Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b.

bahwa Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antriksa Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2008;

c.

bahwa Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melalui Surat Nomor: B/426/195/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Permohonan Penetapan Usulan Tarif dan Remunerasi di lingkungan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

d.

bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Tarif Data Penginderaan Jauh;

b.

Tarif Informasi Berbasis Citra Penginderaan Jauh;

c.

Tarif Pencetakan Informasi Citra Penginderaan Jauh;

d.

Tarif Bimtek Pengolahan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi;

e.

Tarif Produk Rekayasa Industri Teknologi Dirgantara.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c tidak termasuk biaya pengiriman, handling, dan administrasi;

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d tidak termasuk biaya data citra satelit, transportasi, dan akomodasi;

(3)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, pengiriman, dan pemasangan;

(4)

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 5

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta penanganan bencana alam, terhadap jasa layanan Data Penginderaan Jauh berupa Data Penginderaan Jauh SPOT-4 dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2010

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 440