DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 216/KMK.01/1995

TENTANG

JUMLAH PENGELUARAN BARANG HASIL OLAHAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (PPDKB)/ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) YANG AKAN DIOLAH LEBIH LANJUT, KE DAERAH PABEAN LAINNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi industri dalam negeri,dipandang perlu mengatur jumlah pengeluaran barang hasil olahan PPDKB/EPTE penghasil barang atau bahan (komponen) yang akan diolah lebih lanjut ke Daerah Pabean Indonesia lainnya;

Mengingat :			1.	Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
			2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 854/KMK.01/1993 tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 292/KMK.01/1994;
			3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 855/KMK.01/1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 88/KMK.01/1995;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JUMLAH PENGELUARAN BARANG INDONESIA HASIL OLAHAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (PPDKB) / ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) YANG AKAN DIOLAH LEBIH LANJUT, KE DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA.

Pasal 1

Ketentuan tentang jumlah pengeluaran barang ke daerah pabean Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 854/KMK.01/1993 dan Pasal 20 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 855/KMK.01/1993 , tidak diberlakukan terhadap PPDKB/EPTE penghasil barang atau bahan (komponen) yang akan dirangkai dan/atau digabungkan dengan barang atau bahan lain dalam perakitan atau pembuatan suatu barang yang lebih tinggi derajatnya yang sifat hakikinya berbeda dari produk semula.

Pasal 2

Hanya bagi barang hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diper- bolehkan pengeluaran barang ke daerah pabean Indonesia lainnya sebagai berikut :

a.

Untuk EPTE, sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi ekspor dan/atau pemindahan ke EPTE lainnya/PPDKB.

b.

Untuk PPDKB, sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi ekspor dan/atau pemindahan ke PPDKB lainnya/EPTE.

Pasal 3

Penetapan suatu EPTE atau PPDKB sebagai EPTE atau PPDKB pengahasil barang atau bahan (komponen) sebagai dimaksud dalam Pasal 1 di - tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Perindustrian.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut dari Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: JAKARTA pada tanggal : 23 Mei 1995 MENTERI KEUANGAN ttd. MAR'IE MUHAMMAD