IRIS

KEPUTUSAN MENTERl KEUANGAN REPUBLlK lNDONESlA NOMOR: 533/KMK.08/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/KMK.08/2002 TENTANG PANITIA URUSAN PlUTANG NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a.	bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Panitia Urusan Piutang Negara, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.O8/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menciptakan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK08/2002 tcnlang Panitia Urusan Piutang Negara;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104)
		2.	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
		3.	Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Keuangan sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
		4.	Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Vertikal Departemen Keuangan;
		5.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
		6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;
		7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Susunan Organisasi Instansi Vertikal di Lingkungan Dircktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
		8.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
		9.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;

	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/KMK.08/2002 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/ KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3
	1.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, PUPN berwenang:
		a. Menerima/Menolak/Mengembalikan Pengurusan Piutang Negara;
		b. Membuat Pernyataan Bersama;
		c. Menetapkan Jumlah Piutang Negara; d. Mengeluarkan Surat Paksa;
		d. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan; f. Meminta Sita Persamaan;
		e. Mengeluarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;
		f. Mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
		g. Menetapkan/Menolak Penjualan Barang Jaminan;
		h. Menetapkan Nilai Limit Lelang dan Nilai Pencairan di luar Lelang;
		i. Mengeluarkan Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas/ selesai;
		j. Mengeluarkan Surat Penetapan Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih;
		k. Menyetujui/Menolak Penarikan Kembali Piutang Negara;
		m. Mengeluarkan Surat Perintah Paksa Badan; dan
		o. Menetapkan kembali PSBDT menjadi piutang aktif.
	2.	Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah serta menambah satu ayat baru yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasa110 berbunyi sebagai berikut :
		"Pasal 10 (1) Susunan keanggotaan PUPN Cabang, terdiri dari:
			a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
			b. Seorang atau lebih Wakil dari unsur Departemen Keuangan sebagai Anggota;
			c. Seorang Wakil POLRI sebagai wakil dari unsur instansi lainnya sebagai Anggota;
			d. Seorang Wakil dari unsur Bank Indonesia setempat sebagai Anggota;
			e. Seorang Wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi setempat sebagai Anggota; dan
			f. Seorang Wakil dari unsur Pemerintah Daerah setempat sebagai Anggota.
		(2)	Keanggotaan dari Unsur Departemcn Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas, tidak terdapat pada PUPN Cabang yang diketuai oleh Kepala KP2LN yang tidak membawahi KP2LN di Daerah Tingkat II.
		(3)	Ketua PUPN Cabang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KP2LN yang berada di Ibukota Daerah Tingkat I dan tidak satu kota dengan Kantor Wilayah.
		(4)	PUPN Cabang dibantu oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif pengurusan piutang negara.
		(5)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah atau Kepala Sub Bagian Umum pada KP2LN karena jabatannya adalah Sekretaris PUPN Cabang, yang dalam memberikan pelayanan teknis administratif dibantu oleh suatu staf Sekretariat.
		(6)	Pengangkatan Sekretariat PUPN Cabang dilakukan oleh Ketua PUPN Cabang dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
		(7)	Pengangkatan staf Sekretariat PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalarn ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua PUPN Pusat."
	3.	Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga keseIuruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 11
		(1)	PUPN Cabang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
		(2)	Tugas PUPN Cabang sehari-hari dilaksanakan oleh Anggota yaitu KepaIa KP2LN yang berada di kota yang sama dengan Kantor Wilayah atau Kepala KP2LN yang berada di luar Ibukota Daerah Tingkat I sesuai wilayah kerjanya, kecuali dalam hal-hal tertentu tetap dilaksanakan/diminta persetujuan oleh/dari Ketua PUPN Cabang.
		(3)	Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang tetap dilaksanakan oleh Ketua PUPN Cabang yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KP2LN yang berada di Daerah Tingkat I adalah Penerbitan Pernyataan Bersama dan Surat Paksa;
		(4)	Hal-hal tertentu Segaimana dimaksud dalam ayat(2), yang harus dimintakan persetujuan Ketua PUPN Cebang yang diketuai oleh Kepala Kanwil adalah Penetapan Nilai Limit Lelang dan Nilai Pencairan kecuali pelepasan sebesar hak tanggungan.
		(5)	Untuk PUPN Cabang yang diketuai olch Kepala KP2LN yang tidak membawahi KP2LN di Daerah Tingkat II seluruh pelaksanan tugas g,-lS PUFN Cabang dilaksanakan PUPN Cabang.
		(6)	Khusus untuk PUPN Cabang Papua, seluruh tugas PUPN di wilayah Biak dan Sorong dilaksanakan oleh Kepala KP2LN Biak dan Sorong."
	4.	Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : "Pasal13
		(1)	Ketua Anggota PUPN Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.
		(2)	Pengangkatan Anggota PUPN Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
			a. Calon anggota yang diusulkan adalah pejabat yang berdinas aktif pada instansinya masing-masing, menduduki jabatan sekurang-kurangnya eselon II;
			b. Calon Anggota dari unsur Departemen Keuangan adalah Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
			c. Calon Anggota dari unsur POLRI adalah Dit Serse Polri;
			d. Calon Anggota dari unsur Bank Indonesia adalah Kepala Biro Kredit atau pejabat setingkat yang ditunjuk; dan
			e. Calon Anggota dari unsur Kejaksaan Agung adalah Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak Jamdatun."
	5.	Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14
		(1)	Ketua Anggota PUPN Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan.
		(2)	Pengangkatan Anggota PUPN Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut :
			a. Calon anggota yang diusulkan adalah pejabat yang berdinas aktif pada instansinya masing-masing, menduduki jabatan sekurang-kurangnya eselon III;
			b. Calon anggota yang mewakili unsur Departemen Keuangan adalah Kepala KP2LN yang satu kota dengan Kantor Wilayah atau Kepala KP2LN yang tidak berada di Daerah tingkat I;
			c. Calon anggota yang mewakili unsur POLRI adalah Kaditserse atau Kasatserse atau Pejabat lain dari unsur POLRI setempat;
			d. Calon anggota yang mewakili unsur Bank Indonesia adalah Pemimpin Cabang Bank Indonesia setecmpat Pejabat lain dari unsur Cabang Bank Indonesia setempat;
			e. Calon anggota yang mewakili unsur Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara setempat atau Pejabat lain yang setingkat; dan
			f. Calon anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah adalah Pejabat dari Inspektorat Wilayah setempat, Pejabat dari Badan Pertanahan setempat, atau Pejabat lain dari Pemerintah Daerah setempat yang setingkat."
	6.	Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut
		"Pasal 24
		(1)	Rapat PUPN minimal dihadiri oleh 3 anggota yang berasal dari 2 unsur anggota atau lebih,
		(2)	Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memenuhi quorum, diadakan rapat kedua minimal dihadiri oleh 2 anggota yang berasal dari 2 unsur anggota yang berbeda.
		(3)	Dalam hal rapat kedua PUPN tetap tidak memenehi quorum:, diadakan rapat ketiga PUPN tanpa ada persyaratan quorum.
		(4)	Untuk rapat PUPN yang diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) minimal harus dihadiri oleh 4 anggota"
	7.	Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
		"Pasal 25
		(1)	Hasil Keputusan rapat sah apabila disetujui minimal oleh 2 anggota dari unsur yang berbeda atau 3/4 anggota yang hadir.
		(2)	Hasil Keputusan rapat diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sah apabila disetujui minimal oleh 3 anggota atau 3/4 anggota yang hadir."
	8.	Penulisan BAB VII diubah menjadi BAB VI sehingga judul BAB VI berbunyi sebagai berikut;
		"BAB VI PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI KETUA PUPN"
	9.	Penulisan BAB VIII diubah menjadi BAB VII sehingga judul BAB VII berbunyi sebagai berikut: . "BAB VII TATA KERJA"
	10.	Penulisan BAB IX diubah menjadi BAB VIII sehingga judul BAB VIII berbunyi sebagai berikut: "BA6 VIII PEMBIAYAAN"
	11.	Penulisan BAB X diubah menjadi BAB IX sehingga judul BAB IX berbunyi sebagai berikut: "BAB IX KETENTUAN PERALIHAN"
	12.	Penulisan BAB XI diubah menjadi BAB X sehingga judul BAB X berbunyi sebagai berikut: "BAB X PENUTUP"
	13.	Mengubah angka 14 Lampiran sehingga keseluruhannya menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
	Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Februari 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desembcr 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BOEDIONO

I.AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 533/KMK.08/2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 61/KMK.O8/2002 TENTANG PANlTlA URUSAN PIUTANG NEGARA.

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

NO	PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG	DAERAH WEWENANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	PUPN Cabang NANGROE ACEH DARUSSALAM	Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	Banda Aceh
2.	PUPN Cabang Sumatera Utara	Propinsi Sumatera Utara	Medan
3.	PUPN Cabang RIAU	Propinsi Riau	Pekanbaru
4.	PUPN Cabang Sumatera Barat	Propinsi Sumatra Barat	Padang
5.	PUPN Cabang SUMATERA SELATAN	Propinsi Sumatera Selatan	Palembang
6.	PUPN Cabang Jambi	Propinsi Jambi	Jambi
7.	PUPN Cabang BENGKULU	Propinsi Bengkulu	Bengkulu
8.	PUPN Cabang LAMPUNG	Propinsi Lampung	Bandar Lampung
9.	PUPN Cabang BANGKA BELITUNG	Propinsi Bangka Belitung	Pangkal Pinang
10.	PUPN Cabang BANTEN	Propinsi Banten	Serang
11.	PUPN Cabang DKI JAKARTA	Propinsi DKI Jakarta	Jakarta
12.	PUPN Cabang JAWA BARAT	Propinsi Jawa Barat	Bandung
13.	PUPN Cabang JAWA TENGAH	Propinsi Jawa Tengah	Semarang
14.	PUPN Cabang DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Propinsi Daerah Islimewa Yogyakarta, Kota Magelanf" Kab. Magelang, Kab- Temanggung	Yogyakarta
15.	PUPN Cabang JAWA TIMUR	Propinsi Jawa Timur	Surabaya
16.	PUPN Cabang KALIMANTAN	Propinsi Kalimantan Barat	Pontianak
17.	PUPN Cabang KALIMANTAN TENGAH	Propinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya
18.	PUPN Cabang KALIMANTAN SELA TAN	Propinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin
19.	PUPN Cabang KALIMANTAN TIMUR	Propinsi Kalimantan Timur	Balikpapan
20.	PUPN Cabang BALI	Propinsi Bali	Denpasar
21.	PUPN Cabang NUSA TENGGARA BARAT	Propinsi Nusa Tenggara Barat	Matararn
22.	PUPN Cabang NUSA TENGGARA TIMUR	P'ropinsi Nusa Tcnggara Timur	Kupang
23.	PUPN Cabang SULAWESI SELATAN	Propinsi Sulawesi Selatan	Makassar
24.	PUPN Cabang SULAWESI TENGGARA	Propinsi Sulawesi Tenggara	Kendari
25.	PUPN Cabang SULAWESI TENGAH	Propinsi Sulawesi Tengah	Palu
26.	PUPN Cabang SULAWESI UTARA	Propinsi Sulawesi Utara	Manado
27.	PUPN Cubang GORONTALO	Propinsi Goronlalo	Gorontalo
28.	PUPN Cabang MALUKU	Propinsi Maluku	Ambon
29.	PUPN Cabang MALUKU UTARA	Propinsi Maluku Utara	Ternate
30.	PUPN Cabang PAPUA	Propinsi Papua	Jayapura