307/KMK.017/1994

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:307/KMK.017/1994

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PIALANG ASURANSI
KEPADA PT. VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa, PT. Vijaya Sapta Insurance Brokers telah memenuhi persyaratan penyesuaian Anggaran Dasar untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang Pialang asuransi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan No.226/KMK.017/1993;

bahwa, oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan izin usaha kepada PT. Vijaya Sapta Insurance Brokres dalam bentuk suatu Surat Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat

Undang-undang No.2 Tahun 1992;

																	2.			Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992;
																	3.			Keputusan Presiden No.96/M Tahun 1993;
																	4.			Keputusan Menteri Keuangan Nomor.226/KMK.017/1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PIALANG ASURANSI KEPADA PT. VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS.

Pasal 1

Memberikan izin usaha Pialang kepada :

Nama Perusahaan

PT. Vijaya Sapta Insurance Brokers

NPWP

1.312.134.8-022

Alamat Perusahaan

Bank Bumi Daya Plaza, Lt.26
Jl. Imam Bonjol 61
Jakarta Pusat.

Pasal 2

Izin usaha ini berilaku mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No.:KEP-8346/MD/1986 tertanggal 23 Desember 1986 tentang pemberian izin usaha Pialang Asuransi kepada PT. Vijaya Sapta Insuransce dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini akan diubah/ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


															1.		Sdr. Sekretaris Jenderal;

															2.		Sdr. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

															3.		Sdr. Direktur Jenderal Pajak;

															4.		Sdr. Sekretaris Direktorak Jenderal Lembaga Keuangan;

															5.		Sdr. Direktur Asuransi.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 27 Juni 1994

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD