I.

UMUM

Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah ± 97.024,27 Km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 690.349 jiwa, terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sorong yang mempunyai luas wilayah ± 12.594,94 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 120.052 jiwa, terdiri atas 12 (dua belas) distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 03.A/KPTS/DPRD/SRG/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/235 tanggal 14 Mei 2007 perihal Pengusulan Pemekaran Kabupaten Tambrauw, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 130/54/2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tentang Pemekaran kabupaten Tambrauw, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Papua Barat Nomor 160/101/DPRD/PB/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai Daerah Pemekaran, Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw Sebagai daerah Pemekaran, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB/2007 tanggal 5 September 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor 135/189/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Penegasan lbukota Calon Kabupaten Tambrauw, Surat Bupati Sorong Nomor X/135/01 tanggal 31 Maret 2008 perihal Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Tambrauw, Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/294/GPB/2008 tanggal 11 April 2008 perihal Peninjauan kembali Penetapan Ibukota Pemekaran Kabupaten Tambrauw, dan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Pemekaran Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maibrat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Tambrauw.

Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong terdiri atas 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, dan Distrik Abun. Kabupaten Tambrauw memiliki luas wilayah keseluruhan ± 5.179,65 km² dengan penduduk ± 29.119 jiwa pada tahun 2007.

Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tambrauw.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Tambrauw perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada saat dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Tambrauw, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Tambrauw diusulkan oleh Gubernur Papua Barat dengan pertimbangan Bupati Sorong.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw pada APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Sorong dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain penetapan daerah pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Sorong dalam wilayah Kabupaten Tambrauw.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

Demikian pula BUMD Kabupaten Sorong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Tambrauw diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu dibuat daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Sorong Nomor 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 9/DPRD/2008 tanggal 4 Agustus 2008.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 8 September 2008.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Sorong yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4940