PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

I.	UMUM
	Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
	Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum.
	Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
	Perubahan penting dalam Undang-Undang ini, antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan disempurnakan menjadi 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
	Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya; KPU memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
	Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.
	Adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU di tingkat pusat dan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Untuk lebih membantu lancarnya tugas-tugas KPU, diangkat tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.
	Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.
	Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini memuat pengaturan yang mengamanatkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
II.	PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
		Cukup jelas.
	Pasal 2
		Cukup jelas.
	Pasal 3
		Rumusan pasal ini menjelaskan sifat penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri.
	Pasal 4
		Cukup jelas.
	Pasal 5
		Cukup jelas.
	Pasal 6
		Cukup jelas.
	Pasal 7
		Ayat (1)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Yang berhak menandatangani peraturan hanya Ketua KPU.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
	Pasal 8
		Ayat (1)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf i
				Yang dimaksud dengan "KPU wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak.
			Huruf j
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Cukup jelas.
			Huruf n
				Cukup jelas.
			Huruf o
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf p
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf q
				Cukup jelas.
			Huruf r
				Cukup jelas.
			Huruf s
				Cukup jelas.
			Huruf t
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf i
				Yang dimaksud dengan "wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak diminta.
			Huruf j
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Cukup jelas.
			Huruf n
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf o
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf p
				Cukup jelas.
			Huruf q
				Cukup jelas.
			Huruf r
				Cukup jelas.
			Huruf s
				Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Penggunaan anggaran yang diterima KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
	Pasal 9
		Ayat (1)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf h
				Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
			Huruf i
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
			Huruf j
				Cukup jelas.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf m
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf n
				Cukup jelas.
			Huruf o
				Cukup jelas.
			Huruf p
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU Provinsi merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf g
				Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf j
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU Provinsi merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf i
				Yang dimaksud dengan "KPU Provinsi, wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
			Huruf j
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Cukup jelas.
			Huruf n
				Cukup jelas.
			Huruf o
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf p
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf q
				Cukup jelas.
			Huruf r
				Cukup jelas.
			Huruf s
				Cukup jelas.
			Huruf t
				Cukup jelas.
			Huruf u
				Laporan kepada Presiden disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.
			Huruf v
				Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
			Huruf j
				Cukup jelas.
	Pasal 10
		Ayat (1)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf i
				Yang dimaksud dengan "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara serta sertifikat penghitungan suara baik diminta maupun tidak.
			Huruf j
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
			Huruf k
				Cukup jelas.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf n
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf o
				Cukup jelas.
			Huruf p
				Cukup jelas.
			Huruf q
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf h
				Yang dimaksud dengan "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
			Huruf i
				Cukup jelas.
			Huruf j
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf k
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf l
				Cukup jelas.
			Huruf m
				Cukup jelas.
			Huruf n
				Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
			Huruf j
				Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.
			Huruf k
				Yang dimaksud dengari "KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
			Huruf l
				Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
			Huruf m
				Cukup jelas.
			Huruf n
				Cukup jelas.
			Huruf o
				Cukup jelas.
			Huruf p
				Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
			Huruf q
				Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
			Huruf r
				Cukup jelas.
			Huruf s
				Cukup jelas.
			Huruf t
				Cukup jelas.
			Huruf u
				Cukup jelas.
			Huruf v
				Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
			Huruf j
				Cukup jelas.
	Pasal 11
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan dan keahlian atau memiliki pengalaman" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan karya tulis atau pernah menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, pengawas, dan panitia pemilihan.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
		Huruf h
			Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
		Huruf i
			Calon yang belum pernah menjadi anggota partai politik melampirkan pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup.
			Calon yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan keterangan tertulis dari partai politik yang bersangkutan yang menerangkan bahwa calon sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
		Huruf j
			Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
		Huruf k
			Cukup jelas.
		Huruf l
			Cukup jelas.
		Huruf m
			Cukup jelas.
	Pasal 12
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan "membantu" dalam ketentuan ini adalah melakukan seleksi calon anggota KPU dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 13
		Ayat (1)
			Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
			Huruf b
				"Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU, dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
			Huruf g
				Wawancara dalam ketentuan ini berkaitan dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan manajemennya, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, integritas diri termasuk klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang disampaikan dengan identitas yang jelas.
			Huruf h
				Penyampaian nama bakal calon anggota KPU dari Tim Seleksi kepada Presiden disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPU.
	Pasal 14
		Cukup jelas.
	Pasal 15
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu).
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 16
		Cukup jelas.
