Lampiran I

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 128/KMK.05/2000

Tanggal : 11 April 2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENGUSAHAAN TOKO BEBAS BEA.....................................................

KEPADA......................................................................................................................

YANG TERLETAK DI......................................................................................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT.................. nomor ........tanggal.......diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT...... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Toko Bebas Bea;
		b.	bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pengusahaan Toko Bebas Bea dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Taambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
		2.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang
		4.
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGUSAHAAN TOKO BEBAS BEA..................................................... KEPADA...................................................................................................................... YANG TERLETAK DI......................................................................................
PERTAMA	:
		a.
		b.
		c.
		d.
		e.
		f.
		g.
			1.	Gudang Penimbunan	=
			2.	Ruang Pemeriksaan	=
			3.	Ruang Penjualan	=
			4.	Ruang Pamer	=
			5.	Ruang Penyerahan	=
		h.	Jenis Barang Yang Ditimbun : terlampir
KEDUA	:
		1.
		2.
		3.
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		Petikan Keputusan ini disampaikan kepada : .............. ............. ............. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ...................................... NIP.