DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96/KMK.05/2000
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOBESIA,
| Menimbang | : | bahwa fasilitas pembebasan/keringan Bea Masuk sudah cukup lama diberikan dan tidak dimanfaatkannya secara maksimal fasilitas yang telah diberikan, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.01/1997, Nomor : 98/KMK.01/1997, Nomor: 202/KMK.01/1997, Nomor : 216/KMK.01/1997, dan Nomor : 373/KMK.01/1997; | ||||||
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); | |||||
| 2. | Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999; | |||||||
|
M E M U T U S K A N : |
||||||||
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
Pasal 1 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku : |
||||||
| 1. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.01/1997 tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Meat Bone Meal dan Hydrolizet Feather Meal Untuk Keperluan Industri Makanan Ternak. | |||||||
| 2. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 98/KMK.01/1997 tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Polietilena (PE/XLPE Cable Grade) Untuk Keperluan Industri Kabel | |||||||
| 3. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 202/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Polietilena Tereftalat Butiran dan Poliamida Butiran Untuk Industri Serat Sintetik. | |||||||
| 4. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 216/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Polietilena Film Untuk Keperluan Industri Pita Kaset. | |||||||
| 5. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 373/KMK.01/1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong dan Bagian/Komponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar. | |||||||
|
Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
||||||||
Menteri Keuangan
Bambang Sudibyo