I.

UMUM

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan. Salah satu komponen Lain-lain Pendapatan yang dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah hibah.

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dalam/luar negeri, badan/lembaga dalam/luar negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. Pemberian hibah dapat berupa dana, barang maupun jasa termasuk tenaga ahli atau pelatihan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hibah bilateral adalah hibah yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/ badan keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian hibah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hibah multilateral adalah hibah yang berasal dari lembaga multilateral.

Huruf c

Yang dimaksud dengan donor lainnya adalah badan/ lembaga/organisasi/kelompok masyarakat/perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan multilateral.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu antara lain kemampuan keuangan daerah, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional di daerah, kemampuan daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasar umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dana pendamping adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah. Dana pendamping dapat berupa uang, barang, maupun jasa yang dikelola dalam APBD. Dalam hal dana pendamping berupa uang, maka besarannya didasarkan pada peta kapasitas fiskal daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat berupa dana pendamping, barang dan jasa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud tidak mengikat adalah tidak mengikat secara politis baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak mempengaruhi kebijakan daerah. Yang dimaksud secara politis antara lain tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Penggunaan hibah untuk kegiatan yang merupakan kewenangan daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.