UMUM

Penyediaan dan pemanfaatan energi untuk tenaga listrik dimuat dalam Kebijaksanaan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun di bidang ketenagalistrikan.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional merupakan dasar untuk penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang wajib dibuat oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang disahkan oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga  listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang ditugasi untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Namun, dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan, kepada koperasi atau swasta diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Tenaga listrik yang disediakan baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan maupun  oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum harus Cukup, merata, aman, dan dengan mutu serta keandalan yang baik dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama pelanggan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka masyarakat harus memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu penggunaan utama, penggunaan cadangan, penggunaan darurat, atau penggunaan sementara. Setiap perubahan sifat penggunaan misalnya dari penggunaan utama berubah menjadi penggunaan cadangan atau penggunaan darurat berubah menjadi penggunaan sementara demikian sebaliknya, harus dilaporkan kepada Menteri. Pelaporan tersebut diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik diatur :

a.

hak dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam penyediaan tenaga listrik.

b.

hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan tenaga listrik.

c.

syarat-syarat penyambungan tenaga listrik.

Tenaga listrik yang disediakan untuk kepentingan umum, baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan maupun oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum harus diberikan dengan standar mutu dan keandalan yang baik, yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi berdasarkan persetujuan Dewan Standardisasi Nasional.

Di samping itu dalam rangka memberi perlindungan kepada pelanggan, maka instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Ketenagalistrikan Indonesia, karena tenaga listrik mempunyai resiko bahaya yang cukup tinggi.

Untuk dapat terselenggaranya penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara efektif dan efisien, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi antara lain pelaksanaan keselamatan kerja dan keselamatan umum, pemeriksaan atas perencanaan kerja, instalasi ketenagalistrikan, dan pengusahaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Namun demikian, ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan ketentuan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) yang tata cara pembinaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983. Usaha penunjang tenaga listrik dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 4

Penetapan usaha distribusi oleh Menteri tersebut dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi di bidang ketenagalistrikan khususnya distribusi tenaga listrik.

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana Usaha Penyediaan tenaga listrik memuat rencana  kerja perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan di dalam ayat ini adalah Izin Usaha untuk penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, rencana usaha, penyediaan tenaga listrik tersebut selain berfungsi sebagai bahan penilaian dan pertimbangan untuk memberikan izin usaha ketenagalistrikan, juga digunakan sebagai bahan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan berkala atas kegiatan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dengan begitu sekaligus merupakan pengesahan atas rencana penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan. 

Bagi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, perubahan rencana penyediaan tenaga listrik setelah pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan wajib mendapatkan persetujuan kembali oleh Menteri.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud belum dapat menjangkau daerah usahanya adalah :

a.

belum mempunyai/memiliki kapasitas tenaga listrik yang dibutuhkan di daerah usahanya;

b.

belum tersedianya saran penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan sampai dengan 200 KVA tidak memerlukan izin dan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut hanya terbatas pada kegiatan pembangkitan.

Ayat (2)

Kewenangan Menteri meliputi peninjauan ulang atas batas kapasitas 200 KVA. Batas tersebut dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memperhatikan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan ataupun tingkat kebutuhan pemakai yang bersangkutan.

Pasal 8

Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat diberikan untuk salah satu atau gabungan dari pembangkitan, transmisi, dan/atau distribusi.

Pasal 9

Meskipun sifat penggunaannya lebih dari satu jenis, tetapi izin yang diberikan hanya satu, yaitu Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

Daerah Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan wilayah administrasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 11

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat meliputi antara lain usaha bersama di bidang teknik atau permodalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengecualian ini diberikan untuk mengurangi kesulitan bagi swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi mereka sendiri. Yang dimaksud dengan daerah terpencil adalah daerah yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dan letaknya belum banyak dihubungkan oleh sarana transportasi umum. Hal ini perlu karena prosedur pembuatan akta pendirian badan hukum lazimnya harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran bagi Menteri dalam menetapkan ketentuan dan syarat-syarat yang dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan hanya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dalam ketentuan ini adalah sepanjang daerah tersebut sudah dijangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan bilamana belum dijangkau, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan  Sendiri tersebut dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum  atau masyarakat setelah mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.   

Pasal 14                             

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar mutu dan keandalan yang baik, pada dasarnya adalah dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan naik turunnya (variasi) frekuensi sistem, atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian, ataupun jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).

Ayat (2)                          

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara terus menerus dalam ketentuan ini adalah tenaga listrik harus selalu disediakan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan pelanggannya.

Ayat (2)

Membahayakan keselamatan umum misalnya ada kebakaran atau banjir.

Atas perintah yang berwajib yaitu pihak yang berwenang dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa misalnya antara lain adanya bahaya serangan udara sewaktu ada perang.

Atas perintah pengadilan misalnya dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Penyimpangan terhadap prioritas tersebut misalnya pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan pemukiman di suatu tempat yang sebenarnya prioritas telah diberikan untuk kepentingan umum. 

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya tenaga listrik untuk rumah tangga tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan usaha.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan selain untuk melindungi kepentingan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga melindungi keamanan pemakai (pelanggan), misalnya dalam hal terjadi kebakaran sebagai akibat pemanfaatan tenaga listrik yang tidak  sesuai dengan peruntukannya maka yang harus bertanggung jawab adalah yang mengakibatkan kerugian (kebakaran) itu.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud  dengan badan usaha penunjang adalah badan usaha yang diberi izin untuk melakukan pekerjaan instalasi ketenagalistrikan. Pekerjaan  instalasi ini antara lain penyambungan kabel dan pemasangan peralatan listrik lainnya dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepada pemakai.  

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)                 

Standar Ketenagalistrikan Indonesia diusulkan oleh Menteri  untuk dibahas terlebih dahulu di dalam Dewan Standardisasi Nasional sebelum ditetapkan menjadi Standar Ketenagalistrikan Indonesia yang berlaku secara nasional.

Standar Ketenagalistrikan Indonesia adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan teknis ketenagalistrikan dan dipakai secara baku untuk jenis kegiatan dan bahan-bahan yang digunakan di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (2)          

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)    

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan dalam ketentuan ini adalah antara lain pemutusan sementara aliran tenaga listrik dengan tagihan susulan.

Huruf c

Tindakan penertiban yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah, terutama oleh bukan pelanggan (pencantolan).

Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai pencurian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bahaya terhadap kesehatan atau terhadap nyawa dalam ketentuan ini adalah karena akibat sengatan, terbakar, terluka lainnya oleh tenaga listrik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kelalaian ini dapat terjadi baik dalam arti sewaktu pelaksanaan pekerjaan atau tidak segera dilakukan tindakan pengamanan perbaikan, sementara laporan atau informasi mengenai hal tersebut telah diberikan, ataupun karena tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian selama pemberian pelayanan tenaga listrik.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya penyambungan tenaga listrik ialah biaya_. yang dibebankan untuk penyambungan tenaga listrik dari titik akhir penyediaan hingga titik awal pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga yang dibayar pelanggan atas penggunaan tenaga listrik yang terdiri dari biaya beban (Rp/KVA) dan/atau biaya pemakaian (Rp/kwh), atau dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai.

Harga jual tersebut berlaku pula dalam penjualan tenaga listrik antara :

a.

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan;

b.

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;

c.

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;

d.

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pedoman dalam ketentuan ini meliputi syarat-syarat teknik ketenagalistrikan yang mencakup perencanaan instalasi ketenagalistrikan dan pengusahaannya yang harus dipenuhi oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan yang menyangkut keselamatan para tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pedoman itu berisi antara lain standar penyediaan, pelayanan, dan pengembangan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3395