I

UMUM

Privatisasi BUMN dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah bagi BUMN yang bersangkutan, sehingga suksesnya pelaksanaan Privatisasi akan memberikan dampak yang sangat positif bagi BUMN tersebut. Bertolak dari arti penting Privatisasi tersebut maka proses dan cara Privatisasi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel berdasarkan pada sistem yang efisien dan efektif serta mudah diimplementasikan.

Dalam rangka melaksanakan Privatisasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) diundangkan dengan maksud memberikan pedoman bagi pelaksanaan Privatisasi BUMN. Namun, setelah diimplementasikan dalam proses Privatisasi, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan perubahan, antara lain:

-

Kewenangan Menteri untuk melaksanakan Privatisasi;

-

Pelaksanaan seleksi lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya;

-

Pelaksanaan penjualan anak perusahaan BUMN;

-

Kewenangan pembentukan Tim Privatisasi dalam rangka memperlancar proses Privatisasi;

-

Usulan Privatisasi BUMN di luar program tahunan Privatisasi BUMN;

-

Biaya Privatisasi BUMN.

Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar proses Privatisasi dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal" antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (initial public offering/go public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penjualan saham langsung kepada investor" adalah penjualan saham kepada mitra strategis (direct placement) atau kepada investor lainnya termasuk investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO)" adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Yang dimaksud dengan manajemen adalah Direksi.

Ayat (1a)

Penjualan saham secara langsung kepada BUMN dilakukan dalam rangka membangun sinergi antar BUMN dan atau penyelamatan/restrukturisasi BUMN.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Menteri antara lain diatur mengenai kriteria dan cara Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (MBO) dan/atau karyawan (EBO). Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud harus ditetapkan/dikukuhkan dalam RUPS.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian program tahunan Privatisasi kepada Menteri Keuangan dapat dilakukan sekaligus dalam kapasitas Menteri Keuangan selaku anggota Komite Privatisasi. Rekomendasi Menteri Keuangan dapat diberikan dalam rapat Komite Privatisasi yang dituangkan dalam keputusan Komite Privatisasi.

Ayat (4)

Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan dianggap menyetujui.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Sosialisasi program tahunan Privatisasi dilakukan kepada internal perusahaan, masyarakat, dan stakeholder lainnya, antara lain dengan cara langsung, melalui media cetak, atau media elektronik.

Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan sosialisasi kepada Direksi Persero.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" meliputi:

1.

adanya perubahan situasi perekonomian yang fundamental dan kondisi pasar yang kurang mendukung terhadap Persero yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan Privatisasi, sementara kebutuhan pemenuhan APBN sangat mendesak; dan/atau

2.

kebutuhan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "langkah-langkah yang diperlukan" antara lain penunjukan profesi dan/atau lembaga penunjang, penyusunan konsep perjanjian yang diperlukan, konsep perubahan anggaran dasar, rancangan peraturan pemerintah, dan pelaksanaan RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewenangan Menteri membentuk Tim Privatisasi dapat didelegasikan kepada Direksi, apabila diperlukan dalam rangka memperlancar proses Privatisasi dan/atau tertib administrasi perusahaan.

Keanggotaan Tim Privatisasi yang dibentuk oleh Direksi (berdasarkan pendelegasian dari Menteri) yang berasal dari luar BUMN diusulkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (4)

Keanggotaan Tim Privatisasi yang dibentuk oleh Direksi yang berasal dari luar BUMN diusulkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Pengeluaran yang merupakan biaya Privatisasi dilakukan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang diikutsertakan. Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi maka Tim Privatisasi mengusulkan besarnya biaya Privatisasi kepada Menteri selaku RUPS/pemegang saham.

Angka 6

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5055