DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1994

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994.


BAB 1
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. pajak adalah Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
b. piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
c. pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang
tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean;
d. persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang
setengah jadi, dan persediaan barang jadi;
e. Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :
- tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya;
- menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah;
- menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan
secara eceran tersebut;
- melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawasendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.


BAB II
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


Pasal 2

(1) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf l Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan pembayaran Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(2) Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak , termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, adalah bentuk usaha kerjasama operasi.
(3) Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf l Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.


BAB III
JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK
DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Pasal 3

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung,
diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang
diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budi daya perikanan, yang diambil langsung
dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil
langsung dari sumbernya;
5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restauran, rumah makan,
warung dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas
6600 watt;
8. Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.


Pasal 4

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Barang hasil pertanian;

a. Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan
sejenisnya;
b. Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya;
c. Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya;
d. Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgun/cantel, gandum, dan sejenisnya;
e. Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya;
f. Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya;
g. Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar. melati, suplier, palem, dan sejenisnya;
h. Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.

2. Barang hasil perkebunan :

a.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya;

b.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya;

c.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya;

d.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan
sejenisnya;

e.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya;

f.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya;

g.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit,
temulawak, lengkuas, dan sejenisnya;

h.

 Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya;

i.

 Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.

3. Barang hasil kehutanan :

a.

 Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;

b.

 Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran dan sejenisnya;

c.

Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.

4. Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan, dari barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.


Pasal 5

Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Barang hasil peternakan :

a. Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya;
b. Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong, kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya;
c. Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular,, anjing, kucing, dan sejenisnya;
d. Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur yang dihasilkannya;
e. Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.

2. Barang hasil perburuan, penangkaran, dan penangkaran :

a. Hasil perburuan/penangkapan satwa liar;
b. Hasil penangkaran satwa liar.


Pasal 6

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Hasil perikanan laut :

a. Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang,
ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, dan sejenisnya;
b. Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener,
benih kepiting, dan sejenisnya;
c. Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu,
teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
d. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota laut lainnya yang
belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c.

2. Hasil perikanan darat :

a. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya;
b. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya;
c. Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.


Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil
langsung dari sumbernya.


Pasal 8

Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi ;
1. beras dan gabah;
2. jagung;
3. sagu;
4. kedelai;
5. garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium.


Pasal 9

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5. Jasa di bidang keagamaan;
6. Jasa di bidang pendidikan;
7. Jasa di bidang kesenian;
8. Jasa di bidang penyiaran;
9. Jasa di bidang angkutan umum;
10. Jasa di bidang tenaga kerja;
11. Jasa di bidang perhotelan;
12. Jasa di bidang telekomunikasi.


Pasal 10

Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Jasa dokter hewan;
3. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi, dan sejenisnya;
4. Jasa kebidanan, dukun bayi, dan sejenisnya;
5. Jasa paramedis, perawat dan sejenisnya;
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, dan sejenisnya.


Pasal 11

Jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa pelayanan Panti Asuhan, dan Panti Jompo;
2. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. Jasa Lembaga Rehabilitasi;
5. Jasa pemakaman termasuk krematorium;
6. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial;
7. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial;


Pasal 12

Jasa di bidang pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa pengiriman surat;
2. Jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang, dan jasa
pelayanan penjualan benda-benda pos dan meterai;
3. Jasa lainnya yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro.


Pasal 13

Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
3. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.


Pasal 14

Jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah;
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.


Pasal 15

Jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan
kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.


Pasal 16

Jasa di bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.


Pasal 17

Jasa di bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.


Pasal 18

Jasa di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
1. Jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang
dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta;
2. Jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.


Pasal 19

Jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
3. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.


Pasal 20

Jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.


Pasal 21

Jasa di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
1. Jasa telepon umum coin-box;
2. Jasa telegram.


BAB IV
KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


Pasal 22

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen), adalah :
a. kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, cocoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas;
b. air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta dibotolkan/dikemas;
c. minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas;
d. wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya;
e. alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, mesin jual barang otomatis termasuk mesin penukar uang, dan pesawat penerima siaran televisi;
f. hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.
(2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen), adalah:
a. semua jenis permadani selain yang termasuk dalam ayat (3);
b. barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng, atau semen;
c. alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat reproduksi suara atau gambar, media rekam, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi dan bagiannya selain yang termasuk dalam ayat (1);
d. mesin pengatur suhu udara, pesawat pendingin dan pesawat pemanas selain yang termasuk dalam ayat (1), mesin seterika, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur dan pesawat pangkas rambut serta instrumen musik;
e. alat-alat olah raga tertentu, dan untuk permainan selain yang termasuk dalam ayat (3), kecuali yang dibuat di dalam negeri;
(3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen), kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2), adalah :
a. minuman yang mengandung alkohol;
b. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
c. permadani yang dibuat dari jenis bahan tertentu;
d. semua jenis alas kaki, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
e. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kristal, batu pualam, granit dan/atau onnyx;
f. barang-barang pecah belah kecuali yang dibuat di dalam negeri;
g. barang-barang yang terbuat dari keramik, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
h. barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia dan/atau batu mulia dan/atau mutiara, atau campuran daripadanya, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
i. pesawat udara kecuali yang digunakan untuk keperluan negara dan angkutan umum;
j. kapal pesiar, bahtera dan kendaraan air tertentu, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum;
k. peralatan dan perlengkapan olah raga golf, power boating, gantole dan terbang layang, menyelam;
l. senjata api, senjata angin dan gas beserta peralatannya, kecuali untuk keperluan negara;
m. barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, kecuali yang dibuat di dalam negeri;
n. perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja dan dalam taman hiburan untuk orang dewasa dan kanak-kanak.
(4) Macam dan jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


Pasal 23

(1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah :
a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250cc atau kurang, kecuali yang dibuat di dalam negeri atau yang digunakan untukkendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
b. kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600 cc atau kurang dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih dari 60% (enam puluh persen), serta kombi, minibus, van, dan pick up yang memakai bahan bakar bensin, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan
angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
(2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), adalah kendaraan bermotor jenis kombi, minibus, van, pick up yang memakai bahan bakar solar, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum atau angkutan barang, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI dan untuk
tujuan protokoler kenegaraan.
(3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35% (tiga puluh lima persen), adalah :
a. kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 cc, kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
b. kendaraan jenis bus, kecuali yang dibuat di dalam negeri, atau yang digunakan untuk kendaraan tahanan, kendaraan untuk angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI serta untuk tujuan protokoler kenegaraan;
c. kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jip selain yang sudah termasuk dalam ayat (1) huruf b, serta mobil balap dan caravan, kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI, dan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
(4) Macam dan jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


BAB V
IMPOR BARANG KENA PAJAK


Pasal 24

Atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terhutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.


BAB VI
PEMBUKUAN


Pasal 25

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pencatatan atau yang wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak melaksanakannya, dan tahun bukunya tidak diketahui, maka tahun buku Pengusaha Kena Pajak tersebut disamakan dengan tahun takwim.


BAB VII
PENGHITUNGAN PAJAK



Pasal 26

(1) Dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, harus disebutkan dengan jelas harga kontrak, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya pajak yang terutang atau jika dalam harga kontrak telah termasuk pajak, maka harus disebutkan dengan jelas bahwa dalam harga kontrak telah termasuk pajak.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak.


Pasal 27

(1) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran Barang Kena Pajak, maka cara penghitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

a. Pajak Pertambahan Nilai :

10
--------- x
110 + t

 harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak;

b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah =

t
--------- x
110 + t

 harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak;

t =

 besaran tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pemungutan pajak, maka besarnya Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar Harga Jual, atau Penggantian, atau Nilai Lain yang diketemukan dalam pemeriksaan sehingga besarnya pajak yang terutang dihitung sebesar tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak tersebut.
(4) Pengusaha yang seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka besarnya pajak yang terutang dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).


Pasal 28

(1) Penghapusan piutang tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau Pengusaha Kena Pajak pemberi jasa, dan tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau Pengusaha Kena Pajak penerima jasa.
(2) Atas Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan Barang Kena Pajak yang musnah atau rusak tersebut.
(3) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut.
(4) Pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.


Pasal 29

(1) Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Harga Jual.
(2) Atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, serta atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam menghitung pajak yang terutang dapat memilih Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
(4) Penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang yang berkedudukan sebagai Pedagang Eceran yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak diperlakukan sebagai penjualan eceran biasa.


Pasar 30

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.


Pasal 31

(1) Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
(2) Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mempergunakan mata uang asing, maka besarnya pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan
Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.


BAB VIII
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN


Pasal 32

(1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
(2) Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.
(3) Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedang, jeep, station wagon, van, dan kombi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila
Barang Kena Pajak tersebut merupakan barang dagangan atau untuk dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya.
(4) Apabila pada saat pemeriksaan diketahui adanya perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak, maupun Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak diterimanya Faktur Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB IX
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG


Pasal 33

(1) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
(2) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
(3) Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
a. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak;atau
b. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak;atau
c. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima oleh pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak;atau
d. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui.
(4) Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
(5) Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimaksukkan ke dalam Daerah Pabean.
(6) Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
(7) Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada :
a. saat ditandatanganinya akte pembubaran; atau
b. saat diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan;atau
c. saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
(8) Menteri Keuangan dapat menentukan saat lain terutangnya pajak selain saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (7).


Pasal 34

(1) Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(2) Tempat pajak terutang atas :
a. impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean;
b. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak;
c. kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.


BAB X
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 35

(1) Ketentuan tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak, tarif, dan pembuatan Faktur Pajak yang diberlakukan terhadap suatu penyerahan atau kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyerahan, adalah ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya penyerahan atau kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyerahan tersebut.
(2) Atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
(3) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, yang belum dicabut dan diganti, dinyatakan masih berlaku.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Eceran Besar, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



ttd.
M O E R D I O N O


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 79