LAMPIRAN III

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.04/2012

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

KE   DAN   DARI   KAWASAN    YANG   TELAH   DITETAPKAN

SEBAGAI     KAWASAN      PERDAGANGAN      BEBAS     DAN

PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

A.

Pengangkut Atau Pihak-Pihak Lain Yang Bertanggung Jawab Atas Barang:

1.

Menyiapkan permohonan perbaikan BC 1.1 mengenai:

1.1.

nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau peti kemas;

1.2.

jumlah kemasan dan atau peti kemas serta jumlah barang curah;

1.3.

consignee dan atau notify party;

1.4.

penggabungan pos BC 1.1; dan

1.5.

kesalahan data lainnya atau perubahan pos BC 1.1.

2.

Menyiapkan permohonan untuk perbaikan BC 1.1 mengenai perincian lebih lanjut atas pos BC 1.1 dari barang impor yang dikirim secara konsolidasi.

3.

Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan Inward Manifest melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean dan menerima tanda bukti pembayaran.

4.

Menyerahkan permohonan perbaikan BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Kepala Kantor Pabean disertai bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dokumen pendukung sebagai lampiran permohonan perbaikan BC 1.1 berupa :

4.1.

Bill of Lading/Airway Bill;

4.2.

lembaran Inward Manifest perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan penyerahan data secara manual;

4.3.

soft copy Inward Manifest perbaikan, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan atau sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik;

4.4.

invoice dan/atau packing list, dalam hal perbaikan BC 1.1 berupa perubahan consignee dan atau notify party; dan

4.5.

dokumen pendukung lainnya.

5.

Menyerahkan permohonan perbaikan BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada Pejabat yang mengelola manifes.

6.

Menerima pemberitahuan persetujuan atau penolakan perbaikan BC 1.1 dari Pejabat yang mengelola manifes.

7.

Menerima Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) dalam hal perbaikan BC 1.1 dilakukan karena adanya kelebihan bongkar atau kekurangan bongkar yang wajib membayar bea masuk, Cukai, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

8.

Membayar bea masuk, Cukai, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) atau Surat Penetapan Pabean (SPP) yang telah diterbitkan.

B.

Pejabat yang mengelola manifes:

1.

Melakukan penelitian terhadap permohonan perbaikan BC 1.1 dan dokumen pendukung serta mencocokkannya dengan BC 1.1 yang bersangkutan, sedangkan untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan juga pencocokkan antara permohonan dan dokumen pendukung dengan data BC 1.1 di sistem komputer pelayanan manifes;

2.

Menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dalam hal perbaikan BC 1.1 disebabkan adanya kelebihan bongkar yang mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi berupa denda;

3.

Menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) dalam hal perbaikan BC 1.1 disebabkan adanya kekurangan bongkar yang mengakibatkan dikenakannya bea masuk, Cukai, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda;

4.

Apabila permohonan perbaikan BC 1.1 disetujui:

4.1.

melakukan perbaikan pada pos BC 1.1 atau menggabungkan lembaran Inward Manifest perbaikan pada BC 1.1, untuk Kantor Pabean yang menerapkan penyerahan data secara manual;

4.2.

merekam atau melakukan transfer data perbaikan BC 1.1 ke sistem aplikasi pelayanan manifes, untuk Kantor Pabean yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan atau sistem pertukaran data dengan Media Penyimpan Data Elektronik;

4.3.

menyerahkan pemberitahuan persetujuan atas permohonan perbaikan BC 1.1;

5.

Apabila permohonan perbaikan BC 1.1 ditolak, menyerahkan pemberitahuan penolakan atas permohonan perbaikan BC 1.1.

C.

Sistem Komputer Pelayanan Manifes Di Kantor Pabean:

1.

Menerima dan memproses perbaikan BC 1.1 yang telah diberikan persetujuan untuk dilakukan perbaikan;

2.

Mengirimkan respon elektronik berupa pemberitahuan mengenai persetujuan perbaikan BC 1.1.

MENTERI KEUANGAN,

                ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO