Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10C ayat (1) Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10C ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661;

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN  PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2.

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

4.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

5.

Kesalahan data adalah kesalahan atau kekeliruan karena kekhilafan nyata yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean impor dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung perbedaan pendapat antara pejabat bea dan cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:

a.

kesalahan penulisan data importir;

b.

kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak; atau

c.

kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan.

Pasal 2

(1)

Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada:

a.

pemberitahuan pabean impor untuk dipakai; atau

b.

pemberitahuan pabean impor sementara.

(2)

Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

a.

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan kawasan pabean bagi impor untuk dipakai dan impor sementara;

b.

kesalahan data tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau

c.

pemberitahuan pabean impor telah mendapatkan penetapan oleh pejabat bea dan cukai atau penetapan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan.

(3)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penetapan yang berhubungan dengan kesalahan data yang dimohonkan perubahan sehingga kesalahan data yang tidak berhubungan dengan penetapan tersebut masih dapat diajukan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 3

(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada kepala kantor pabean dengan disertai menyebutkan alasan perubahan dan dilampiri dengan:  

a.

fotokopi atau hasil cetak pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) beserta dokumen pelengkap pabean; dan

b.

bukti lainnya yang mendukung alasan perubahan data.

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pabean dapat menghentikan sementara proses pelayanan kepabeanan atas pemberitahuan pabean impor tersebut.

Pasal 4

(1)

Kepala kantor pabean wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap.

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetujui, kepala kantor pabean memberikan persetujuan pada permohonan yang bersangkutan.

(3)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditolak, kepala kantor pabean membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

(4)

Kepala kantor pabean memerintahkan proses pelayanan kepabeanan dilanjutkan kembali setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan atas kesalahan data diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI