DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 41 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN SELURUH DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1974 telah ditunjuk 3 (tiga) wilayah di daerah industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse ;
b. bahwa guna membantu perkembangan dan efisiensi pengawasan terhadap industri di Pulau Batam, perlu diadakan peninjauan kembali atas penunjukan ketiga wilayah dimaksud dan menetapkan seluruh daerah industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974,
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SELURUH DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE.

Pasal 1

Menetapkan seluruh daerah industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O