Menimbang

:

bahwa dalam rangka penyediaan dana tunjangan bagi pegawai negeri, dipandang perlu untuk menetapkan harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Badan Urusan Logistik dengan keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat

:

a.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

c.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Memperhatikan

:

1.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-256/11/03/2000 tanggal 21 Maret 2000;

2.

Surat Kepala Badan Urusan Logistik Nomor B-332/II/04/2000 tanggal 17 April 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA PEMBELIAN BERAS OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN URUSAN LOGISTIK

Pasal 1

(1)

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Badan Urusan Logistik (harga beras untuk golongan anggaran) ditetapkan sebesar Rp 2.645/kg.

(2)

Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Pasal 2

(1)

Harga pembelian beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan dasar bagi harga penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik.

(2)

Hasil dari setiap penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik harus langsung disetorkan pada masing-masing Bank Pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun.

Pasal 3

(1)

Secara berkala (setiap triwulan), Badan Urusan Logistik wajib melaporkan jumlah pengadaan dan penyaluran Berta pendapatan hasil penjualan beras beserta biaya-biaya yang timbul selama tahun ber alan kepada Departemen Keuangan cq. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

(2)

Secara berkala (setiap triwulan) Bank Pelaksana diwajibkan untuk melaporkan realisasi penarikan kredit dan realisasi hasil penjualan beras Badan Urusan Logistik kepada Departemen Keuangan cq. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 4

(1)

Beban biaya perawatan stock rata-rata beras Badan Urusan Logistik diatas 500.000 ton untuk Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 219.800.749.521,08 menjadi beban Pemerintah dan tagihan atas biaya perawatan tersebut diajukan Badan Urusan Logistik kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan setiap triwulan dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya.

(2)

Dalam harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Badan Urusan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah diperhitungkan cadangan dana pembangunan gudang yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gudang-gudang tahap berikutnya.

(3)

cadangan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada awal tahun anggaran harus dipisahkan oleh Badan Urusan Logistik ke rekening tersendiri.

Pasal 5

(1)

Dalam hal terjadi perbedaan data administrasi yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini akan dilakukan rekonsiliasi antara Badan Urusan Logistik dengan Departemen Keuangan cq. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

(2)

Pada akhir tahun anggaran akan diadakan perhitungan kembali jumlah stock rata-rata bergs Badan Urusan Logistik yang menjadi beban pernerintah sesuai dengan realisasi. Perhitungan tersebut dilakukan oleh Badan Urusan Logistik bersama-sama dengan Departemen Keuangan cq. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Anggaran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 478/KMK.03/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2000.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.

Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

2.

Menteri Negara Sekretaris Kabinet;

3.

Gubernur Bank Indonesia;

4.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

5.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

6.

Kepala Badan Urusan Logistik;

7.

Sekretaris Jenderal  Departemen Keuangan;

8.

Direktur Jenderal Anggaran;

9.

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;

10.

Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter;

11.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);

12.

Direksi PT Bank Mandiri (Persero);

13.

Direksi PT Bank Bukopin.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2000

Menteri Keuangan

Bambang Sudibyo