Lampiran IV

Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor

:

123/KMK.05/2000

Tanggal

:

11       April      2000

Membaca

:

Surat permohonan ............. nomor  ...........  tanggal ................. perihal permohonan pemberian fasilitas pabean, cukai, dan perpajakan atas penyelenggaraan pameran Internasional tahun .....

Menimbang

:

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan ........ diperoleh kesimpulan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelenggaraan pameran tahunan;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lemberan Negara Nomor 3717);

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : .... /KMK.05/....... tentang Entrepot Untuk Tujuan Pameran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PABEAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN ATAS PENYELENGGARAAN PAMERAN INTERNASIONAL TAHUN .................. KEPADA ............................................................

Pasal 1

Memberikan fasilitas pabean, cukai, dan perpajakan serta kemudahan lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor ....../KM.05/199... tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran kepada :

a.

Nama Perusahaan

:

b.

Alamat Kantor Perusahaan

:

c.

Nama Pemilik/Penanggungjawab

:

d.

Alamat Pemilik/Penanggungjawab

:

e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

:

f.

Nomor dan Tanggal persetujuan PETP

:

Pasal 2

Judul, jadual dan nama perusahaan jasa yang akan menyelenggarakan pameran internasional dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ............, adalah sebagai berikut :

NO

JUDUL
PAMERAN

TANGGAL
PENYELENGGARAAN

PELAKSANA
PAMERAN

TEMPAT
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pemberian fasilitas dan kemudahan ini sewaktu-waktu dapat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

     1.

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

     2.

Direktur Jenderal Pajak;

     3.

Kepala Biro Hukum dan Humas;

     4.

Kepala Kantor Wilayah .........;

     5.

Kepala Kantor .............;

     6.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .........

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada :

         .......................

      Ditetapkan di J a k a r t a

       pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

       Direktur Jenderal Bea dan Cukai

       .........................

       NIP ...................

       Menteri Keuangan          

       Bambang Sudibyo