	Ayat (3)
		Cukup jelas.
	Ayat (4)
		Cukup jelas.
Pasal 12
	Ayat (1)
		Huruf a
			Yang dimaksud dengan "kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan" adalah kesalahan perhitungan dalam perkalian, pengurangan, dalam penerapan traif atau harga atau kesalahan dalam pencacahan. Dalam hal demikian, terhadap cukai yang dibayar, dapat diberikan pengembalian sebesar kelebihan pembayaran akibat adanya kesalahan perhitungan tersebut.
		Huruf b
			Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran yang telah dilunasi cukainya tetapi kemudian diekspor, maka terhadap cukai yang telah dibayar tersebut dikembalikan sepanjang dapat dibuktikan realisasi ekspornya dengan bukti-bukti ekspor. Pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai yang diekspor yang telah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik, karena yang melakukan pemesanan pita cukai adalah Pengusaha Pabrik dan pita cukai yang telah dilekatkan harus dirusak sebelum diekspor.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Pita cukai yang dipesan dan telah diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai atau kemasannya untuk penjualan eceran oleh Pengusaha atau oleh Importir dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan oleh adanya perubahan desain pita cukai, perubahan tarif cukai atau harga eceran, pita cukai ruak sebelum dilekatkan, Pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi atau sebab-sebab lainnya. Atas pengembalian pita cukai tersebut, Pengusaha atau Importir, berhak mendapatkan pengembalian cukai yang telah dilekati pita cukai di luar negeri tetapi tidak jadi diimpor, cukai yang telah dibayar dapat dikembalikan.
		Huruf f Cukup jelas.
	Ayat (2)
		Kelebihan pembayaran dapat diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai dari hasil pemeriksaan atau atas permohonan yang bersangkutan. Setelah diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat ketetapan. Pengembalian cukai dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi.
	Ayat (3)
		Dalam pemberian bunga, jika waktunya kurang dari satu bulandihitung satu bulan penuh. Misalnya, tujuh hari dihitung satu bulan penuh; satu bulan tujuh hari dihitung dua bulan penuh.
	Ayat (4)
		Cukup jelas.
Pasal 13
	Cukup jelas.
Pasal 14
	Ayat (1)
		Izin menurut ketentuan pada ayat ini tanpa mengurangi persyaratan atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cuka tertentu, atau Importir yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan pengusaha atau Importir tersebut.
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Yang dimaksud dengan "Barang Kena Cukai tertentu" dalam huruf ini adalah etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.
		Huruf d
			Untuk Barang Kena Cukai yang pelusan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, terhadap Importirnya diwajibkan memiliki izin karena pemesanan dan pelekatan pita cukai hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki izin.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
	Ayat (3)
		Pengertian izin wajib diperbaharui berarti setelah jangka waktu dua belas bulan terakhir, harus telah memiliki izin baru.
	Ayat (4)
		Huruf a
			Cukup jelas
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan yang ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.
		Huruf d
			Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi tambahan yang bersifat administratif.
		Huruf h
			Cukup jelas.
	Ayat (5)
		Apabila jangka waktu tiga puluh hari dilewati, cukai belum dilunasi, dan Barang Kena Cukai masih berada di dalam Pabrik atau di Tempat Penyimpanan, Barang Kena Cukai tersebut harus dimusnahkan.
	Ayat (6)
		Karena Barang Kena Cukai tertentu yang beada di Tempat Penjualan Eceran telah dilunasi cukainya, apabila izin Temat Pencjualan Eceran tersebut dicabut, Barang Kema Cukai yang ada di dalamnya harus dipindahkan ke Tempat Penjualann Eceran Barang Kena Cukai tertentu lainnya atau dimusnahkan.
	Ayat (7)
		Yang dimaksud dengan "menjalankan usaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai" adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi kuat ke arah menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum memproduksi atau menyimpan Barang Kena Cukai atau menjual eceran Barang Kena Cuka tertentu atau mengimpor Barang Kenca Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.
	Ayat (8)
		Cukup jelas.
Pasal 15
	Ayat (1)
		Ketentuan pada ayat ini memberi kemungkinan kepada Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang telah diberi izin berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 membuat hasil tembakau di luar Pabrik dengan seizin Menteri. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada pengusaha yang bersangkutan agar dapat meningkatkan produksi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang tidak dapat ditampung bekerja di dalam Pabrik.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
Pasal 16
	Ayat (1)
		Huruf a
			Yang dimaksud dengan "Buku Persediaan" dalam huruf ini adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah Barang Kena Cukai yang di buat di, dimasukkan ke, dikeluarkan dari, dan sisa yang ada di dalam Pabrik.
		Huruf b
			Yang dimaksud dengan "secara berkala" dalam huruf ini dapat berupa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan dengan jenis Barang Kena Cukai.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
	Ayat (3)
		Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.
	Ayat (4)
		Cukup jelas.
	Ayat (5)
		Cukup jelas.
Pasal 17
	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan "Buku Rekening Barang Kena Cukai" adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah Barang Kena Cukai tertentu yaitu etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil pencacahan dari suatu Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
	Ayat (3)
		Cukup jelas.
Pasal 18
	Cukup jelas.

Pasal 19
	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan "Buku Rekening Kredit" adalah buku daftar yang berisi catatan tentang sejumlah cukai yang diberikan penundaan pembayaran dan pelunasan serta penyelesaiannya. Pengertian cukai yang mendapatkan penundaan pada ayat ini adalah cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai yang diberikan penundaan untuk pembayaran cukai atas pemesanan pita cukainya. Utang cukai yang mendapatkan penundaan tersebut dapat dilunasi dengan cara pembayaran atau diselesaikan denan cara lain, misalnya diperhitungkan dengan pengembalian cukai.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
Pasal 20
	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan "pencacahan" adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu dan keadaan Barang Kena Cukai. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai, maka Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pencacahan terhadap Barang Kena Cukai tertentu seperti etil alkohol, baik yang berada di dalam Pabrik maupun Tempat Penyimpanan. Dalam pencacahan yang dilakukan kemungkinan akan didapati kekurangan atau kelebihan Barang Kena Cukai yang ada berdasarkan Buku Rekening Barang Kena Cukai sesuai dengan sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai tersebut. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pencacahan harus dilengkapi dengan surat tugas.
	Ayat (2)
		Cukup jelas.
	Ayat (3)
		Cukup jelas.
Pasal 21
	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan "potongan" adalah keringanan yang diberikan kepada pengusaha atas kekurangan Barang Kena Cukai yang didapat pada waktu pencacahan. Kekurangan ini dapat terjadi karena sebab-sebab alami dari Barang Kena Cukai tertentu, antara lain penguapan atau penyusutan.
	Ayat (2)
		Dalam menetapkan kekurangan Barang Kena Cukai yang harus dibayar cukainya dapat diberikan contoh sebagai berikut :
		- Tanggal 30 November 1995 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas suatu Pabrik.
		- Data-data yang ada sebagai berikut :
			Pencacahan terakhir dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1995 dan dalam penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai, menunjukkan
			- saldo ........................................ 75.000 - Produksi Pabrik sampai dengan saat dilakukan pencacahan ................................... 50.000 + 225.000 - Pengeluaran .................................. 190.000 - - Saldo buku .................................. 35.000 - Hasil pencacahan ............................. 25.000 - - Selisih kurang ............................... 10.000 - Potongan (maksimum) 10% x 50.000 ............. 5.000 - - Kekurangan (bayar cukai) ..................... 5.000
	Ayat (3)
		Cukup jelas.
Pasal 22
	Tidak diberikan potongan atas kelebihan jumlah persediaan yang tercantum dalam buku rekening Barang Kena Cukai berdasarkan hasil pencacahan karena pada prinsipnya pengusaha harus melaporkan Barang Kena Cukai yang dibuat, dimasukkan, atau dikeluarkan secara benar. Contoh :
			- Saldo pencacahan terakhir ................... 175.000 - Produksi .................................... 50.000 + 225.000 - Pengeluaran ................................. 75.000 - - Saldo buku .................................. 150.000 - Hasil pencacahan ............................ 170.000 - - Kelebihan ................................... 20.000
			Jumlah 20.000 ini tidak diberikan potongan dan dibukukan dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai.
Pasal 23
	Ayat (1)
		Yang dimaksud dengan "kelonggaran" adalah batas kekurangan setelah diberi potongan atau batas kelebihan yang diperkenankan pada saat pencacahan untuk menentukan ada tidaknya suatu pelanggaran. Kelonggaran sebesar 3 X potongan akan diberikan, apabila dilihat dari contoh perhitungan kekurangan dalam Pasal 21 ayat (2), adalah 3 x 5.000 = 15.000.
	Ayat (2)
		Besarnya kelonggaran sebesar satu persen dari jumlah Barang Kena Cukai yang seharusnya ada menurut Buku Rekening Barang Kena Cukai, apabila dilihar dari contoh perhitungan kelebihan dalam Pasal 22 adalah 1 % dari saldo buku yaitu 1 % X 150.000 = 1.500
	Ayat (3)
		Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atau kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melampaui batas kelonggaran yang diperkenankan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi. Berdasarkan contoh perhitungan kekurangan dalam Pasal 21 ayat (2), karena kekurangan tersebut tidak melebihi kelonggaran, maka tidak terjadi pelanggaran; tetapi berdasarkan contoh perhitungan kelebihan dalam Pasal 22, karena kelebihan tersebut melebihi kelonggaran, maka merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 24 ..