusat.
d.	Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya,jadi beberapa urusan pemerintahan masih tetap meru masih tetap merupakan urusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi bagi Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsetrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah Dan juga ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggung- jawabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya didaerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang besar jumlahnya lagi,mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkut ngkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut azas tugas pembantuan.

Daerah Otonom :

Otonomi Daerah :

(1)	Tujuan pemberian otonimo kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengetur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkat kan dayaguna dan hasilguna penyelenggaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada Daerah perlu diberikan wewenang wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.
(2)	Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka Undang-undang ini meletakan titik berat otonomi pada Daerah tingkat II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II-lah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut.
(3)	Penyerahan urusan-urusan pemerintah kepada Daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian maka isi otonomi itu berbagai antara Daerah yang satu dengan lainnya.
(4)	Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada Daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi tetapi tanggungjawab berakhir terhadap urusan-urusan ter- sebut tetap berada ditangan Pemerintah. Oleh karena itu maka urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah itu apabila diperlukan dapat ditarik kembali menjadi urusan Pemerintah misalnya apabila urusan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga menyangkut kepentingan yang lebih luas dan lebih tepat diurus langsung oleh Pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya.
(5)	Sebagai Konsekwensi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Undang-undang undang ini membuka kemungkinan untuk penghapusan Daerah Otonom Di muka telah diterangkan bahwa pemberian otonomi kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pela- yanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Apabila setelah dibina dan dibimbing serta diberi kesempatan seluas-luasnya ternyata sesuatu Daerah tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan hanya menggantungkan hidupnya dari subsidi Pemerintah maka adalah sewajarnya apabila Daerah yang sedemikian itu dihapuskan.
(6)	Sebagai konsekwensi dari Negara Kesatuan dan untuk memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Daerah maka Undang-undang ini mengusahakan sejauh mungkin adanya keseragaman dalam hal pengaturan mengenai Pemerintah Daerah.

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah :

(1)	Urusan Otonomi Daerah tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah. Hal ini terutama adalah disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Berhubung dengan itu, sebagaimana telah dikemukakan diatas, Undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk secara bertahap menambah penyerahan urusan-urusan kepada Daerah, tetapi sebaliknya dimungkinkan pula penarikan kembali sesuatu urusan yang semula telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah. Bahkan dimungkinkan pula penghapusan sesuatu Daerah dan pembentukan Daerah-daerah baru.
(2)	Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran-saran kepada Presiden tentang hal-hal tersebut diatas, maka Undang-undang ini menentukan adanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang terdiri dari beberapa orang Menteri dan ketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)	Dalam hal-hal yang menyangkut Pasal-pasal 4 dan 5 Undang-undang ini kekuatan-kekuatan sosial politik di undang untuk didengar pendapatnya.

Keuangan Daerah :

Agar supaya Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah :

(1)	Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah.
(2)	Dengan demikian maka dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutip dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatip. Menurut Undang-undang ini pembuatan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah yang telah dibuat bersama-sama dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)	Kiranya perlu ditegaskan disini, bahwa walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mencampuri bidang eksekutip, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-undang ini. Bidang eksekutip adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Daerah sepenuhnya.

Kepala Daerah :

(1)	Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat didaerah, Dari uraian ini jelaslah kiranya, betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah. Dalam pengangkatan seorang Kepala Daerah, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah, maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dan sebagai Kepala Daerah Otonom, maka ia perlu mendapat dukungan dari Rakyat yang dipimpinnya.
(2)	Tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 15 dan 16 Undang-undang ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dari kedua fungsi Kepala Daerah tersebut.
(3)	Sejalan dengan konstruksi yang demikian itu maka Undang-undang ini menetapkan bahwa Kepala Daerah menurut hierarkhi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah di seluruh wilayah Negara. Dan ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian, Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pelaksanaan pemerintahan Daerah yang dipimpinnya, agar supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah. Dalam memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut Kepala Daerah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 62,63 dan 64 Undang-undang ini. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan tanggapan-tanggapan sesuai dengan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-undang ini.
(4)	Telah dijelaskan, bahwa Kepala Daerah menurut hierarkhi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Istilah "melalui" disini bukanlah berarti bahwa Menteri Dalam Negeri hanya meneruskan bahan-bahan pertanggungjawabkan Kepala Daerah kepada Presiden, tetapi Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden mengolah bahan-bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah, mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu sesuai dengan wewenangnya dan melaporkan kepada Presiden mengenai hal-hal yang prinsipiil dan penting.

Wakil Kepala Daerah :

Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratip maupun sebagai Kepala Daerah Otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan Wakil Kepala Daerah. Mengingat kondisi Daerah yang berbeda-beda maka pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut akan diadakan menurut kebutuhan. Wakil Kepala Daerah diangkat dari Pegawai Negeri berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

(1)

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil Rakyat maka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak-hak tertentu yaitu :

(a)	anggaran;
(b)	mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;
(c)	meminta keterangan;
(d)	mengadakan perubahan;
(e)	mengajukan pernyataan pendapat;
(f)	prakarsa;
(g)	mengadakan penyelidikan.

(2)

Hak-hak yang dimaksud diatas adalah untuk memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya.Untuk menghindarkan kesimpang siuran penafsiran, maka cara-cara penggunaan hak-hak tersebut diatas diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Khusus mengenai cara penggunaan hak mengadakan penyelidikan diatur dengan Undang-undang. Hal ini dipandang perlu, karena penggunaan hak mengadakan penyelidikan itu mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang luas. Dengan diberikannya hak prakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Rancangan-rancangan Peraturan Daerah tidak hanya dibuat oleh Kepala Daerah tetapi dapat pula dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Daerah :

(1)

Sekretariat Daeah Tingkat I diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara dan Sekretariat Daerah Tingkat II diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Dengan demikian, maka Sekretariat Daerah adalah Sekretariat yang membantu Kepala Daerah dan Kepala Wilayah. Dengan pengintegrasian Sekretariat ini, maka dapatlah diharapkan dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu.

(2)

Sekretariat Daerah adalah unsur staf. Sebagai unsur staf, maka Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas-tugas umum staf.
Mengingat betapa luas dan banyaknya segi-segi tugas staf, maka untuk menyelenggarakannya diperlukan kecakapan, keahlian, pengalaman, dan rasa pengabdian yang tinggi. Jabatan staf adalah jabatan karier, oleh sebab itu pegawai yang ditempatkan kapa jabatan staf haruslah pegawai yang benar-benar dapat diandalkan dan memenuhi syarat-syarat serta mempunyai kwalifikasi-kwalifikasi tertentu berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. Karena jabatan staf adalah jabatan karier, maka Sekretaris Daerahpun adalah jabatan karier.
Dengan perkataan lain, Sekretaris Daerah tidak dipilih, tetapi diangkat dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat-syarat setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksud dengan "setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyampaikan pertimbangannya kepada Kepala Daerah setelah mendengar/meminta pendapat Fraksi-fraksi.

Dinas Daerah :

(1)

Dinas-dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah.
Pembentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan belum diserahkan kepada Daerah dengan sesuatu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas-dinas Daerah itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Perusahaan Daerah :

Perusahaan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah. Berhubung dengan itu, maka Perusahaan Daerah harus didasarkan atas azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat, atau dengan perkataan lain, Perusahaan Daerah harus melakukan kegiatannya secara berdayaguna dan berhasilguna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan kearah sistim serba negara (statisme) dan monopoli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Wilayah Administratip :

U m u m :

Untuk merealisasikan ketentuan tentang "daerah administrasi belaka" yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini mengatur secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan Wilayah Administratip.

Kepala Wilayah :

(1)

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah

Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan di Daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri, dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya.
Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain, Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintah, Administrator Pembangunan, dan Administrator Kemasyarakatan. Sebagai wakil Pemerintah dan Penguasa Tunggal, maka Kepala Wilayah adalah pejabat tertinggi di Wilayahnya di bidang pemerintahan, lepas dari persoalan pangkat.

(2)

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah :

(a)

Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah :

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan di mana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh pelbagai sebab dan keadaan, diantaranya ialah :

-	pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.
-	bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia;
-	faktor-faktor yang terletak di bidang ekonomi dan keuangan.

ii.

Pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban ini menuju kearah ketertiban masyarakat adalah tugas kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah. Oleh sebab itu Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang berlaku di dalam seluruh wilayah Negara, termasuk didalamnya pengerahan alat-alat keamanan.

iii.

Berhubung dengan luasnya wilayah Negara dan untuk menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya, maka dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban itu, dalam keadaan biasa, kepada Kepala Wilayah perlu diberikan beberapa wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya yang meliputi :

-	wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
-	wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana-bencana;
-	wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

iv.

Apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, maka sesuai dengan sifat, hakekat, dan bentuk gangguan tersebut Kepala Wilayah menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan atau mencegah gangguan itu.
Kebijaksanaan ini dapat bersifat propentip dan dapat pula bersifat represip.
Yang bersifat propentip misalnya kalau ada atau akan ada kegiatan tertentu (pasar malam, perselisihan golongan dan lain-lain) yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kepala Wilayah menentukan kebijaksanaan untuk meniadakan sebab-sebab yang mungkin menimbulkan gangguan itu.
Yang bersifat represip, misalnya kalau terjadi bencana alam, bagaimana memberikan perlindungan serta penyelamatan penduduk yang tertimpa bencana itu (apakah penduduk itu perlu dipindahkan atau tidak dan sebagainya), bagaimana penyelamatan harta bendanya, pemberian perawatan dan lain-lain.

Sebelum Kepala Wilayah menentukan kebijaksanaannya, ia diwajibkan untuk mengadakan musyawarah dengan Pimpinan Badan-badan/alat-alat Keamanan yang ada di Wilayahnya untuk bersama-sama menilai keadaan.
Untuk keperluan tersebut dibentuk Badan tersendiri, yang diketuai oleh Kepala Wilayah dan beranggotakan Panglima/Komandan/Kepala ABRI yang bertugas di Wilayah itu.

vi.

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Wilayah wajib diamankan pelaksanaannya oleh alat-alat Negara. Pelaksanaan pengamanan kebijaksanaan tersebut harus berdasarkan ketentuan/peraturan dan Doktrin Pelaksanaan Tugas yang berlaku baginya dan yang bersangkutan menyampaikan laporan kepaga Kepala Wilayah selaku pemegang kebijaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Wilayahnya.

(b)

Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan kesatuan Bangsa.

i.	Bangsa Indonesia telah mempunyai falsafah dan ideologi PANCASILA, tetapi pengalaman kita selama ini telah membuktikan, bahwa ada golongan yang selalu berusaha merongrong atau menyelewengkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Walaupun demikian, berkat kebenaran dan keampuhan falsafah dan ideologi PANCASILA itu, segala rongrongan dan penyelewengan terhadap PANCASILA itu akhirnya dapat dipatahkan. Berhubung dengan itu maka adalah menjadi tugas dan kewajiban seluruh perangkat Negara dalam semua tingkat untuk mengamankan dan mengamalkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945.
ii.	Masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCASILA sebagai tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hanyalah dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan secara berencana dalam segala bidang, sedang pembangunan baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila sudah tercipta politik dalam negeri yang stabil dan mantap. Menciptakan kestabilan dan kemantapan politik adalah salah satu tugas Pemerintah yang penting.
iii.	Berhubung dengan keadaan Bangsa Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika, maka usaha-usaha pembinaan kesatuan Bangsa mutlak perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus.
iv.	Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan kesatuan Bangsa di daerah-daerah adalah menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kepala Wilayah, sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah.

(c)

Penyelenggaraan kordinasi terhadap Instansi-instansi Vertikal.

i.	Instansi-instansi Vertikan adalah perangkat Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen yang ditempatkan didaerah untuk melaksanakan sebagian urusan Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.
ii.	Dalam prakteknya antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing Instansi Vertikal, begitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Vertikal, sangat erat hubungannya satu dan yang lain. Maka untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, sangat perlu penyelenggaraan urusan-urusan itu dikoordasikan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah. Berhubung dengan itu, maka dalam melaksanakan tugasnya Instansi-instansi Vertikal berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah. Berhubung dengan itu, maka Instansi-instansi Vertikal wajib melaporkan segara rencana dan kegiatan, memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah.
iii.	Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi-instansi Vertikal, begitu juga antara Instansi-instansi Vertikal, dengan Pemerintah Daerah, Kepala Wilayah harus selalu memperhatikan dan tidal boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(d)

Bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

i.	Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah disamping menjadi tugas Pemerintah adalah juga menjadi tugas Kepala Wilayah.
ii.	Bimbingan dan pengawasan itu harus selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

(e)

Pembinaan tertib Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah harus selalu diusahakan agar ditaati bukan saja oleh Rakyat tetapi juga oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang bersangkutan. Tugas ini adalah tugas Kepala Wilayah dalam semua tingkat. Dalam hubungan ini Kepala Wilayah dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan wewenang yang ada padanya.

(f)

Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Selain tugas-tugas sebagai tersebut diatas, maka Kepala Wilayah melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan kepadanya dan juga tugas-tugas lain yang tidak menjadi tugas sesuatu Instansi Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

(3)

Tindakan Kepolisian.

Berhubung dengan pentingnya kedudukan Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara maka untuk menjamin kewibawaannya, tatacara tindakan Kepolisian terhadap Kepala Wilayah Propinsi/Ibukota Negara tersebut diatur secara khusus.

Sekretariat Wilayah :

(1)	Mengenai Sekretariat Wilayah Propinsi, Ibukota Negara, Kabupaten dan Kotamadya, lihat penjelasan Sekretariat Daerah.
(2)	Sekretariat Wilayah Kecamatan dan Kota Administratip diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pengawasan :

U m u m.

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Daerah-daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pengawasan Umum.

Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan baik. Pengawasan Umum terhadap pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Pengawasan Prepentif.

(1)

Pengawasan Prepentip mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu :

(a)	Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I;
(b)	Gubernur Kepala Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II;

(2)

Pada pokoknya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah yang :

(a)	menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat Rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada Rakyat;
(b)	mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
(c)	memberikan beban kepada Rakyat, misalnya pajak atau retribusi Daerah;
(d)	menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan Rakyat, misalnya: mengadakan hutang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan Perusahaan Daerah, menetapkan dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.

Pengawasan Represip.

(1)	Pengawasan Represip dilakukan terhadap semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
(2)	Pengawasan Represip berwujud penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ..............