	Pasal 17
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 18
		Ayat (1)
			Yang dimaksud dengan "gubernur" termasuk penjabat gubernur.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 19
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				"Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Dalam pengumuman di media massa cetak harian lokal dan media massa elektronik harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
			Huruf g
				Wawancara dalam ketentuan ini berkaitan dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan manajemennya, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, integritas diri termasuk klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang disampaikan dengan identitas yang jelas.
	Pasal 20
		Cukup jelas.
	Pasal 21
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
	Pasal 22
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 23
		Ayat (1)
			Yang dimaksud dengan "bupati/walikota" termasuk penjabat bupati/ walikota.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 24
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Yang dimaksud "media massa cetak harian lokal" adalah media massa yang terbit di wilayah provinsi dan/atau media massa cetak harian lokal yang menjangkau kabupaten/kota yang bersangkutan.
			Huruf b
				"Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Dalam pengumuman di media massa cetak harian dan media massa elektronik harus dicantumkan alamat sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai indentitas diri pemberi tanggapan.
			Huruf g
				Wawancara dalam ketentuan ini berkaitan dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan manajemennya, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, integritas diri termasuk klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang disampaikan dengan identitas yang jelas.
	Pasal 25
		Cukup jelas.
	Pasal 26
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi disusun dalam bentuk urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
	Pasal 27
		Cukup jelas.
	Pasal 28
		Cukup jelas.
	Pasal 29
		Ayat (1)
			Huruf a
				Keterangan "meninggal dunia" dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
			Huruf b
				Yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
			Huruf c
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi.
	Pasal 30
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
	Pasal 31
		Ayat (1)
			Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 32
		Cukup jelas.
	Pasal 33
		Cukup jelas.
	Pasal 34
		Cukup jelas.
	Pasal 35
		Cukup jelas.
	Pasal 36
		Cukup jelas.
	Pasal 37
		Cukup jelas.
	Pasal 38
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 39
		Cukup jelas.
	Pasal 40
		Cukup jelas.
	Pasal 41
		Cukup jelas.
	Pasal 42
		Cukup jelas.
	Pasal 43
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.
	Pasal 44
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Pengumuman hasil rekapitulasi dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Yang dimaksud dengan "PPK wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah PPK wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
		Huruf j
			Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
		Huruf k
			Cukup jelas.
		Huruf l
			Cukup jelas.
		Huruf m
			Cukup jelas.
		Huruf n
			Cukup jelas.
	Pasal 45
		Cukup jelas.
	Pasal 46
		Cukup jelas.
	Pasal 47
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Yang dimaksud dengan "membentuk KPPS" termasuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.
		Huruf e
			Yang dimaksud dengan "masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara" adalah masukan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Cukup jelas.
		Huruf j
			Cukup jelas.
		Huruf k
			Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
		Huruf l
			Yang dimaksud dengan "menjaga dan mengamankan", antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.
		Huruf m
			Yang dimaksud dengan "meneruskan" adalah membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak yang berwenang.
		Huruf n
			Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
		Huruf o
			Cukup jelas.
		Huruf p
			Cukup jelas.
		Huruf q
			Cukup jelas.
		Huruf r
			Cukup jelas.
		Huruf s
			Cukup jelas.
	Pasal 48
		Cukup jelas.
	Pasal 49
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.
		Huruf e
			Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.
		Huruf f
			Yang dimaksud dengan "menjaga dan mengamankan", antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, atau tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dicoblos dan setelah kotak suara disegel.
		Huruf g
			Yang dimaksud dengan "KPPS wajib menyerahkannya kepada saksi" adalah KPPS wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Cukup jelas.
		Huruf j
			Cukup jelas.
		Huruf k
			Cukup jelas.
	Pasal 50
		Cukup jelas.
	Pasal 51
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman kantor perwakilan Republik Indonesia.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Cukup jelas.
		Huruf j
			Cukup jelas.
		Huruf k
			Cukup jelas.
		Huruf l
			Cukup jelas.
		Huruf m
			Cukup jelas.
	Pasal 52
		Cukup jelas.
	Pasal 53
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain, menempelkannya pada TPSLN dan/atau lingkungan TPSLN.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Cukup jelas.
		Huruf j
			Cukup jelas.
	Pasal 54
		Cukup jelas.
	Pasal 55
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani.
		Huruf h
			Cukup jelas.
		Huruf i
			Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
	Pasal 56
		Cukup jelas.
	Pasal 57
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Tenaga profesional lain direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
		Ayat (8)
			Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah berkaitan dengan jumlah pakar/ahli dan keahlian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja KPU serta membantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara profesional.
		Ayat (9)
			Cukup jelas.
	Pasal 58
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Tenaga profesional lain direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
	Pasal 59
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Tenaga profesional lain direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
	Pasal 60
		Cukup jelas.
	Pasal 61
		Cukup jelas.
	Pasal 62
		Cukup jelas.
	Pasal 63
		Cukup jelas.
	Pasal 64
		Cukup jelas.
	Pasal 65
		Cukup jelas.
	Pasal 66
		Cukup jelas.
	Pasal 67
		Ayat (1)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan hukum" adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 68
		Cukup jelas.
	Pasal 69
		Cukup jelas.
	Pasal 70
		Cukup jelas.
	Pasal 71
		Cukup jelas.
	Pasal 72
		Cukup jelas.
	Pasal 73
		Cukup jelas.
	Pasal 74
		Ayat (1)
			Huruf a
				Angka 1
					Cukup jelas.
				Angka 2
					Cukup jelas.
				Angka 3
					Cukup jelas.
				Angka 4
					Cukup jelas.
				Angka 5
					Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye;
				Angka 6
					Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
				Angka 7
					Cukup jelas.
				Angka 8
					Cukup jelas.
				Angka 9
					Cukup jelas.
				Angka 10
					Cukup jelas.
				Angka 11
					Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Temuan dan laporan yang disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
	Pasal 75
		Cukup jelas.
	Pasal 76
		Ayat (1)
			Huruf a
				Angka 1
					Cukup jelas.
				Angka 2
					Cukup jelas.
				Angka 3
					Cukup jelas.
				Angka 4
					Cukup jelas.
				Angka 5
					Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
				Angka 6
					Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
				Angka 7
					Cukup jelas.
				Angka 8
					Cukup jelas.
				Angka 9
					Cukup jelas.
				Angka 10
					Cukup jelas.
				Angka 11
					Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
	Pasal 77
		Cukup jelas.
	Pasal 78
		Ayat (1)
			Huruf a
				Angka 1
					Cukup jelas.
				Angka 2
					Cukup jelas.
				Angka 3
					Cukup jelas.
				Angka 4
					Cukup jelas.
				Angka 5
					Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
				Angka 6
					Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
				Angka 7
					Cukup jelas.
				Angka 8
					Cukup jelas.
				Angka 9
					Cukup jelas.
				Angka 10
					Cukup jelas.
				Angka 11
					Cukup jelas.
				Angka 12
					Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Cukup jelas.
			Huruf d
				Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
			Huruf g
				Cukup jelas.
			Huruf h
				Cukup jelas.
			Huruf i
				Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
	Pasal 79
		Cukup jelas.
	Pasal 80
		Huruf a
			Angka 1
				Cukup jelas.
			Angka 2
				Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
			Angka 3
				Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
			Angka 4
				Cukup jelas.
			Angka 5
				Cukup jelas.
			Angka 6
				Cukup jelas.
			Angka 7
				Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
	Pasal 81
		Cukup jelas.
	Pasal 82
		Huruf a
			Angka 1
				Cukup jelas.
			Angka 2
				Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
			Angka 3
				Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
			Angka 4
				Cukup jelas.
			Angka 5
				Cukup jelas.
			Angka 6
				Cukup jelas.
			Angka 7
				Cukup jelas.
			Angka 8
				Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
	Pasal 83
		Cukup jelas.
	Pasal 84
		Huruf a
			Angka 1
				Cukup jelas.
			Angka 2
				Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kampanye", terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.
			Angka 3
				Yang dimaksud dengan "perlengkapan Pemilu", terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
			Angka 4
				Cukup jelas.
			Angka 5
				Cukup jelas.
			Angka 6
				Cukup jelas.
			Angka 7
				Cukup jelas.
			Angka 8
				Cukup jelas.
			Angka 9
				Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
		Huruf e
			Cukup jelas.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
	Pasal 85
		Cukup jelas.
	Pasal 86
		Huruf a
			Cukup jelas.
		Huruf b
			Cukup jelas.
		Huruf c
			Cukup jelas.
		Huruf d
			Cukup jelas.
		Huruf e
			Yang dimaksud dengan memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.
		Huruf f
			Cukup jelas.
		Huruf g
			Cukup jelas.
		Huruf h
			Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani.
		Huruf i
			Cukup jelas.
		Huruf j
			Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
		Huruf k
			Cukup jelas.
		Huruf l
			Cukup jelas.
		Huruf m
			Cukup jelas.
	Pasal 87
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 88
		Ayat (1)
			Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Huruf a
				Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				"Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja" dalam ketentuan ini sudah termasuk waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi.
			Huruf d
				Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik harus dicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.
			Huruf g
				Wawancara dalam ketentuan ini berkaitan dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan manajemennya, sistem politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, integritas diri termasuk klarifikasi atas tanggapan masyarakat yang disampaikan dengan identitas yang jelas.
			Huruf h
				Penyampaian nama bakal calon anggota Bawaslu dari Tim Seleksi kepada KPU disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota Bawaslu.
	Pasal 89
		Cukup jelas.
	Pasal 90
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun dalam urutan peringkat 1(satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas).
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 91
		Cukup jelas.
	Pasal 92
		Cukup jelas.
	Pasal 93
		Cukup jelas.
	Pasal 94
		Cukup jelas.
	Pasal 95
		Cukup jelas.
	Pasal 96
		Cukup jelas.
	Pasal 97
		Cukup jelas.
	Pasal 98
		Cukup jelas.
	Pasal 99
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Huruf a
				Cukup jelas.
			Huruf b
				Cukup jelas.
			Huruf c
				Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap" adalah menderita sakit, baik fisik maupun jiwanya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
			Huruf d
				Cukup jelas.
			Huruf e
				Cukup jelas.
			Huruf f
				Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 100
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 101
		Cukup jelas.
	Pasal 102
		Ayat (1)
			Selama anggota Bawaslu diberhentikan sementara segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 103
		Cukup jelas.
	Pasal 104
		Cukup jelas.
	Pasal 105
		Cukup jelas.
	Pasal 106
		Cukup jelas.
	Pasal 107
		Cukup jelas.
	Pasal 108
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 109
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
	Pasal 110
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam ketentuan ini adalah pihak yang mempunyai kompetensi untuk menyusun kode etik.
		Ayat (3)
			Cukup jelas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
	Pasal 111
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "3 (tiga) orang anggota KPU" adalah anggota KPU yang tidak diadukan melanggar kode etik.
			Yang dimaksud dengan "2 (dua) orang dari luar anggota KPU" adalah tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
		Ayat (8)
			Cukup jelas.
		Ayat (9)
			Cukup jelas.
	Pasal 112
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "2 (dua) orang anggota KPU Provinsi" adalah anggota KPU Provinsi yang tidak diadukan dan/atau dilaporkan melanggar kode etik.
			Yang dimaksud dengan "1 (satu) orang dari luar anggota KPU Provinsi" adalah tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
		Ayat (8)
			Cukup jelas.
		Ayat (9)
			Cukup jelas.
	Pasal 113
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Yang dimaksud dengan "2 (dua) orang anggota Bawaslu" adalah anggota Bawaslu yang tidak diadukan/dilaporkan melanggar kode etik.
			Yang dimaksud dengan "2 (dua) orang dari luar anggota KPU dan Bawaslu" adalah tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki integritas.
		Ayat (4)
			Cukup jelas.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
		Ayat (6)
			Cukup jelas.
		Ayat (7)
			Cukup jelas.
		Ayat (8)
			Cukup jelas.
		Ayat (9)
			Cukup jelas.
	Pasal 114
		Ayat (1)
			Cukup jelas.
		Ayat (2)
			Cukup jelas.
		Ayat (3)
			Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU termasuk anggaran kesekretariatan.
		Ayat (4)
			Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu termasuk anggaran kesekretariatan.
		Ayat (5)
			Cukup jelas.
	Pasal 115
		Pencairan anggaran yang dimaksud dalam ketentuan ini mengikuti persyaratan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.
	Pasal 116
		Cukup jelas.
	Pasal 117
		Cukup jelas.
	Pasal 118
		Cukup jelas.
	Pasal 119
		Cukup jelas.
	Pasal 120
		Cukup jelas.
	Pasal 121
		Cukup jelas.
	Pasal 122
		Cukup jelas.
	Pasal 123
		Cukup jelas.
	Pasal 124
		Cukup jelas.
	Pasal 125
		Cukup jelas.
	Pasal 126
		Cukup jelas.
	Pasal 127
		Cukup jelas.
	Pasal 128
		Cukup jelas.
	Pasal 129
		Cukup jelas.
	Pasal 130
		Cukup jelas.
	Pasal 131
		Cukup jelas.
	Pasal 132
		Cukup jelas.
	Pasal 133
		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4721