I.

UMUM

Agar aparatur negara mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah, maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999), serta dalam rangka usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan aparatur di tingkat pusat maupun daerah, pengaturan penggajian Pegawai Negeri, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun yang berkedudukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu ditinjau kembali baik sistem maupun strukturnya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Sistem pemberian tunjangan kerja yang jauh melebihi gaji pokok harus diperbaiki, dengan cara :

a.

Gaji pokok dijadikan penghasilan utama;

b.

Tunjangan-tunjangan dijadikan penghasilan tambahan, yang bersumber kepada gaji pokok tersebut.

Jumlah penghasilan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan fisik Anggota dan mengingat keadaan keuangan negara, maka gaji pokok terendah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar Rp 520.000,00.

Dengan perubahan gaji pokok ini, maka diharapkan para Anggota akan mampu dan harus bekerja lebih baik, bukan saja karena ada kenaikan gaji, tetapi terlebih lagi untuk menghadapi masa depannya pada saat berhak pensiun.

Diharapkan para Anggota tidak akan takut lagi untuk dipensiun dan yang juga tidak kalah pentingnya akan berusaha agar tidak kehilangan hak pensiunnya sehingga akan selalu berusaha untuk bekerja dengan rajin, tertib dan jujur.

Pembagian dalam golongan tidak mengalami perubahan, masih tetap mempergunakan 4 (empat) golongan, yakni :

a.

Golongan I untuk TAMTAMA;

b.

Golongan II untuk BINTARA;

c.

Golongan III untuk PERWIRA PERTAMA;

d.

Golongan IV untuk PERWIRA MENENGAH dan PERWIRA TINGGI.

Ruang kepangkatan dan jumlah tahun masa kerjapun tidak mengalami perubahan. Ruang kepangkatan masih tetap 22 (dua puluh dua) ruang.

Jumlah tahun masa kerjapun tidak mengalami perubahan untuk semua golongan/ruang yakni dari 0-24 tahun untuk TAMTAMA, 0-28 tahun untuk BINTARA, dan 0-32 tahun untuk PERWIRA PERTAMA, PERWIRA MENENGAH, dan PERWIRA TINGGI, dengan maksud agar lebih kenyal (fleksibel) menampung kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam pembinaan personil Anggota Tentara Nasional Indonesia, dengan cara :

a.

Penetapan masa kerja 0 tahun bagi semua golongan dengan maksud agar dalam hal-hal pengangkatan dalam rangka wajib militer atau pemberian pangkat Tituler dapat diangkat tenaga-tenaga non TNI yang diperlukan dengan :

1)

Memberikan uang saku kepada Militer Wajib sebesar gaji pokok pada golongan pangkatnya sebesar 0 tahun.

Contoh :

Seorang Nakhoda Kapal Perusahaan Pelayaran Swasta diangkat dalam rangka Wajib Militer menjadi Mayor ALRI. Kepadanya diberikan uang saku sebesar gaji pokok Mayor dengan masa kerja 0 tahun.

2)

Memberikan gaji pokok kepada Militer Tituler sebesar gaji pokok berdasarkan pangkatnya sesuai dengan masa kerja yang sebenarnya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Sarjana Ahli Nuklir diperlukan tenaganya untuk diangkat menjadi seorang Brigadir Jenderal TNI Tituler. Kepadanya dapat diberikan penghasilan berdasarkan gaji pokok Brigadir Jenderal TNI sesuai dengan masa pengalaman yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penetapan gaji.

a.

Penetapan masa kerja maksimum bagi semua golongan dengan maksud :

1)

Agar Anggota yang tidak dapat dinaikkan pangkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sedangkan tenaganya masih diperlukan dapat menikmati kenaikan dalam penghasilan sampai saat ia mendekati pemberhentiannya dengan hak pensiun.

2)

Agar mereka yang berdasarkan peraturan gaji lama telah menerima gaji pokok maksimum dalam pangkatnya, masih dimungkinkan menerima kenaikan penghasilan berdasarkan masa kerja yang sebenarnya.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penggolongan ini adalah sesuai dengan materi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) 

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal ini mengatur penetapan gaji pada waktu terjadi penurunan pangkat yang hanya berlaku bagi golongan TAMTAMA dan BINTARA. Penetapan gaji pokok dalam pangkat yang lebih rendah itu dilakukan dengan memberikan gaji pokok yang segaris dengan gaji pokok dalam pangkat lama (ditarik ke kiri).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan menurut pasal ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah untuk setiap bulan.

Ayat (2)

Anak adalah anak yang sah/disahkan dan anak tiri. Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut adopsi atau yang diangkat menurut Keputusan Pengadilan.

Ayat (3)

Anak Anggota karena sifat mobilitas tugas orang tuanya pada umumnya baru dapat menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada umur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, maka tunjangan anak dibatasi sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun jika masih sekolah.

Ayat (4)

Dalam hal anak Anggota yang telah diberikan tunjangan pada tanggal 1 Maret 1994, kepadanya tetap diberikan tunjangan, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3).

Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang telah memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembayaran ganda.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

 Pasal 15

Ayat (1)

Tunjangan-tunjangan lain yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kemungkinan pemberian tunjangan untuk :

1)

Tugas/jabatan yang bersifat khusus, misalnya yang dihubungkan dengan : 

a.

Resiko kematian yang lebih besar;

b.

Keahlian;

c.

Resiko kesehatan.

2)

 Lain-lain.

Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4093