I.

UMUM

Pos memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mendukung kegiatan perekonomian, persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan hubungan antarbangsa. Untuk itu penyelenggaraan pos perlu dikembangkan, baik dalam skala kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pos sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang konkret dan cukup populis guna mendukung penyelenggaraan pos terlaksana secara baik, efektif, efisien, dan akuntabel, diantaranya perlu melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap penyelenggara pos, penentuan persyaratan yang tegas bagi kelayakan penyelenggara pos, jaminan atas keandalan produk dan jenis layanan pos, mencegah timbulnya praktik monopoli dalam penyelenggaraan pos, dan pelibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pos.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada prinsipnya telah meletakan dasar-dasar penyelenggaraan pos yang baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta mengakomodir perkembangan penyelenggaraan pos antarnegara dalam skala internasional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan pos. Ada pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaannya dalam wujud instrumen hukum peraturan pemerintah adalah ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasa136 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41.

Dengan terbentuknya peraturan pemerintah yang materi muatannya merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009  tentang Pos diharapkan Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, karena memiliki kejelasan dan kemudahan dalam memahaminya. Selain itu, pembentukan peraturan pemerintah ini dapat memberi arti yang cukup signifikan dan positif atas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pos, yakni:

1.

meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;

2.

membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;

3.

menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan; dan

4.

menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini diberi judul Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pemberian judul Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah ini melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 yang materi muatan delegasinya berbeda antara satu dan lainnya, serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas, baik dalam penyusunannya maupun penggunaannya. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini meliputi: jenis layanan pos, penyelenggara pos, tata cara penyelenggaraan pos, standar pelayanan pos, perizinan, layanan pos universal, interkoneksi, sistem kode pos, serta peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pos dalam rangka memberikan penjelasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pos.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Surat Elektronik (electronic mail)" adalah layanan Surat yang proses penyampaiannya kepada Penyelenggara Pos melalui elektronik atau berupa soft copy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis layanan" adalah ragam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai jasa.

Yang dimaksud dengan "tingkat layanan" adalah suatu layanan yang menunjukkan kualitas tertentu dari suatu layanan.

Yang dimaksud dengan "fitur layanan" adalah nilai tambah yang melekat pada suatu layanan.

Ayat (3)

Huruf a

Pembebasan biaya pengiriman dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu pengirim atau penerima adalah individu dan/atau lembaga tertentu yang tidak dalam kepentingan bisnis.

Pengirim dan/atau penerima yang mendapatkan pembebasan biaya pengiriman harus dibuktikan dengan menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan bahwa Kiriman tersebut ditujukan untuk kepentingan sosial.

Penyelenggara Pos berhak meminta pengirim untuk memperlihatkan isi Kiriman.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pos tidak memberikan bunga simpanan dan tidak memberikan pinjaman dan/atau kredit (non deposit taking company), serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Layanan Keagenan Pos dilakukan dengan mengembangkan keunggulan saluran distribusi untuk menjual layanan Pos oleh pihak lain dan sebaliknya, yang mencakup juga sistem saluran distribusi secara elektronik, antara lain web-shop, virtual mall, e- commerce, e-business, e-post.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketersediaan akses layanan" adalah keterjangkauan layanan berupa ketersediaan dan ketersebaran titik layanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keteraturan layanan" adalah keteraturan dan kesinambungan penyediaan layanan dari waktu ke waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kompetensi sumber daya manusia" adalah kemampuan (skill and knowledge) seseorang yang dapat membawa pada kinerja yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kecepatan dan keandalan" adalah ukuran waktu tempuh Kiriman yang tiba dengan tepat kepada penerima Kiriman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keamanan dan kerahasiaan" adalah keutuhan Kiriman sampai di tangan penerima dalam kondisi baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penanganan pengaduan, saran, dan masukan" adalah pengelolaan pengaduan untuk memberikan solusi atas pertanyaan, permintaan informasi, dan keluhan jika terjadi penyimpangan pelayanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kepuasan pelanggan" adalah situasi dan keadaan di mana pelanggan merasakan bahwa kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tarif layanan" adalah biaya yang harus dibayar untuk memperoleh pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain:

-

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

-

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

-

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

-

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan

-

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya merupakan kegiatan Penyelenggaraan Pos oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang perlu dijamin kerahasiaannya demi kepentingan negara. Agar efisien, Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pemeriksaan tentang kebenaran dokumen dan surat pernyataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi secara terbuka paling sedikit disampaikan melalui situs web.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daftar penawaran Interkoneksi paling sedikit dipublikasikan melalui situs web.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "spesifikasi teknis Interkoneksi" adalah kesesuaian sistem yang dikembangkan antar-Penyelenggara Pos dengan sistem yang dikembangkan institusi lain dalam memproses Kiriman.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bungkusan kecil" adalah Surat berisi barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5403