MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK  INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 24 /PMK.06/2006

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING INDUK

DANA LINGKUNGAN BERGULIR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA


MENTERI KEUANGAIN,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif Pemerintah dalam pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
   

b.

bahwa dalam rangka mendukung peran aktif Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam huruf a, diperlukan  pengembangan pendanaan lingkungan hidup yang dapat bersumber dari dana hibah yang berasal dan dalam dan atau luar negeri, yang diperuntukkan bagi pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan Lmgkungan Hidup;
   

c.

bahwa terhadap dana hibah yang berasal dari dalam dan atau luar negeri tersebut untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditempatkan pada rekening Nomor 00000206-01-000002-30-9 atas nama Menteri Keuangan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus;
   

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a; b, dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir;
Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
   

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
   

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4.

Keputusan Presiden Nomor 20; P Tahun 2005;
   

5.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
   

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.011/1986 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2004;
   

7.

Keputusan bersama Menten Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995      tentang Tata    Cara     Perencanaan,    Pelaksanaan,
Kep.031/KET/5/1995
Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Ketua Bappenas Nomor  459/KMK.03/1999        

                                                                                   Kep.264 /KET/09 /1999
   

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mentei Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
Memperhatikan :

1.

Financing Agreement tanggal 4 Desember 1997 dan Separate Agreement tanggal 26 Februari 1998 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kreditanstalt fur Wiederaufbau;
   

2.

Amandemen Separate Agreement tanggal 17 Februari 2000 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kreditanstalt fur Wiederaufbau;

    3. Minutes of Meeting rapat koordinasi Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau  tanggal 1 September 2000;
 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING INDUK DANA LINGKUNGAN BERGULIR.
 
   

BAB I

KETENTUAN UMUM
   

Pasal 1
    Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengun:
 
   

1.

 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerirtah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.

2.

 Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
   

3.

 Menteri Negara adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
   

4.

 Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir, selanjutnya disebut RIDLB, adalah rekening Nomor 00000206-01-000002-30-9 atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus.
   

5.

 Kementerian Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut KLH, adalah Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   

6.

 Instansi Pelaksana adalah unit eselon I di lingkungan KLH yang  mengawasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan yang dibiayai melalui mekanisme pinjaman.
   

7.

 Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pinjaman dari Pemerintah untuk disalurkan kepada pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
    8. Nasabah adalah pengusaha kecil dan menengah yang memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dari Bank Pelaksana.
 
   

BAB II


SUMRER DANA REKENING INDUK

DANA LINGKUNGAN BERGULIR
   

Pasal 2
 
   

Sumber dana RIDLB terdiri dari:
   

a.

pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah Kreditanstalt fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency and Pollution Control Project Nomor 94.66.186 yang diteruspinjamkan kepada Bank Pelaksana;
   

b.

dana hibah dari dalam dan atau luar negeri yang diberikan kepada Pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman guna kepentingan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
   

c.

penerimaan kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
   

d.

pembayaran bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian pinjaman  sebagaimana  dimaksud dalam huruf  a  dan  b; dan
    e. dana pinjaman yang telah dicairkan oleh Bank Pelaksana tetapi tidak disalurkan kepada Nasabah pada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman dan atau perjanjian pinjaman.
 
   

BAB III

PENGELOLA REKENING
DANA LINGKUNGAN BERGULIR
   

Pasal  3
   

(1)

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pengelola RIDLB.
   

(2)

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai kewajiban melakukan administrasi atas pengeluaran dan penerimaan dana RIDLB.
    (3) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penerimaan dana RIDLB sekali dalam setahun kepada Menteri.
 
   

BAB IV

KRITERIA KEGIATAN DAN NASABAH YANG DAPAT MEMPEROLEH PEMBIAYAAN DAN ALOKASI DANA REKENING TNDUK DANA LINGKUNGAN BERGULIR
 
   

Pasal  4
    Dana yang terdapat pada RIDLB hanya dapat digunakan untuk pembiayaan yang bertujuan untuk kepentingan efisiensi produksi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
 

Pasal  5
   

(1)

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Nasabah melalui Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri.
   

(2)

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Nasabah atas dana yang terdapat di Bank Pelaksana, yang diperoleh melalui penarikan dana pinjaman dari Pemerintah dan atau pengembalian dana pinjaman dari Nasabah yang belum jatuh tempo, dilakukan dalam bentuk pinjaman.
    (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk:
 
a. pembiavaan investasi; atau
      b. pembiayaan investasi dan modal kerja yang terkait dengan investasi.
 
    (4) Dalam hal pinjaman yang dilukan digunakan untuk nembiayaan investasi dan modal kerja, maka jumlah pembiayaan modal kerja dapat diberikan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pinjaman yang diberikan.
   

Pasal  6
      (1) Nasabah yang dapat menerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengusaha yang mempunyai usaha kecil atau menengah.
 
      (2) Pengusaha yang mempunyai usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 
        a. usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
        b. bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
        c.

memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau memiliki hasil penjualan sebanyak-banyaknya
Rn 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) par tahun.
      (3) Pengusaha yang mempunyai usaha menengail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 
        a. usaha produktii milik Warga Negara Indonesia berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;
        b. bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi; baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha besar; dan
        c. memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 
   

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
INSTANSI  PELAKSANA
   

Pasal  7
   

(1)

Instansi Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab dalam menjamin ketepatan penyaluran dan penggunaan pinjaman oleh Nasabah dari Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
    (2) Tugas-tugas Instansi Pelaksana meliputi sebagai berikut:
 
      a. memberikan rekomendasi teknis atas proyek-proyek yang layak dibiayai;
      b. memberikan rekomendasi atas proposal kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang dibuat oleh Bank Pelaksana;
      c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dapat dibiayai melalui pemberian pinjaman;
      d. memantau aspek teknis dari penggunaan dana pinjaman oleh Nasabah melalui Bank Pelaksana;
      e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Alokasi Pembiayaan untuk kebutuhan anggaran tahunan masing-masing Bank Pelaksana; dan
      f.

mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring pinjaman yang dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
    (3)

Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Menteri dan Menteri Negara.
    (4) Intansi Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang mendapatkan pembiayaan dari dana yang bersumber dari RIDLB.
 
   

BAB VI
KRITERIA BANK PELAKSANA

Pasal  8
   

(1)

Bank Pelaksana yang dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Bank Umum milik Pemerintah dan Bank Umum milik Pemerintah Daerah.
    (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
      a.  laporan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan wajar tanpa syarat oleh auditor eksternal;
      b. kondisi keuangan bank 6 (enam) bulan terakhir dalam keadaan sehat atau cukup sehat, yang dinyatakan oleh lembaga pengawas perbankan;
      c. tidak memiliki permasalahan dengan pinjaman yang diberikan oleh  Pemerintah;
d. memperoleh laba dalam  2(dua) tahun terakhir; dan
      e. manajemen bank mempunyai kredibilitas dan integritas yang baik dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengembalian pinjaman, yang dibuktikan dengan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana perbankan atau kriminal dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela.
 
   

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA
   

Pasal 9
   

(1)

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyalurkan kembali kepada Nasabah dalam bentuk pinjaman,, atas dana pinjaiman yang berasal dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dana yang diterima sebagai pengembalian pokok pinjaman  dari  Nasabah   sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7.
   

(2)

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertindak sebagai executing bank yang akan menanggung seluruh resiko kredit yang timbul dari pemberian pinjaman  kepada Nasabah. 

   

(3)

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pemberian pinjaman setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
    (4) Ketentuan lebih lanjut atas hal sebagaimana dimaksud dalam avat (1), (2) dan (3}, diatur dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Bank Pelaksana.
 
   

BAB VIII

TATA CARA PERMINTAAN PEMBIAYAAN DARI
REKENING INDUK DANA LINGKUNGAN BERGULIR
   

Pasal 10
    (1) Untuk mendapatkan dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permintaan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai lampiran sebagai berikut:
 
      a. surat permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank Pelaksana dalam penyaluran pinjarnan;
      b. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor eksternal;
      c. surat penilaian tingkat kesehatan bank dari lembaga pengawas perbankan; dan
      d.

proposal kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4.
    (2)

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap kurang lengkap atau tidak memadai.
    (3)

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   

BAB IX

PENATAS PERMINTAAN PEMBIAYAAN DARIPENILA
REKENING INDUK DANA LINGKUNGAN BERGULIR
   

Pasal 11
    (1)

Department Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian atas pemenuhan kriteria Bank Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 8 oleh calon Bank Pelaksana dan proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf d.
    (2)

Penilaian atas proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penilaian atas kemampuan calon Bank Pelaksana untuk mengembalikan dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pemerintah, yang dibuktikan melalui perhitungan proyeksi arus kas calon Bank Pelaksana setelah menerima pembiayaan.
    (3)

Calon Bank Pelaksana wajib menyediakan data dan informasi untuk memungkinkan Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
    (4)

Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menyertakan Lembaga lain dalam melakukan penilaian proposal pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
    (5) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 
   

BAB X

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN DARI
REKENING INDUK DANA LINGKUNGAN BERGULIR
   

Pasal  12
    (1)

Dalam hal calon Bank Pelaksana telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) proposal pembiayaan dinyatakan layak unuk dibiayai maka Menteri akan mengeluarkan Surat Penunjukan Bank Pelaksana sekaligus menetapkan persetujuan pembiayaan dalam bentuk pinjaman, berikut persyaratan pinjaman pada pembiayaan dimaksud.
    (2)

Dalam hal calon Bank Pelaksana tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Menteri akan memberitahukan penolakan pembiayaan disertai alasan penolakanya.
    (3) Dalam hal calon Bank Pelaksara telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) proposal pembiayaan dinyatakan tidak layak untuk dibiayai, maka Menteri akan memberitahukan penolakan pembiayaan disertai alasan penolakannya.
 

BAB XI

PERJANJIAN PINJAMAN

Pasal 13
(1)

Berdasarkan penunjukan Bank Pelaksana dan persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditandatangani suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Bank Pelaksana.
(2)

Berdasarkan Surat Kuasa Menteri, Direktur Jenderal Perbendaharaan ditunjuk mewakili Pemerintah dalam penandatanganan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)

Untuk penandatangan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana diwakili oleh Direktur Utama atau anggota direksi yang lain sesuai dengan ketentuan mengenai hal termaksud dalam anggaran dasar Bank Pelaksana yang bersangkutan.
(4) Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus  memuat ketentuan mengenai:
 
a. tujuan pemberian pinjaman;
b. persyaratan pinjaman;
c. tata cara pencairan pinjaman;
d. tata cara pelaporan penggunaan dana pinjaman;
e. tata cara pemeriksaan langsung;
f. pelaporan dan pemeriksaan;
g. hak dan kewajiban dari Pemerintah dan Bank Pelaksana; dan
h.

sanksi untuk pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.
(5)

Konsep perjanjian pinjaman sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persetujuan pembiayaan sebagaimaina dalam Pasal 12 ayat (1) oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama dengan Bank Pelaksana.
(6)

Dalam penyusunan konsep perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Departemen Keuangan dapat berkansultasi dengan KLH mengenai aspek teknis lingkungannya.

BAB XII

PENCAIRAN DANA DARI REKENING INDUK
DANA LINGKUNGAN BERGULIR

Pasal  14

(1)

Untuk mencairkan dana pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan Bank Pelaksana harus mengajukan permintaan pencairan dana secara tertulis kepada Menteri.
(2) Dalam hal pencairan dana pinjaman dilakukan satu tahap atau untuk pencairan tahap pertanna, permintaan pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dengan:
 
a. rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman;
b. surat rekomendasi teknis dari KLH sebagaimana dimaksud dulam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
c. surat penunjukan pejabat yang berwenang untuk mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman;
d. surat pembukaan rekening yang menampung dana pinjaman.
 
(3)

Dalam hai pencairan dana pinjaman dilakukan lebih dari satu tahap, permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap kedua dan selanjutnya wajib dilampiri dengan:
a. laporan penggunaan dana pinjaman dari pencairan dana pinjaman tahap sebelumnya yang ditandatangani oleh pjabat yang berwenang untuk mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman;
b. surat rekomendasi teknis dari KLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d;
c. dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam perjanjian  pinjaman  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
d. rekening koran dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
e. Rencana penggunaan dana untuk tahap yang bersangkutan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman.
 
(4) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan jawaban mengenai kekurangan atau terpenuhinya lampiran permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
 
(5) Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan penilaian atas permintaan pencairan pinjaman dengan mendasarkan pada :
 
a. pagu piniaman dan jadual pencairan pinjaman berdasarkan persetujuan Menteri atas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1);
b. saldo pada rekening  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf d;
c. perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai;
d. tunggakan pembayaran kewajiban yang berasal dari Bank Pelaksana dimaksud kepada Pemerintah; dan
e. informasi atau data yang menyatakan bahwa sebagian atau seluruh pembiayaan sudah tidak diperlukan lagi.
 
(6) Dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Menteri c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat perintah kepada
Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus untuk memindahkan dana dari RIDLB ke rekening Bank Pelaksana dimaksud.
 
(7) Dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana pada ayat (5), permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Menteri c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan menerbitkan surat penolakan kepada Bank Pelaksana dimaksud disertai dengan alasan penolakannya.
 

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengentahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2006
MENTERI KEUANGAN,
SRI  MULYANI  INDRAWATI