Menimbang

:

a.

bahwa tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen Logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik;

b.

bahwa untuk terlaksananya tugas Badan Urusan Logistik tersebut, dianggap perlu untuk menetapkan Anggaran Biaya dan Pendapatan Badan Urusan Logistik tahun 2000,

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Badan Urusan Logistik;

3.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tanggal 13 Nopember 1990 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik;

Memperhatikan

:

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.01/1999 tanggal 1 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Tim Supervise Operasi Badan Urusan Logistik;

4.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-256/II/03/2000 tanggal 21 Maret 2000;

5.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-332/11/04/2000 tanggal 17 April 2000;

6.

Surat Menteri Pertanian Nomor TP.850/28/Mentan/II/2000 tanggal 17 Februari 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGARAN BIAYA DAN PENDAPATAN BADAN URUSAN LOGISTIK TAHUN 2000

Pasal 1

TAHUN ANGGARAN

Tahun Anggaran Badan Urusan Logistik berlaku dari tanggal 1 April 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

Pasal. 2

ANGGARAN BIAYA

(1)

Penyediaan plafond anggaran biaya Badan Urusan Logistik untuk Tahun 2000 adalah sebesar Rp 4.823.042.432.124,80 (empat trilyun delapan ratus dua puluh tiga milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh empat 80/100 rupiah) yang berasal dari kredit komersial perbankan dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.

(2)

Perkiraan beban bunga kredit Badan Urusan Logistik Tahun 2000 adalah sebesar Rp 599.806.909.369,37 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan 37/100 rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran VII keputusan ini.

(3)

Bank pelaksana penyedia kredit anggaran biaya Badan Urusan Logistik adalah bank milik pemerintah dan/atau bank devisa umum lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

ANGGARAN PENDAPATAN

(1)

Perkiraan anggaran pendapatan Badan Urusan Logistik dari hasil penjualan beras Tahun 2000 adalah sebesar Rp 3.459.332.250.000,00 (tiga trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran III keputusan ini.

(2)

Setiap pendapatan Badan Urusan Logistik yang berasal dari pengelolaan kredit anggaran biaya Badan Urusan Logistik harus langsung disetorkan kepada bank pelaksana kredit Badan Urusan Logistik.

Pasal 4

SURPLUS/DEFISIT

Dengan memperhitungkan nilai persediaan awal, rencana pengadaan dan penyaluran serta persediaan akhir komoditi gabah/beras, maka dalam Tahun 2000 diperkirakan Badan Urusan Logistik akan mengalami defisit sebesar Rp 255.088.543.816,75 (dua ratus lima puluh lima milyar delapan puluh delapan juts lima ratus empat puluh tiga ribu, delapan ratus enam belas 75/100) dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran III keputusan ini.

Pasal 5

KARUNG PEMBUNGKUS

Kebutuhan karung pembungkus Badan Urusan Logistik dipenuhi dari produksi dalam negeri Sekiranya kebutuhan karung pembungkus Badan Urusan Logistik tersebut tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, kekurangannya dapat di impor langsung oleh Badan Urusan Logistik atas ijin Menteri Keuangan.

Pasal 6

LAPORAN

(1)

Setiap bulan, Badan Urusan Logistik dan bank pelaksana penyedia kredit Badan Urusan Logistik menyampaikan rekening koran berikut nota mutasi komoditi gabah/beras yang dikelola Badan Urusan Logistik kepada Menteri Keuangan eq. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Anggaran.

(2)

Setiap bulan, Badan Urusan Logistik dan bank pelaksana penyedia kredit Badan Urusan Logistik menyampaikan realisasi penarikan kredit dan realisasi hasil penerimaan/penjualan komoditi gabah/beras Badan Urusan Logistik kepada Menteri Keuangan eq. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Anggaran serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(3)

Untuk setiap akhir tahun anggaran, Badan Urusan Logistik dan bank pelaksana penyedia kredit Badan Urusan Logistik harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran biaya dan laporan realisasi hasil penerimaan/penjualan komoditi gabah/beras Badan Urusan Logistik secara keseluruhan kepada Menteri Keuangan eq. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Anggaran serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(4)

Setiap akhir tahun anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan laporan akuntan atas laporan keuangan Badan Urusan Logistik yang diungkapkan secara lengkap (full disclosure) mengenai realisasi anggaran biaya dan pendapatan Badan Urusan Logistik untuk komoditi gabah/beras yang dikelola beserta angka defisit/surplus selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran Badan Urusan Logistik berakhir.

(5)

Pada akhir tahun anggaran, diadakan penelitian/penilaian oleh Tim Supervise Operasi Badan Urusan Logistik atas realisasi penarikan dan pelunasan kredit yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik.

Pasal 7

LAIN – LAIN

(1)

Dalam hal jumlah produksi gabah/beras dalam negeri tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan penyaluran Beras Badan Urusan Logistik, plafond anggaran biaya dapat diubah sesuai kebutuhan dare semula untuk pengadaan beras/gabah dalam negeri menjadi untuk pengadaan beras impor.

(2)

Perubahan plafond anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diajukan oleh Badan Urusan Logistik kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

MASA BERLAKU

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2000.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi  Keuangan dan Industri;

2.

Kepala Badan Urusan Logistik

3.

Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara;

4.

Menteri Negara Sekretaris Negara;

5.

Gubernur Bank Indonesia;

6.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

8.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

9.

Direktur Jenderal Anggaran;

10.

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

11.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

12.

Direksi PT Bank Bukopin;

13.

Direksi PT Bank Mandiri (Persero).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 2000

Menteri Keuangan

Bambang Sudibyo