LAMPIRAN XIII

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PMK.04/2012

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

KE   DAN   DARI    KAWASAN   YANG   TELAH   DITETAPKAN

SEBAGAI      KAWASAN      PERDAGANGAN     BEBAS     DAN

PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

1.

Pengusaha:

1.1.

mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di tempat lain di luar Kawasan Pabean (gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha yang bersangkutan) dengan menyebutkan alasannya;

1.2.

menerima BCF 2.6 A lembar pertama dari Pejabat yang melayani pabean, dalam hal permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha yang bersangkutan disetujui Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat yang melayani fasilitas;

1.3.

menerima Berita Acara Penyegelan lembar kedua dari petugas yang melakukan penyegelan.

2.

Kepala Kantor Pabean:

2.1.

menerima permohonan dari pengusaha untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di tempat lain di luar Kawasan Pabean;

2.2.

membuat rekomendasi kepada Pejabat pabean bahwa permohonan pengusaha memenuhi persyaratan pemberian ijin atau tidak.

3.

Pejabat yang Melayani Fasilitas:

3.1.

menerima penerusan permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di tempat lain di luar Kawasan Pabean dari Kepala Kantor Pabean;

3.2.

meneliti alasan yang dikemukakan oleh pengusaha dalam surat permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha;

3.3.

menunjuk petugas untuk melakukan pengecekan gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha;

3.4.

menerima laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar denah gudang atau lapangan penimbunan;

3.5.

membuat usulan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pabean bahwa permohonan pengusaha memenuhi persyaratan pemberian ijin atau tidak.

4.

Pejabat yang Melayani Pabean:

4.1.

menerima persetujuan Kepala Kantor Pabean u.p. Pejabat yang melayani fasilitas untuk melakukan Pemeriksaan Fisik barang di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha;

4.2.

menunjuk petugas untuk melakukan pengawalan, pengawasan penimbunan dan penyegelan barang;

4.3.

menerbitkan BCF 2.6 A dalam rangkap 2 (dua):

4.3.1.

lembar pertama kepada pengusaha untuk melindungi pengangkutan barang sampai di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha yang bersangkutan;

4.3.2.

lembar kedua kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;

4.4.

menerima BCF 2.6 A lembar kedua dari Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;

4.5.

menerima Berita Acara Penyegelan lembar pertama dari petugas yang melakukan penyegelan.

5.

Pejabat yang Mengawasi Pengeluaran Barang:

5.1.

menerima dokumen BCF 2.6 A lembar kedua dari Pejabat yang melayani pabean dan BCF 2.6 A lembar pertama dari pengusaha;

5.2.

mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan BCF 2.6 A dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan:

5.2.1.

kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan;

5.2.2.

kedapatan tidak sesuai, barang tidak dapat dikeluarkan, BCF 2.6A dikirimkan kepada Pejabat penindakan untuk penyelesaian lebih lanjut;

5.3.

memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada BCF 2.6 A;

5.4.

mengembalikan BCF 2.6 A kepada pengusaha setelah diberi catatan pengeluaran;

5.5.

mengirimkan BCF 2.6 A lembar kedua kepada Pejabat yang melayani pabean.

6.

Petugas Pengawasan Penimbunan:

6.1.

melakukan pengecekan gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha;

6.2.

membuat laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar denah gudang atau lapangan penimbunan, dan menyerahkannya kepada Pejabat yang melakukan pengawasan;

6.3.

melakukan pengawalan barang dan mengawasi penimbunan;

6.4.

melakukan penyegelan barang di gudang atau lapangan penimbunan milik pengusaha dan membuat Berita Acara Penyegelan;

6.5.

menyerahkan Berita Acara Penyegelan lembar pertama Pejabat yang melayani pabean dan lembar kedua kepada pengusaha.

MENTERI KEUANGAN,

                ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO