I.

UMUM

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik penumpang maupun barang secara masal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, dan tingkat pencemaran yang rendah serta lebih efisien untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya seperti angkutan perkotaan. Dengan keunggulan dan karakteristik perkeretaapian tersebut, maka peran perkeretaapian perlu lebih dimanfaatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi nasional secara terpadu.

Selanjutnya dengan perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan global yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif serta meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian, maka dipandang perlu untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dan swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional kereta api, maka penyediaan dan pembangunan prasarana perkeretaapian dan pengadaan sarana perkeretaapian harus didasarkan pada persyaratan yang telah ditentukan dan dilakukan pengujian serta secara berkala dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh tenaga yang telah memiliki kualifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian perlu ada pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, dan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, sumber daya manusia perkeretaapian, perizinan, pembinaan perkeretaapian, peran serta masyarakat, serta sanksi administrasi.

Dalam pengaturan mengenai tatanan perkeretaapian mengatur mengenai satu kesatuan sistem perkeretaapian dari rencana induk perkeretaapian.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pembangunan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan, sedangkan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi persyaratan teknis pengadaan, persyaratan kelaikan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan lingkungan strategis tertentu antara lain perubahan rencana tata ruang, perubahan kawasan pusat kegiatan, kebijakan pemerintah jangka panjang yang berpengaruh pada lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana induk jaringan moda transportasi lainnya meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan nasional, tatanan kepelabuhanan nasional, dan tatanan kebandarudaraan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, petugas pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf b

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf c

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf d

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, tatanan kepelabuhanan nasional, dan tatanan kebandarudaraan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf b

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf c

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf d

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya manusia meliputi sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antara lain meliputi awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf b

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf c

Sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan antara lain petugas yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Huruf d

Sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan antara lain awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Evaluasi dalam memberikan pertimbangan termasuk apabila ada usulan pembangunan prasarana perkeretaapian di luar rencana pembangunan perkeretaapian tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bangunan pelengkap Iainnya" adalah gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan, dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan, serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan rel pada permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada pada permukaan tanah.

Huruf b

Jalan rel di bawah permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada di bawah permukaan tanah.

Huruf c

Jalan rel di atas permukaan tanah merupakan jalan rel yang konstruksinya berada di atas permukaan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ruang bebas" adalah ruang yang senantiasa bebas dari segala rintangan dan benda penghalang sehingga tidak mengganggu gerakan kereta api.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Rel atau pengarah dalam ketentuan ini dapat berupa rel, balok beton, kabel, atau pulley.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "slab track" adalah kesatuan konstruksi terbuat dari beton bertulang yang berbentuk pelat sebagai pengganti bantalan yang tidak memerlukan balas, dan berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lapis dasar (subgrade)" adalah konstruksi lapisan tanah yang mampu menopang konstruksi jalan rel bagian atas dengan aman dan memberi kecukupan dalam elastisitas pada rel. Lapis dasar juga harus mampu melindungi tanah fondasi dari pengaruh cuaca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanah dasar" adalah tanah asli yang berfungsi sebagai fondasi.

Ayat (2)

Terowongan pada konstruksi jalan rel bagian bawah pada permukaan tanah dalam ketentuan ini disebut sebagai terowongan pegunungan.

Huruf a

Konstruksi penyangga berfungsi untuk memperkuat terowongan pada struktur batuan yang lemah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lining" adalah konstruksi dinding terowongan yang dapat terbuat dari pasangan batu, beton, dan/atau baja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "invert" adalah suatu konstruksi di dasar terowongan yang berfungsi untuk meletakkan struktur jalan rel bagian atas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "portal" adalah konstruksi penguat bagian terowongan yang ditempatkan di ujung konstruksi terowongan.

Ayat (3)

Terowongan dalam ketentuan ini sesuai dengan metode pembangunannya dapat dibedakan menjadi :

a.

terowongan perisai (shield tunnel);

b.

terowongan gali timbun (cut and cover).

Ayat (4)

Jembatan dalam ketentuan ini termasuk sistem prasarana perkeretaapian pada kereta gantung.

Huruf a

Konstruksi jembatan bagian atas tidak termasuk rel, bantalan, penambat, dan balas.

Huruf b

Konstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan/atau pilar dan fondasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bangunan pelengkap lainnya" adalah gardu perlintasan, gardu penjaga terowongan, dan tempat berlindung petugas di jembatan dan terowongan, serta fasilitas pemeliharaan, tidak termasuk menara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Diukur dari sisi terluar harus diartikan sebagai lebar yang diukur dari sisi terluar sebelah kiri dari jalan rel ke sisi terluar sebelah kanan dari jalan rel termasuk saluran air atau ujung atas atau bawah talud atau konstruksi pengaman tubuh jalan rel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang bebas" adalah ruang yang senantiasa bebas dari segala rintangan dan benda penghalang sehingga tidak mengganggu gerakan kereta api.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan rel pada permukaan tanah yang masuk terowongan" adalah jalan rel yang menembus pegunungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan rel di bawah permukaan tanah" adalah jalan rel yang dibangun di bawah permukaan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi jalur kereta api dipengaruhi antara lain:

a.

geometri jalur kereta api;

b.

kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta api;

c.

daerah perkebunan, persawahan, atau hutan.

Ayat (4)

Tanda larangan di jalur kereta api dipasang pada jarak sesuai dengan kepadatan dan kegiatan penduduk disekitar jalur kereta api.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana atau sarana perkeretaapian. 

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keperluan dalam ketentuan ini misalnya untuk pendidikan, peliputan berita.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Kepentingan lain dalam ketentuan ini antara lain berupa jalan, saluran air, pertokoan, perparkiran, perhotelan, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "jalan" adalah jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "frekuensi lalu lintas kereta api" adalah beban yang melalui suatu jalur kereta api yang dinyatakan dalam ton per tahun dibagi dengan jumlah gandar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah persambungan antarjaringan jalur atau keterpaduan pelayanan.

Ayat (2)

Keberadaan stasiun sebagai simpul jaringan transportasi harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap warga pengguna transportasi kereta api sampai ketujuannya melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain yang berada di stasiun.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersambungan" adalah pertemuan di stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah dengan lebar jalan rel dan ruang bebas yang sama dan membentuk satu kesatuan jaringan jalur perkeretaapian.

Yang dimaksud dengan "bersinggungan" adalah persinggungan di stasiun antara dua jalur kereta api atau lebih yang terpisah yang membentuk satu jaringan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Frekuensi dan kecepatan kereta api rendah apabila selang waktu antar kereta api lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan kecepatan kereta api tidak melebihi dari 60 km/jam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan "jalan" adalah jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan "terusan" adalah sungai buatan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengaman jalur kereta api dapat berupa jaring pengaman kabel dan portal.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Spesifikasi teknis perpotongan dalam ketentuan ini meliputi pula mengenai pembangunan jalan, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api, dan pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan persambungan, perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "stasiun penumpang" adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "stasiun barang" adalah stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "stasiun operasi" adalah stasiun kereta api untuk menunjang pengoperasian kereta api.

Ayat (2)

Stasiun dapat berfungsi melayani satu kegiatan tertentu atau campuran dua kegiatan atau lebih.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Untuk keselamatan pengoperasian kereta api dan keselamatan pengguna jasa, penyelenggara prasarana harus memberikan batas yang jelas tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Untuk keselamatan pengoperasian kereta api dan keselamatan pengguna jasa, penyelenggara prasarana harus memberikan batas yang jelas mengenai tempat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api dan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instalasi pendukung antara lain instalasi listrik, air, dan pemadam kebakaran.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan pengaturan perjalanan kereta api" adalah mengatur lalu lintas dan operasi kereta api.

Huruf b

Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api antara lain penjualan tiket, pengaturan keluar masuk penumpang, dan penyediaan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjaga keamanan dan ketertiban" adalah pemberian rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha penunjang di stasiun antara lain berupa usaha pertokoan, restoran, perkantoran, perparkiran, dan perhotelan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Sinyal merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur perjalanan kereta api dengan peragaan dan/atau warna.

Perangkat tersebut merupakan gabungan dari alat-alat yang terbentuk menjadi satu kesatuan antara lain peraga sinyal, penggerak wesel, interlocking.

Huruf b

Tanda merupakan isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api.

Huruf c

Marka merupakan tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan "ruangan" adalah gedung baik di dalam stasiun maupun di luar lingkungan stasiun.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Interlocking merupakan peralatan yang bekerja saling bergantung satu sama lain yang berfungsi membentuk, mengunci, dan mengontrol untuk mengamankan rute kereta api yaitu petak jalan rel yang akan dilalui kereta api.

Huruf b

Panel pelayanan berfungsi untuk melayani dan mengendalikan seluruh bagian peralatan sinyal, baik yang berada di luar ruangan, maupun di dalam ruangan, untuk mengatur dan mengamankan perjalanan kereta api. Panel pelayanan menggambarkan tata letak jalur, aspek sinyal dan wesel, serta indikasi aspek sinyal, petak blok dan kedudukan wesel yang terpasang di lintas wilayah pengendaliannya untuk mengatur dan mengamankan perjalanan kereta api.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Tanda dalam ketentuan ini dapat disebut semboyan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Peraturan Menteri mengatur antara lain mengenai bentuk, ukuran, bahan, dan tata cara pemasangan peralatan persinyalan.

Pasal 110

Ayat (1)

Peralatan telekomunikasi untuk pengoperasian kereta api berfungsi menunjang operasi kereta api untuk terwujudnya keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.

Ayat (2)

Kepentingan pengoperasian kereta api dapat berupa:

a.

komunikasi untuk pengendalian perjalanan kereta api;

b.

komunikasi untuk hubungan antar stasiun;

c.

komunikasi untuk kegiatan langsiran; dan/atau

d.

komunikasi untuk pengaman perpotongan sebidang.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "trase jalur kereta api" adalah rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui koordinatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Persyaratan sistem merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem.

Huruf b

Persyaratan komponen merupakan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi setiap komponen sebagai bagian dari suatu sistem.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Huruf a

Konstruksi jembatan bagian atas terdiri atas struktur jembatan dan perletakan (andas).

Huruf b

Konstruksi jembatan bagian bawah terdiri atas pangkal dan/atau pilar serta fondasi.

Huruf c

Konstruksi pelindung dapat berupa konstruksi bendung, krib (pengarah aliran arus sungai), dinding penahan tanah, dan penahan gerusan dasar sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prasarana perkeretaapian baru" adalah prasarana perkeretaapian dengan tipe struktur baru dan/atau komponen struktur baru.

Ayat (2)

Huruf a

Uji rancang bangun merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "desain" adalah hasil rekayasa teknis meliputi perhitungan, spesifikasi teknis dan gambar berdasarkan kriteria tertentu sesuai fungsinya.

Yang dimaksud dengan "persyaratan teknis" adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem serta memenuhi persyaratan komponen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan teknologi" adalah perubahan spesifikasi teknis terhadap peralatan atau material menjadi lebih efisien, handal, dan cepat, seperti teknologi persinyalan, bantalan, penambat.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi lingkungan diantaranya:

a.

lingkungan korosif;

b.

lingkungan padat penduduk;

c.

daerah banjir; dan

d.

daerah gempa/longsor.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perbaikan prasarana perkeretaapian untuk mengembalikan fungsi dilakukan antara lain dengan cara menghilangkan rintang jalan dan memberikan pengamanan koristruksi jalan rel sehingga kereta api masih dapat berjalan dengan kecepatan tertentu dengan aman.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dimaksudkan karena:

a.

tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum;

b.

penyelenggaraan prasarana perkeretaapian secara ekonomis bersifat tidak komersial (biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut" adalah bahwa pelaksanaan:

a.

pembangunan prasarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembangunan prasarana;

b.

pengoperasian prasarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang prasarana perkeretaapian;

c.

perawatan prasarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan prasarana perkeretaapian;

d.

pengusahaan prasarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan prasarana perkeretaapian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 176

Pengalihan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Badan Usaha hanya meliputi pengalihan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian, sedangkan pengalihan bangunan prasarana perkeretaapian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Iokomotif" adalah sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri (menggunakan motor diesel atau listrik) yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kereta" adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "gerbong" adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang, terdiri atas:

a.

gerbong datar adalah sarana perkeretaapian yang tidak memiliki badan dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti peti kemas, rel, dan bantalan;

b.

gerbong terbuka adalah sarana perkeretaapian yang memiliki badan tanpa atap dan dipergunakan untuk mengangkut barang curah seperti batubara, balas, dan pasir;

c.

gerbong tertutup adalah adalah sarana perkeretaapian yang memiliki badan serta atap yang dapat dibuka atau ditutup dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti semen, pupuk, dan beras;

d.

gerbong tangki adalah sarana perkeretaapian yang dipergunakan untuk mengangkut barang cair.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peralatan khusus" adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus, menurut fungsinya terdiri atas:

a.

kereta inspeksi adalah peralatan khusus untuk pemeriksaan jalan rel, membawa petugas, dan peralatan kerja;

b.

kereta penolong adalah peralatan khusus untuk membawa alat-alat kerja yang digunakan untuk evakuasi sarana perkeretaapian yang mengalami kecelakaan;

c.

kereta ukur adalah peralatan khusus yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran untuk pengujian sarana atau prasarana perkeretaapian;

d.

kereta derek adalah peralatan khusus yang digunakan untuk mengangkat sarana perkeretaapian yang mengalami kecelakaan;

e.

kereta pemeliharaan jalan rel adalah peralatan khusus yang digunakan untuk pemeliharaan jalan rel.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rangka dasar" adalah rakitan baja yang terdiri atas penyangga badan, balok ujung, balok samping, balok melintang, dan penyangga peralatan bawah lantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan" adalah suatu susunan konstruksi las yang terdiri dari komponen-komponen utama seperti atap, dinding samping, dinding ujung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bogie" adalah susunan perangkat roda, rangka, dan sistem suspensi sebagai suatu kesatuan struktur yang mendukung sarana perkeretaapian saat berjalan di atas jalan rel.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peralatan perangkai" adalah peralatan yang menghubungkan sarana perkeretaapian satu dengan sarana perkeretaapian lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peralatan pengereman" adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan sarana perkeretaapian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peralatan keselamatan" adalah suatu perlengkapan atau alat yang digunakan untuk keperluan darurat, seperti tabung pemadam kebakaran, rem darurat, palu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peralatan penerus daya" adalah suatu alat yang digunakan untuk meneruskan tenaga penggerak ke roda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peralatan penggerak" adalah peralatan yang digunakan sebagai tenaga penggerak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peralatan pengendali" adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan deselerasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peralatan penghalau rintangan" adalah suatu alat yang digunakan untuk menghalau benda atau material yang menghalangi jalan rel.

Pasal 185

Huruf a

Yang dimaksud dengan "deformasi tetap" adalah perubahan bentuk benda secara tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Huruf a

Yang dimaksud "sesuai dengan peruntukannya" adalah peralatan keselamatan yang digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, misalnya ganjal (stop block), alat pemadam kebakaran, dan palu pemecah kaca.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "uji rancang bangun" adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rancang bangun dan fisik sarana perkeretaapian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "uji statis" adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan tidak bergerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "uji dinamis" adalah kegiatan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan dan kemampuan kerja sarana perkeretaapian dalam keadaan bergerak.

Pasal 202

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "uji kekuatan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan komponen atau konstruksi terhadap beban maksimum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "uji ketahanan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan komponen atau konstruksi menerima beban operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "uji kerusakan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur atau desain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Verifikasi dimaksudkan untuk mencocokan, membuktikan, dan memeriksa kebenaran sertifikat dan kriteria kompetensi guna pembuatan database sarana perkeretaapian dan tenaga penguji.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "depo" adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 1 (satu) tahunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "balai yasa" adalah tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir (SPA), perawatan 4 (empat) tahunan atau perawatan akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dimaksudkan karena:

a.

tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum;

b.

penyelenggaraan sarana perkeretaapian secara ekonomis bersifat tidak komersial (biaya operasional dan perawatan lebih besar dari pendapatan).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaannya ditugaskan kepada badan usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut" adalah bahwa pelaksanaan:

a.

pengadaan sarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengadaan sarana perkeretaapian;

b.

pengoperasian sarana perkeretaapian, ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang sarana perkeretaapian;

c.

perawatan sarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang perawatan sarana perkeretaapian;

d.

pengusahaan sarana perkeretaapian ditugaskan kepada badan usaha yang maksud dan tujuan kegiatan usahanya bergerak di bidang pengusahaan sarana perkeretaapian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah, antara lain, peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan pengelolaan barang milik negara serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 247

Pengalihan penyelenggaraan sarana perkeretaapian oleh Pemerintah atau pemerintah daerah kepada Badan Usaha hanya meliputi pengalihan pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian, sedangkan pengalihan sarana perkeretaapian hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Untuk mendapatkan sertifikat keahlian yang baru, tenaga penguji mengajukan permohonan kepada Menteri melalui badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana perkeretaapian yang mengeluarkan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana perkeretaapian.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Untuk mendapatkan sertifikat keahlian yang baru, tenaga penguji mengajukan permohonan kepada Menteri melalui badan hukum atau lembaga pendidikan dan pe!atihan tenaga penguji sarana perkeretaapian yang mengeluarkan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan tenaga penguji sarana perkeretaapian.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas dalam ketentuan ini antara lain bangunan, peralatan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Ayat (1)

Petugas lain misalnya kondektur, teknisi, dan keamanan.

Ayat (2)

Petugas lain yang ditugaskan bekerja di dalam kereta api selama perjalanan kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dapat disebut sebagai awak sarana perkeretaapian.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana kerja memuat antara lain susunan pengurus, kepemilikan modal, neraca perusahaan, dan sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 314

Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan teknis prasarana perkeretaapian merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran prasarana perkeretaapian yang ingin diwujudkan terdiri atas gambar teknik yang terinci, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknis dengan mengacu pada desain awal.

Huruf b

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL mencakup kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi akibat adanya rencana kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Huruf a

Tahap pradesain meliputi antara lain prastudi kelayakan dan studi kelayakan.

Huruf b

Tahap desain meliputi antara lain kegiatan survei, investigasi, rancangan dasar, dan rancangan yang terperinci.

Huruf c

Tahap konstruksi meliputi antara lain spesifikasi teknis, acuan konstruksi fisik, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan.

Huruf d

Tahap pascakonstruksi meliputi antara lain evaluasi hasil dan manfaat proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data lapangan meliputi data hujan, data gempa, dan data tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Izin lain meliputi izin gangguan (Hinder Ordonantie) dan izin penggunaan lahan hutan lindung.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Huruf a

Akte pendirian badan hukum Indonesia memuat ketentuan sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat keterangan domisili perusahaan dan/atau keterangan domisili tempat kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

Huruf d

Surat pernyataan kesanggupan ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha yang bersangkutan.

Huruf e

Rencana kerja memuat:

a.

aliran kas;

b.

fasilitas sarana;

c.

jadwal pelaksanaan;

d.

jumlah dan jenis sarana yang akan dioperasikan;

e.

jumlah dan kompetensi sumber daya manusia;

f.

kepemilikan modal;

g.

lintas yang dioperasikan;

h.

neraca perusahaan;

i.

sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian; dan

j.

susunan pengurus.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.