UMUM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur berbagai aspek pembentukan Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagai badan hukum dan penyelenggaraan Program Pensiun. Undang-undang Dana Pensiun mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu berbagai ketentuan yang bersifat teknis dan prosedural mengenai kelembagaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelenggaraan program perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga masyarakat lebih mudah memahami maksud ketentuan dalam Undang-undang tersebut.
Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan:
 

1.

Pengesahan Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mencakup persyaratan dan tata caranya;

2.

Tugas dan wewenang kepengurusan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam rangka penyediaan Manfaat Pensiun;

3.

Iuran dan penangguhan pembayaran iuran;

4.

Upaya untuk menjamin hak-hak Peserta atas Manfaat Pensiun, bahkan sampai saat pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau apabila terjadi pemisahan dan penggabungan Dana Pensiun Pemberi Kerja;

5.

Ketentuan peralihan bagi Yayasan Dana Pensiun dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang tentang Dana Pensiun;

6.

Ketentuan lain-lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang tentang Dana Pensiun bagi berbagai bentuk penyelenggaraan program yang menjanjikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, baik dengan atau tanpa sistim dana ataupun melalui sistim asuransi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

       Huruf  a

Cukup jelas

       Huruf  b

Cukup jelas

       Huruf  c

Cukup jelas

       Huruf  d

Cukup jelas

       Huruf  e

Cukup jelas

       Huruf  f

Cukup jelas

Pasal 4

       Huruf  a

Cukup jelas

       Huruf  b

Cukup jelas

       Huruf  c

Cukup jelas

       Huruf  d

Cukup jelas

       Huruf  e

Cukup jelas

       Huruf  f

Pencantuman maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun agar diketahui secara jelas bahwa Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti

       Huruf  g

Pernyataan sebagaimana tertuang dalam butir ini untuk menegaskan bahwa apabila terjadi tuntutan terhadap kekayaan Pemberi Kerja, sebagai badan hukum tersendiri, kekayaan Dana Pensiun dikecualikan dari tuntutan dimaksud sehingga hak Peserta tetap terlindungi.

       Huruf  h

Cukup jelas

       Huruf  i

Cukup jelas

       Huruf  j

Cukup jelas

       Huruf  k

Persyaratan untuk menjadi Peserta antara lain usia, status kekaryawanan, masa kerja dan persyaratan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Pemberi Kerja.

       Huruf  l

Cukup jelas

       Huruf  m

Dalam Program Pensiun Iuran Pasti, iuran Peserta bila ada dan iuran Pemberi Kerja ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, iuran Peserta bila ada ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan iuran Pemberi Kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaris.

       Huruf  n

Pada Program Pensiun Manfaat _Pasti rumus Manfaat Pensiun antara lain berupa :

1.

perkalian antara persentase penghargaan per tahun masa kerja, masa kerja, dan Dasar Pensiun; atau,

2.

perkalian antara sejumlah rupiah yang tetap besarnya untuk setiap tahun masa kerja, dan masa kerja.

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta pada dasarnya adalah akumulasi seluruh iuran dan hasil pengembangannya. Untuk mengetahui besarnya Manfaat Pensiun dalam bentuk pembayaran pensiun berkala (bulanan), maka seluruh iuran dan hasil pengembangan dimaksud harus dipergunakan untuk membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa.

       Huruf  o

Termasuk di dalam tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya antara lain adalah ketentuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh penerima manfaat, tempat dan saat pembayaran manfaat.

       Huruf  p

Di dalam Peraturan Dana Pensiun per;u ditetapkan tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
Penunjukan ini perlu dilakukan agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang berhak atas pembayaran yang seharusnya menjadi hak peserta, yang sekurang-kurangnya adalah himpunan iuran Peserta sendiri beserta hasil pengembangannya.

       Huruf  q

Pengeluaran dari Dana Pensiun terutama adalah untuk pembayaran Manfaat Pensiun. Agar pengeluaran-pengeluaran lain dari Dana Pensiun, yang merupakan bagian dari biaya penyelenggaraan Program Pensiun, tetap terkendali dan tidak mengurangi bagian yang diperuntukkan bagi pembiayaan Manfaat Pensiun, maka perlu ditetapkan biaya-biaya yang dapat dikeluarkan dari Dana Pensiun.

       Huruf  r

Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun merupakan penjabaran dari tata cara perubahan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

       Huruf  s

Seperti halnya anggaran dasar bentuk badan hukum lainnya, Peraturan Dana Pensiun perlu menjabarkan tata cara perubahan dan penyelesaian Dana Pensiun, yang telah diatur dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

       Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pihak yang setara dengan pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham antara lain adalah :

a.

rapat anggota tahunan, untuk koperasi;

b.

pemilik, untuk perusahaan perseorangan.

Perlunya persetujuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pemilik atau pemegang saham dari masing-masing Pemberi Kerja (Pendiri maupun Mitra Pendiri) mengetahui konsekuensi pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan program pensiun.

       Huruf  a

Cukup jelas

       Huruf  b

Cukup jelas

Pasal 7

 Ayat (1)

       Huruf  a

Cukup jelas

       Huruf  b

Cukup jelas

       Huruf  c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang tentang Perbankan.

Ayat (2)

       Cukup jelas

Ayat (3)

       Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

       Cukup jelas

Ayat (2)

       Cukup jelas

Ayat (3)

       Cukup jelas

Ayat (4)   

Perubahan atas Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan dalam pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun antara lain adalah pengubahan persentase penghargaan per tahun masa kerja, menambah jumlah masa kerja yang diperhitungkan dalam penentuan besar Manfaat Pensiun, besarnya iuran Pemberi Kerja atau mempercepat usia kepesertaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf  a

Cukup jelas

        Huruf  b

Cukup jelas

        Huruf  c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Seperti halnya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan pada saat pendirian Dana Pensiun, pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun juga ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam hal Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan, Pendiri dapat menangguhkan pembayaran iuran, baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kondisi keuangan Pemberi Kerja yang semakin memburuk.
Dengan tidak adanya iuran yang dibayarkan, maka masa kerja selama masa penangguhan, khususnya pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, tidak diperhitungkan dalam perhitungan besar Manfaat Pensiun bagi Peserta yang masih berstatus karyawan aktif.
Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, penangguhan pembayaran iuran tidak berarti terhentinya pengembangan kekayaan Dana Pensiun dan pemupukan hak Peserta yang berasal dari himpunan iuran sebelumnya.

Ayat (2)

Mengingat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia dan pengiriman surat membutuhkan waktu, maka Menteri dapat menetapkan penangguhan berlaku surut sejak tanggal pengiriman surat.
Tanggal pengiriman surat adalah tanggal cap pos pengiriman, atau tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri dalam hal pengiriman disampaikan secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bukti-bukti yang dimaksud dalam ayat ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberi Kerja tetap berkewajiban untuk menyetor seluruh iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta yang jatuh tempo sebelum mulainya penangguhan.

Ayat  (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal ini adalah seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun, kecuali ketentuan mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti.
Penangguhan tidak berarti ditangguhkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan.

Pasal 13

Ayat  (1)

Dengan adanya pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun dalam masa penangguhan maka dengan sendirinya penangguhan berakhir.

Ayat  (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain adalah Janda/Duda dari Peserta dan Anak dari Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, maka laporan teknis disusun oleh Pengurus. Sedangkan pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka laporan teknis dapat disusun oleh Pengurus dan aktuaris.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Penyampaian laporan perubahan penunjukan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksudkan agar Menteri mempunyai cukup waktu untuk meneliti apakah Pengurus yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan penyaluran aspirasi para pensiunan secara langsung dalam Dewan Pengawas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

1.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari Pemberi Kerja dilakukan atas usul Pemberi Kerja.

2.

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang merupakan wakil dari Peserta dilakukan atas usul Peserta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekas karyawan dalam ayat ini adalah karyawan yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun yang lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka dana yang merupakan hak Peserta adalah nilai sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia.
Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, maka dana yang merupakan hak Peserta adalah himpunan iuran dan hasil pengembangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan dalam ayat ini memungkinkan Peserta melakukan pilihan yang dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 60% dari Manfaat Pensiun bagi Peserta, dengan ketentuan hak pensiun bagi Janda/Duda atau Anak tidak melebihi Manfaat Pensiun bagi Peserta.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Janda/Duda anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri dan yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun seumur hidup dengan syarat anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai ahli waris.
Apabila pembelian dilakukan oleh Anak maka anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat ini dimaksudkan agar hak Peserta atas iurannya sendiri dan hasil pengembangannya tetap terjamin apabila terdapat selisih antara akumulasi iuran dimaksud dengan seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan.
Jaminan.ini diberikan apabila pensiunan, Janda/Duda dan Anak hanya menikmati Manfaat Pensiun untuk jangka waktu yang pendek dalam hal terjadi kematian dan berakhirnya pensiun Anak sesuai dengan syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
Sebagai contoh apabila pada saat Peserta A pensiun, himpunan iurannya sendiri beserta hasil pengembangannya berjumlah Rp 5.000.000,- sedangkan pensiunan hanya menikmati pensiun selama 6 bulan kemudian meninggal, dernikian pula Janda/ Dudanya hanya sempat menerirna pembayaran selama 3(tiga) bulan, sedangkan Anak hanya menikmati 2 bulan dan jumlah yang dibayarkan tersebut misalnya Rp 2.000.000,- Dengan demikian selisih sebesar Rp 3.000.000,- dibayarkan kepada ahli waris yang sah secara sekaligus.

Ayat (2)

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, dana yang menjadi hak Peserta pada saat pensiun adalah seluruh iurannya sendiri, iuran Pemberi Kerja, dan hasil pengembangan atas himpunan iuran dimaksud. Hak Peserta tersebut apabila lebih besar dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka jumlah kelebihan itulah yang harus dikembalikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa kepada ahli waris yang sah secara sekaligus.

Pasal 33

Ayat (1)

Penangguhan pembayaran iuran dihitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
Sebagai contoh Mitra Pendiri pada bulan Januari, Pebruari, dan Maret tidak membayar iurannya maka penangguhan dapat dimulai oleh Pendiri pada bulan April.
Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam ayat ini adalah dalam pengertian pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun bagi Peserta karyawan Mitra Pendiri yang dituangkan dalam pernyataan tertulis Pendiri.
Ketentuan ini tidak menghalangi Pendiri untuk mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri tanpa tindakan penangguhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan lain dalam Pasal ini adalah seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan Dana Pensiun kecuali ketentuan mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti.

Penangguhan tidak berarti ditangguhkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf  a

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam huruf ini dimaksudkan untuk menghapus nama Mitra Pendiri dan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun.

Huruf  b

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ayat ini pembelian anuitas yang dipilih harus menyediakan Manfaat Pensiun seumur hidup baik bagi Peserta maupun bagi Janda/Duda. Sedangkan Manfaat Pensiun bagi Anak hanya dibayarkan sampai usia yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Ayat (3)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Dimaksudkan dengan bukti dalam huruf ini adalah surat-surat tagihan oleh Pengurus kepada Mitra Pendiri yang tidak mendapat tanggapan dari Mitra Pendiri.

Huruf  c

Cukup jelas

Huruf  d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Pemberi Kerja tidak boleh mengabaikan janji yang sudah dinyatakan dalam Peraturan Dana Pensiun, terutama untuk iuran masa kerja yang lalu dari karyawan (Past Service Liability). Pemberi Kerja yang menerima penggabungan merupakan Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas iuran dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengajuan pada saat bersamaan dimaksudkan agar Menteri dapat memberikan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun yang baru dan pembubaran Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat bersamaan, sehingga kepentingan peserta tetap terlindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Cukup jelas

Huruf  c

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tentang Dana Pensiun.

Dalam hal terjadi Pemisahan, baik Pemberi Kerja dari Dana pensiun yang lama atau Pemberi Kerja dari Dana Pensiun yang baru, harus ada yang tetap bertanggung jawab dalam penyclcsaian iuran masa kerja yang lalu dari karyawan selaku peserta Dana Pensiun (Past Service Liability).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf  a

Cukup jelals

Huruf  b

Cukup jelals

Huruf  c

Cukup jelals

Huruf  d

Cukup jelals

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pengalihan yang dilakukan secara individu tidak dicakup dalam ketentuan ayat ini.

Huruf  a

Cukup jelals

Huruf  b

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa Pemberi Kerja tidak boleh mengabaikan janji yang sudah dinyatakan dalam Peraturan Dana Pensiun, terutama untuk iuran masa kerja yang lalu dari karyawan selaku peserta Dana Pensiun (Past Service Liability).
Pemberi Kerja Yang Dana Pensiunnya dipisahkan atau Pemberi Kerja dari Dana Pensiun baru menjadi Pemberi Kerja yang bertanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Cukup jelas

Huruf  c

Cukup jelas

Huruf  d

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan pernyataan tertulis yang baru dari Mitra Pendiri maka pernyataan tertulis yang lama dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Misalkan Besar kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja DP-F yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan sedang dilikuidasi adalah sebagai berikut :

Kekayaan

Kewajiban :

Manfaat Pensiun bagi peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak, dsb.

