SURAT KUASA UMUM

Nomor ……………………………….

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) q.q. BPHTB pada Bank/Kantor Pos ……………………,berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor……………/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada: 

PEMIMPIN BANK / KANTOR POS…………………

…………………………………………………………… 

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/ dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening; 

1.

2.

3.

Nota debet atas transfer/ pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …………………….. dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama ..... ........ ................. ........

a.n  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB/

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  PRATAMA

.................... .......... .......... .....

…………………………….         

NIP

MENTERI KEUAGNAN REPUBLIK INDONESIA,

JUSUF ANWAR