LAMPIRAN XII

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.04/2012

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

KE   DAN   DARI    KAWASAN   YANG   TELAH   DITETAPKAN

SEBAGAI      KAWASAN      PERDAGANGAN     BEBAS     DAN

PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

A.

Pada Saat Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas

1.

Pengusaha:

1.1.

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan surat rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan, jumlah dan jenis barang, alasan pengeluaran dengan melampirkan invoice/packing list, kontrak kerja dan dokumen pendukung lainnya;

1.2.

dalam hal permohonan diterima, mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk, PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dibayar;

1.3.

setelah barang masuk ke dalam Kawasan Pabean, mengajukan dokumen PPFTZ-01 dengan melampirkan izin, bukti penyerahan jaminan dan dokumen pelengkap pabean lainnya;

1.4.

melakukan pemuatan barang ke sarana pengangkut setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang;

1.5.

menyerahkan fotocopy dokumen PPFTZ-01 yang telah ditandasahkan kepada Kepala Kantor Pabean setempat.

2.

Kepala Kantor Pabean:

2.1.

menerima permohonan dari pengusaha;

2.2.

dapat menolak pemberian izin apabila pengusahanya termasuk dalam pengusaha berisiko tinggi;

2.3.

menerbitkan keputusan mengenai pemberian izin pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

3.

Pejabat yang Melayani Fasilitas:

3.1.

menerima penerusan permohonan dari Kepala Kantor Pabean;

3.2.

melakukan penelitian kelengkapan permohonan;

3.3.

memberikan usulan keputusan mengenai pemberian izin pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Kepala Kantor Pabean.

4.

Pejabat yang Mengelola Jaminan:

4.1.

melakukan penelitian dan menerima peletakan jaminan yang dipertaruhkan oleh pengusaha;

4.2.

menerbitkan bukti penerimaan jaminan dan mengadministrasikan jaminan;

4.3.

menerima dan mengadministrasikan berkas PPFTZ-01 beserta lampirannya;

4.4.

memberitahukan kepada pengusaha terhadap jaminan 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo, dan memproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Pejabat yang Melayani Pabean:

5.1.

menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen PPFTZ-01;

5.2.

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01 dan mengeluarkan perintah Pemeriksaan Fisik barang dengan tingkat pemeriksaan 100% (seratus persen) kepada Pejabat pemeriksa barang;

5.3.

menerima dan meneliti laporan hasil Pemeriksaan Fisik;

5.4.

apabila hasil Pemeriksaan Fisik kedapatan sesuai, menerbitkan persetujuan pengeluaran barang untuk dimuat ke sarana pengangkut;

5.5.

mengirim dokumen PPFTZ-01 beserta lampirannya kepada Pejabat yang mengelola jaminan untuk pengadministrasiannya.

6.

Pejabat Pemeriksa Barang:

6.1.

menerima perintah Pemeriksaan Fisik dan melakukan Pemeriksaan Fisik barang dengan tingkat pemeriksaan 100% (seratus persen);

6.2.

menuangkan hasil pemeriksaan pada lembar hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Pejabat yang melayani pabean.

B.

Pada Saat Pemasukan Kembali Barang Ke Kawasan Bebas

1.

Pengusaha:

1.1.

mengajukan permohonan pemasukan barang kembali bersama-sama dengan dokumen PPFTZ-03 dengan melampirkan PPFTZ-01 saat pengeluaran dan lampirannya serta dokumen pelengkap lain;

1.2.

mengajukan permohonan penarikan jaminan kepada Pejabat yang mengelola jaminan dengan melampirkan bukti penerimaan jaminan, PPFTZ-01 pengeluaran, PPFTZ-03 dan lampirannya serta dokumen pelengkap lainnya;

1.3.

menerima Surat Penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan sanksi administrasi berupa denda dari Pejabat mengelola jaminan serta membayar bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan denda, apabila barang tersebut tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal PPFTZ-01.

2.

Pejabat yang Melayani Pabean:

2.1.

menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen PPFTZ-03;

2.2.

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-03 dan mengeluarkan perintah Pemeriksaan Fisik barang dengan tingkat pemeriksaan 100%  (seratus persen) kepada Pejabat pemeriksa barang;

2.3.

menerima dan meneliti laporan hasil Pemeriksaan Fisik;

2.4.

apabila hasil Pemeriksaan Fisik kedapatan sesuai, menerbitkan persetujuan pengeluaran barang;

2.5.

mengirim dokumen PPFTZ-03 beserta lampirannya kepada Pejabat yang mengelola jaminan untuk pengadministrasiannya.

3.

Pejabat Pemeriksa Barang:

3.1.

menerima perintah Pemeriksaan Fisik dan melakukan Pemeriksaan Fisik barang dengan tingkat pemeriksaan 100%  (seratus persen);

3.2.

menuangkan hasil pemeriksaan pada lembar hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Pejabat pabean.

4.

Pejabat yang Mengelola Jaminan:

4.1.

menerima dan meneliti permohonan penarikan jaminan;

4.2.

mengembalikan jaminan kepada pengusaha dalam hal disetujui;

4.3.

menerima dan mengadministrasikan PPFTZ-03 beserta lampirannya.

4.4.

menerbitkan Surat Tagihan berdasarkan Surat Penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan sanksi administrasi berupa denda kepada pengusaha, apabila barang tersebut tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal PPFTZ-01;

4.5.

mencairkan jaminan dan melakukan penagihan sanksi administrasi berupa denda kepada pengusaha.

MENTERI KEUANGAN,

                 ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO