I

UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara mengatur mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pemberian fasilitas berupa rumah bagi pegawai negeri dan pejabat negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintah atau pejabat negara.

Pengelolaan, pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa permasalahan masih muncul antara penghuni dan instansi diakibatkan belum lengkapnya aturan pengelolaannya, sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.

Dalam melaksanakan kesinambungan pemenuhan kebutuhan rumah negara terhadap pegawai negeri maka pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah Negara kepada pegawai negeri harus memperhatikan statistik rumah negara yang ada pada departemen/lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut penjualan rumah negara harus dilakukan secara selektif dan hasil penjualan rumah negara digunakan untuk membangun kembali rumah baru bagi pegawai negeri.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pimpinan instansi yang bersangkutan adalah Menteri, Ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Ketua Lembaga Departemen/Non Departemen yang setingkat dengan Menteri.

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai penelitian yang sudah ditetapkan menjadi golongan II sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

a.

Yang dimaksud perubahan organisasi termasuk penggabungan atau perubahan organisasi instansi/ departemen.

b.

Yang dimaksud sudah tidak memenuhi fungsi semula adalah rumah jabatan yang tidak lagi menunjang pelaksanaan tugas jabatan seperti rumah jabatan struktural, penjaga pintu kereta api, pintu air, sekolah, puskemas, dan balai yang tidak berfungsi lagi.

c.

Yang dimaksud Rumah Negara Golongan II, termasuk yang berfungsi sebagai mess/asrama.

Ayat (4)

Izin dari pemegang hak atas tanah tidak otomatis merupakan persetujuan pelepasan hak atas tanah tersebut.

Ayat (4a)

Pengalihan status rumah negara dalam bentuk rumah susun harus dilakukan sekaligus dalam satu blok, hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menghitung nilai perbandingan proporsional yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya nilai sewa beli yang harus dibayar.

Yang dimaksud dengan status tanahnya sudah ditetapkan adalah :

a.

Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti sertifikat hak pakai;

b.

Dalam hal tanah tersebut belum bersertifikat, maka harus dibuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang ditetapkan oleh instansi dan tercatat dalam inventarisasi barang milik negara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Anga 3

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengalihan hak atas rumah tanpa tanah adalah rumah milik instansi yang bersangkutan sedangkan tanah milik pihak ketiga dalam hal ini, pengalihan haknya mengacu Pasal 15 ayat (4) beserta penjelasannya.

Ayat (3)

Sengketa yang dimaksud misalnya :

a.

Sengketa penghunian;

b.

Sengketa mengenai batas tanah;

c.

Kesalahan administrasi dan atau teknis pada saat pengusulan pengalihan hak dari instansi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Angka 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara adalah berdasarkan antara lain :

1.

Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355).

3.

Peraturan Presidium Kabinet R.I. Nomor 2/Prk/1965 tentang Penjualan Rumah-rumah Milik Perusahaan Negara;

4.

Peraturan Presidium Kabinet Dwikora R.I. Nomor 5/Prk/1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya;

5.

Peraturan perundangan lainnya sepanjang mengenai rumah negara yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak kandung dan/atau anak angkat dari hasil adopsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 21

Ayat (1)

Standar tipe dan kelas bangunan serta pangkat dan golongan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4515