MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 503/KMK.0l/2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
333/KMK.0l/2000 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
 

bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengurusan piutang negara, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;

Undang-undang Nomor .19 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992. tentang Keimigrasian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3632);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lemuaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.0l/1997;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 333/KMK.01/2000 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.
 

Pasal I
 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
 

Kantor Pelayanan dapat melakukan pemblokiran barang jaminan dari atau haria kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dari atau pihak lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab me1alui instansi yang berwenang.

Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang" dan atau pihak lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud da1am ayat (1), dalam hal:

Piutang Negara dinyatakan lunas;

Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai, atau;

Barang jaminan dan atau harta kekayaan dimaksud tidak atau tidak lagi menjadi barang jaminan Piutang Negara."
 

Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
 

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.

Penjualan lelang barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penyitaan.

Penjualan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam surat kabar harian dan atau media massa lainnya.

Pelaksanaan penjualan Lelang dilakukan melalui Kantor Lelang.

Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan yang akan dilelang Penanggung Hutang dapat mengajukan permohanan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna menentukan urut-urutan penjualannya.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kantor Pelayanan dapat menentukan urut-urutan penjualan lelang alas barang-barang dimaksud."
 

"Pasal 29 A

"Pasal 44

Terhadap kasus piutang negara yang pengurusannya belum selesai dilaksanakan, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan ini."