Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1999 telah diangkat Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 1999-2004;

b.

bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden tersebut dan setelah memperhatikan secara seksama aspirasi rakyat sebagaimana dikemukakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dipandang perlu membentuk Kabinet Periode tahun 1999-2004;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Kabinet periode tahun 1999-2004 dari terhitung mulai saat pelantikan mengangkat sebagai Menteri Negara dan setingkat Menteri Negara dengan bidang tugas seperti tersebut di depan nama masing-masing :

1.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sdr. Wiranto;

2.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Sdr. Drs. Kwik Kian Gie;

3.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Sdr. Dr. H. Hamzah Haz;

4.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Dalam Negeri, Sdr. Soedirdja;

5.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Luar Negeri, Sdr. Dr. Alwi Abdurrahman Shihab;

6.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertahanan, Sdr. Prof. Dr. Juwono Sudarsono;

7.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Sdr. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. M.Sc;

8.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Keuangan, Sdr. Dr. Bambang Sudibyo, MBA;

9.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertambangan dan Energi, Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono;

10.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Sdr. Drs. H. Jusuf Kalla;

11.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertanian, Sdr. Muhammad Prakosa, Ph.D.;

12.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Sdr. Drs. Ir. Nurmahmudi Ismail, M.Sc;

13.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Perhubungan, Sdr. Agum Gumelar;

14.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Eksplorasi Laut, Sdr. Ir. Sarwono Kusumaatmadja;

15.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Tenaga Kerja, Sdr. Dr. Bomer Pasaribu, S.H.;

16.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Kesehatan, Sdr. dr. Ahmad Suyudi, M.H.A.;

17.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pendidikan Nasional, Sdr. Dr. Yahya A. Muhaimin;

18.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Agama, Sdr. Drs. K.H.M. Tolehah Hasan;

19.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah , Sdr. Ir. Ema. Witoelar, M.Si.;

20.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Sdr. Dr. AS. Hikam;

21.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Sdr. Drs. Zarkasih Noer;

22.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sdr. Dr. Sonny Keraf;

23.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Otonomi Daerah, Sdr. Prof. Dr. Ryaas Rasyid;

24.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pariwisata, Sdr. Drs. H. Djaelani Hidayat;

25.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Sdr. Ir. Laksamana Sukardi;

26.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Sdr. Drs. Mahadi Sinambela;

27.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pekerjaan Umum, Sdr. Dr. Ir. Rozik Boedioro Soetjipto;

28.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Sdr. Dra. Khofifah Indar Parawansa;

29.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Sdr. Dr. Hasballah M. Saad;

30.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, Sdr. Ir. Al Hilal Hamdi;

31.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Sdr. Freddy Numberi;

32.

Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, Sdr. Dr. Anak Agung Gde Agung;

33.

Jaksa Agung, Sdr. Marzuki Darusman, S.H.;

34.

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Sdr. Laksamana TNI Widodo AS;

35.

Sekretaris Negara, Sdr. Dr. Ir. Alirahman, M.Sc.;

KEDUA

:

Pejabat sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini nomor urut 33, 34, dan 35 diberi kedudukan setingkat Menteri Negara.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan-keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998, Nomor 145/M Tahun 1998, Nomor 145/M Tahun 1999, Nomor 196/M Tahun 1999, Nomor 329/M Tahun 1999, Nomor 330/M Tahun 1990, Nomor 331/M Tahun 1999, Nomor 332/M Tahun 1999, Nomor 333/M Tahun 1999, Nomor 334/M Tahun 1999, dan Nomor 335/M Tahun 1999 dinyatakan dicabut.

KEEMPAT

:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

4.

Ketua Mahkamah Agung;

5.

Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

6.

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

PETIKAN

:

Keputusan Presiden disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA