bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2967/M.PAN/12/2006 tanggal 22 Desember 2006;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 1

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;

pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;

pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;

pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;

pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api kantor wilayah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 4
 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Kantor Wilayah serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

penyiapan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, fasilitas, serta pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

penyiapan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, serta penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana di bidang kepabeanan dan cukai;

pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang, nilai pabean, dan tempat penimbunan;

penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;

pelaksanaan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas lainnya di bidang kepabeanan dan cukai;

pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan urusan banding.

Seksi yang menangani Keberatan dan Banding paling banyak 2 (dua).

Seksi Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana di bidang impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, tempat penimbunan, serta penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan di bidang impor dan ekspor.

Seksi Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan fasilitas di bidang kepabeanan, pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas lainnya di bidang kepabeanan.

Seksi Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, serta penyusunan laporan penerimaan di bidang cukai, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.

Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan urusan banding.

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pelaksanaan intelijen serta pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan uang ganjaran;

penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor wilayah.

Seksi yang menangani Penyidikan dan Barang Bukti paling banyak 2 (dua).

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor wilayah.

Seksi Penyidikan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan uang ganjaran.

Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Audit menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;

penyusunan dan evaluasi laporan hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi laporan hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 21

Bidang Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan data, pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya.

Seksi Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

BAB II

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tipologi

Pasal 25

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;

pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan, dan pengembalian bea masuk dan cukai;

pelaksanaan urusan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian pita cukai;

pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;

pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan dan pemuatan barang, serta pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean:

pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya;

penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan;

penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan sanksi administrasi berupa denda;

pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai;

pelaksanaan pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;

pelaksanaan pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai;

pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;

pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, Tipe A4 dan Tipe B dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Seksi yang menangani Kepabeanan dan Cukai paling banyak 8 (delapan).

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pelayanan, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Subbag Umum menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;

perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat;

pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai.

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 35

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan, penatausahaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian rencana kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut dan manifes, serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Administrasi Manifes menyelenggarakan fungsi:

penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut;

pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;

penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan manifes.

Pasal 37

Pasal 38

Subseksi Penatausahaan Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan manifes.

Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, penangguhan, penagihan, pengelolaan jaminan dan pengembalian bea masuk dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal;

pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai dan pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;

penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat  Jenderal;

penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;

penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;

penerbitan dan pengadministrasian surat paksa serta penyitaan dan administrasi pelelangan;

pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;

penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya;

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya.

Subseksi Administrasi Jaminan mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

Subseksi Administrasi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan serta pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan serta pengadministrasian dan penyelesaian uang ganjaran.

Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor, ekspor, dan cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemberitahuan klasifikasi barang, nilai pabean, tarif bea masuk, fasilitas impor, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan ekspor yang penyerahan dan proses pemberitahuannya tidak melalui media elektronik, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, pemeriksaan barang dan badan, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor di Kawasan Pabean, pemantauan pemuatan barang ke sarana pengangkut, pembukuan dokumen cukai, administrasi perijinan cukai, pemantauan produksi, harga dasar dan kadar barang kena cukai, pembukuan barang kena cukai yang selesai dibuat, serta pemusnahan dan penukaran pita cukai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan dan cukai;

penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, dan pengoperasian sarana deteksi;

penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, nilai pabean, tarif bea masuk dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya yang penyerahan dan proses pemberitahuannya tidak melalui media elektronik;

pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor dan pengeluaran barang impor ke dan dari kawasan pabean serta pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut;

pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik, pencacahan dan pengawasan pengeluaran barang ke tempat penimbunan pabean;

pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, perijinan cukai, dan pemusnahan pita cukai serta pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai serta pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

Pasal 46

Subseksi Hanggar mempunyai tugas melakukan penatausahaan dokumen kepabeanan dan pelayanan pemeriksaan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan, pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor ke dan dari kawasan pabean, serta penatausahaan dan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut dan pengoperasian sarana deteksi.

Subseksi Cukai mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan penelitian dokumen cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai, pemeriksaan Barang Kena Cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, administrasi perizinan cukai, pemusnahan pita cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga dasar dan kadar barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.

Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perijinan Tempat Penimbunan Berikat, penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan atau busuk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Tempat Penimbunan menyelenggarakan fungsi:

pemeriksaan dokumen dan fisik, pencacahan, pengawasan pemasukan, dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;

pelaksanaan urusan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

penyiapan pelelangan atas barang yang tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara;

pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang tidak dikuasai dan atau busuk.

Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perizinan Tempat Penimbunan Berikat, penatausahaan penimbunan barang, pemeriksaan dokumen dan fisik, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat.

Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean mempunyai tugas melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, administrasi penimbunan barang, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pengeluaran barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean dan pelaksanaan urusan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta penyiapan pelelangan dan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan atau busuk.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen;

pelaksanaan patroli, operasi dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;

analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya;

penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;

penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran hasil tangkapan;

pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pelayanan.

Pasal 53