Rp. 300.000.000,-

Pihak lain

Rp.   45.000.000,-

Negara

Rp.     5.000.000,-

Jumlah kewajiban

Rp. 350.000.000,-

Selisih kekayaan dan kewajiban

Rp. 150.000.000,-

Misalkan menurut Peraturan Dana Pensiun DP-F Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta untuk setiap tahun masa kerja adalah 2 % dari rata-rata gaji Peserta selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan masih dapat ditingkatkan sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri, yaitu 2.5 % x rata-rata gaji 3 (tiga) tahun terakhir. Peningkatan besar Manfaat Pensiun untuk semua pihak dilakukan sampai batas maksimum atau sampai sisa kekayaan habis digunakan untuk tambahan kewajiban, mana yang lebih dahulu tercapai.

Ayat (2)

Misalkan peningkatan Manfaat Pensiun pada ayat (1) dapat dilakukan sampai batas maksimum dan mengakibatkan tambahan kewajiban kepada pihak-pihak yang berhak  atas Manfaat Pensiun sebesar Rp 100.000.000,- Sisa kekayaan sebesar Rp 50.000.000,- dibagikan sekaligus secara berimbang di antara para pihak dimaksud, sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak tiap-tiap pihak. Misalkan perincian besar Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut :

Aaa (Persero)

Rp. 175.000,-

(pensiunan)

Rp. 150.000,-

(janda)

Rp.   75.000,-

.....(dst)

Jumlah

Maka Pembagian sisa kekayaan secara tunai adalah sebagai berikut :

Aaa

:  175.000 / 10.000.000 x 50.000.000 = Rp. 875.000,-

Bbb

:  150.000 / 10.000.000 x 50.000.000 = Rp. 750.000,-

Ccc

:    75.000 / 10.000.000 x 50.000.000 = Rp. 375.000,-

....dst.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peserta mempunyai hak untuk memilih pembayaran sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang akan diterima lebih kecil dari minimum manfaat pensiun yang ditetapkan oleh Menteri.
Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Sekarang (Present Value) Manfaat Pensiun adalah Nilai yang diperhitungkan pada saat likuidasi dari seluruh Manfaat Pensiun berkala, yang seharusnya diterima di masa yang akan datang. Dalam perhitungannya Nilai Sekarang Manfaat Pensiun didasarkan pada asumsi aktuaria tertentu.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf  a

Cukup jelas

Huruf  b

Cukup jelas

Huruf  c

Cukup jelas

Huruf  d

Cukup jelas

Huruf  e

Cukup jelas

Huruf  f

Cukup jelas

Huruf  g

Cukup jelas

Huruf  h

Cukup jelas

Huruf  i

Rekapitulasi Peserta ini dipergunakan untuk pemantauan pelaksanaan ketentuan pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun.

Huruf  j

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Misalkan Peserta pindah dari program pensiun yang lama ke program pensiun yang baru   dan  pada saat  pensiun   hak  pembayaran   pertamanya   sebesar 20%   adalah

Rp. 8.000.000,- sedangkan berdasarkan     program  pensiun   yang     lama   haknya  pada    tanggal  20  April  1992    sebesar Rp. 10.000.000,- maka ia dapat memilih menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,-

Pasal 56

Yayasan Dana Pensiun yang dalam Peraturan Pensiunnya telah menjanjikan Manfaat Pensiun melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh Menteri, tetap dapat membayarkan Manfaat Pensiun sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 57

Ayat (1)

Selain penyelenggaraan Program Pensiun melalui Yayasan Dana Pensiun, banyak Pemberi Kerja yang telah menyelenggarakan hal yang serupa antara lain, dengan membentuk cadangan pensiun (Book reserve) atau membebankannya pada biaya perusahaan (Pay As You Go). Apapun nama dan bentuknya, sepanjang janji pembayaran sejumlah uang termaksud dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, maka hal tersebut adalah program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dana Pensiun, dan wajib mendapat pengesahan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf  a

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berbentuk Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), peraturan pensiun atau dinyatakan dalam Peraturan Kepegawaian atau bukti-bukti pendukung lainnya, misalnya bukti pembayaran baik secara tersendiri maupun sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan.

Huruf  b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ketentuan dalam ayat ini tidak melarang Perusahaan Asuransi Jiwa untuk menjual jenis pertanggungan perorangan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas