MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No.: 466a/KMK.011/1978

TENTANG

PELUNASAN SEKALIGUS 3% OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA 1950, 6% OBLIGASI BERHADIAH 1959, 3½% OBLIGASI KONSOLIDASI1959 DAN RESEPIS 6% OBLIGASI PEMBANGUNAN 1964

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada saat pengeluarannya, Pemerintah berkewajiban membeli kembali/melunasi Surat-surat Obligasi yang dikeluarkan;
    b. bahwa guna mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam Negeri terhadap Obligasi-obligasi milik Pemerintah, dipandang perlu untuk melunasi sekaligus terhadap Obligasi-obligasi yang telah beredar di dalam Negeri;
    c. bahwa keputusan Pemerintah untuk melunasi sekaligus Obligasi-obligasi Pemerintah yang telah beredar di dalam Negeri tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1950;
    2. Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959;
    3. Undang-undang No. 26 tahun 1959;
    4. Undang-undang No. 1 tahun 1961;
    5. Undang-undang No. 29 tahun 1964;
    6. Keputusan Menteri Keuangan No. PU/2 tanggal 19 Maret 1950;
    7. Keputusan Menteri Keuangan No. 97390/BUM I  tanggal 9 Agustus 1959;
    8. Peraturan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. BPN/5-7-20 tanggal 19 Desember 1964;
    9. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden No. 116 tahun 1967;
    10. Keputusan Presiden No. 59/M tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan RI;
    11. Undang-undang No. 1 tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1978/1979;
    12. Keputusan Presiden No. 12 tahun 1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1978/1979;
           
   

M E M U T U S K A N:
           
Menetapan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELUNASAN SEKALIGUS TERHADAP 3% OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA 1950, 6% OBLIGASI BERHADIAH 1959, 3½% OBLIGASI KONSOLIDASI 1959 DAN RESEPIS 6% OBLIGASI PEMBANGUNAN 1964.
           
   

Pasal  1
   

Menugaskan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, untuk melaksanakan pelunasan sekaligus terhadap 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3½% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.
   

Pasal  2
   

Melunasi secara sekaligus Obligasi-obligasi tersebut di atas dengan kurs nominal setinggi-tingginya 100% (seratus persen)
   

Pasal  3
   

Khusus terhadap Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964 dilunasi sebesar Nominal dikalikan 816 (delapan ratus enam belas).
   

Pasal  4
    Pelunasan sekaligus tidak membayar hadiah terhadap 6% Obligasi Berhadiah 1959.
   

Pasal  5
    Ketentuan pembayaran bunga adalah sebagai berikut:
     
    - 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, bunga dibayar untuk kupon No. 24 s/d kupon 28;
    - 6% Obligasi Berhadiah 1959, bunga dibayar untuk kupon No. 15 s/d kupon No. 19;
    - 3½% Obligasi Konsolidasi 1959, bunga dibayar untuk kupon No. 15 s/d kupon No. 19;
    - Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964, bunga dibayar untuk kupon ke I ditambah hasil dari perhitungan 12 x 6  x Nominal.
                                                                     100    
   

Pasal  6
   

Surat-surat Obligasi yang setelah lewat 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya pelunasan sekaligus tidak diuangkan, menjadi kadaluwarsa.
   

Pasal  7
   

Surat-surat Obligasi yang telah dinyatakan tidak berlaku karena telah dilunasi, disampaikan kepada Seksi Depot Pusat Obligasi Negara, Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan.
   

Pasal  8
   

Sisa lumpsum yang terdapat pada Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia dan PT. Biro Sertifikat Indonesia yang sebelum dikeluarkannya Keputusan ini dipergunakan untuk pembayaran bunga dan pelunasan 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, dan 3½% Obligasi Konsolidasi 1950, selambat-lambatnya 6 (enam) bulanterhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini, supaya disetorkan ke dalam Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia, dan bukti penyetorannya disampaikan kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.
   

Pasal  9
    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     

 

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal

:

28 Nopember 1978
               MENTERI KEUANGAN
              ALI WARDANA