KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 451/KMK.0l/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK01/2002 TENTANG PEJABAT LELANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang dan pengembangan profesi Pejabat Lelang, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang;

Instruksi Lelang (Vendu Instrucne Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85);

Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum (Vendu Salaris Staatsblad 1949:390);

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.0l/2002 tentang  Pejabat Lelang;

MEMUTUSKAN :
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 305/KMK.0l/2002 TENTANG PEJABAT LELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMKOl/2002 tentang Pejabat Lelang diubah sebagai berikut:

Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk jabatan itu.

Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan itu

c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I;atau

d. lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Kuangan.

Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/ akuntansi, atau penilai;

lulus pendidikan clan pelatihan Pejabat Lelang dan Penilai kecuali bagi Pegawai DJPLN yang telah diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I;

memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan; dan

tidak pernah terkena sanksi administrasi dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang bersangkutan,

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/ akuntansi, atau penilai;

1. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat; dan

2. lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai, khusus bagi Notaris dan Penilai yang tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Kuangan;

khusus bagi lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dan Pensiunan PNS DJPLN, tidak perlu mengikuti ujian profesi Pejabat Lelang dan Penilai;

tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenahg, yaitu:

4. untuk lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah DJPLN dan Kepala KP2LN adalah Superintenden.

Superintenden dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

c. indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 ayat (1) terbukti kebenarannya;

d. dijatuhi hukuman administrasij disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan kode etik instansi/lembaga yang berwenang;

e. Pejabat Lelang Kelas yang belum lulus Sarjana (S1) dan belum berpangkat Penata Muda (Golongan III/ a) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan ini;

f. Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi berkedudukan di wilayah kerjanya; atau

Usulan pemberhentian Pejabat Lelang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal.

Pejabat Lelang diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pasal II