Menimbang

:

a.

bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009 telah menetapkan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr . Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2009 periode 2009-2014, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2009;

b.

bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014;

c.

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan mengangkat sebagai Menteri Negara terhitung mulai saat pelantikan, masing-masing:

1.

Sdr. Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto

-

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2.

Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa

-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3.

Sdr. dr. H. R. Agung Laksono

-

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4.

Sdr. Sudi Silalahi

-

Menteri Sekretaris Negara;

5.

Sdr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.

-

Menteri Dalam Negeri;

6.

Sdr. Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa

-

Menteri Luar negeri;

7.

Sdr. Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro

-

Menteri Pertahanan;

8.

Sdr. Patrialis Akbar, S.H.

-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9.

Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati

-

Menteri Keuangan;

10.

Sdr. Dr. Darwin Zahedy Saleh

-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

11.

Sdr. Mohamad Suleiman Hidayat

-

Menteri Perindustrian;

12.

Sdr. Dr. Mari Eka Pangestu

-

Menteri Perdagangan;

13.

Sdr. Ir. H. Suswono, MMA

-

Menteri Pertanian;

14.

Sdr. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

-

Menteri Kehutanan;

15.

Sdr. Freddy Numberi

-

Menteri Perhubungan;

16.

Sdr. Dr. Ir. Fadel Muhammad

-

Menteri Kelautan dan Perikanan;

17.

Sdr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

-

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18.

Sdr. Ir. Djoko Kirmanto

-

Menteri Pekerjaan Umum;

19.

Sdr. Dr. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

-

Menteri kesehatan;

20.

Sdr. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh

-

Menteri Pendidikan Nasional;

21.

Sdr. Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri

-

Menteri Sosial;

22.

Sdr. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

-

Menteri Agama;

23.

Sdr. Ir. Jero Wacik, S.E

-

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

24.

Sdr. Ir. H. Tifatul Sembiring

-

Menteri Komunikasi dan Informatika;

25.

Sdr. Drs. H. Suharna Surapranata, M.T.

-

Menteri Negara Riset dan Teknologi;

26.

Sdr. Dr. Sjarifuddin Hasan

-

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

27.

Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta

-

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

28.

Sdr. Linda Amalia Sari, S,Ip

-

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

29.

Sdr. Ever Erenst Mangindaan, S, Ip

-

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

30.

Sdr. Ir. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini

-

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

31.

Sdr. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana

-

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

32.

Sdr. Dr. Ir. Mustafa Abubakar

-

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

33.

Sdr. Suharso Monoarfa, M.A.

-

Menteri Negara Perumahan Rakyat;

34.

Sdr. Dr. Andi Alfian mallarangeng

-

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

KEDUA

:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada

1.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

3.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah;

4.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

5.

Ketua Mahkamah Agung;

6.

Ketua Mahkamah Konstitusi;

7.

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

8.

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,