I.

UMUM

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terdapat beberapa perubahan materi sanksi administrasi berupa denda. Sebagai dampaknya, perlu perubahan dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Substansi pokok perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain berupa pemberatan atas sanksi administrasi berupa denda dalam rangka lebih memberikan efek jera dan adanya beberapa substansi sanksi administrasi berupa denda baru. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda di lapangan, dilakukan juga perubahan terhadap sistematika penyusunannya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, tingkat pelanggaran diterapkan untuk pelanggaran dalam pasal yang sama. Sehingga apabila orang melanggar masing-masing satu kali untuk pelanggaran yang berbeda tidak dihitung melakukan 2 (dua) kali pelanggaran.

Penentuan jumlah pelanggaran yang berpengaruh terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa denda dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, atau audit cukai yang menghasilkan adanya temuan pelanggaran. Misalnya, dalam satu surat penugasan pengawasan, pemeriksaan, atau audit cukai ditemukan satu atau beberapa kali pelanggaran, maka dihitung hanya satu kali pelanggaran untuk masing-masing pasal yang dilanggar.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

Contoh :

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang, apabila Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, atau Penyalur yang wajib memiliki izin yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka terhadap yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

Contoh:

Berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang, apabila Pengusaha Pabrik tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.

Pasal 5

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Pasal 7A ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.

Contoh:

Berdasarkan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang, apabila Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang mendapat penundaan pembayaran cukai tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, maka terhadap yang bersangkutan selain wajib membayar nilai cukai yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat tagihan" adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

Surat tagihan tersebut disampaikan kepada orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Ayat (2)

Pencantuman identitas yang dikenai sanksi, besarnya sanksi administrasi berupa denda, uraian pelanggaran pasal Undang-Undang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam surat tagihan dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda, khususnya agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggarnya, sehingga apabila yang bersangkutan keberatan terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4989