I.

UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2006 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LKPP Tahun 2006 ini merupakan laporan keuangan tahun ketiga yang menyajikan secara lengkap jenis-jenis laporan keuangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. LKPP Tahun 2006 merupakan laporan keuangan pertama yang memenuhi pelaksanaan ketentuan undang-undang di bidang Keuangan Negara secara penuh, termasuk mengenai batas waktu penyampaian laporan, yakni harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBN-Perubahan TA 2006 dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2006. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2006, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2006. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting setelah tanggal pelaporan, catatan penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, LKPP Tahun 2006 dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam pertanggungjawaban APBN TA 2006 dicakup pula informasi mengenai Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang menggambarkan jumlah kas Pemerintah Pusat yang merupakan akumulasi Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA). Adapun SILPA/SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan. SAL menggambarkan kondisi kas Pemerintah Pusat pada akhir tahun anggaran tertentu dan merupakan saldo awal tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2006 kepada BPK untuk diaudit, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.05/2007 tanggal 28 Maret 2007. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah Sesuai dengan Surat Presiden kepada BPK Nomor R-15/Pres/3/2007 tanggal 27 Maret 2007 Perihal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP kepada Presiden melalui surat BPK Nomor 51/S/I-XII/05/2007 tanggal 28 Mei 2007.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2006 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

LKPP Tahun 2006 tersebut telah disusun berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan perbendaharaan yang telah dikoreksi dan disesuaikan berdasarkan data akuntansi yang lebih lengkap dan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, termasuk laporan keuangan 23 kementerian negara/lembaga yang baru selesai diperiksa oleh BPK per 18 Juni 2007.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini "tidak menyatakan pendapat (disclaimer)" atas LKPP Tahun 2006. Walaupun masih mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2006 menunjukkan peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga yang semakin meningkat, pengungkapan (disclosure) yang lebih ekstensif, dan penyajian data aset Pemerintah yang lebih baik karena beberapa kementerian negara/lembaga telah melakukan inventarisasi aset.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2006, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2006 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2006.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/underlifting, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4

Nilai minus atas Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah Pusat terutama disebabkan belum optimalnya inventarisasi dan belum dilakukannya penilaian kembali atas aset Pemerintah Pusat, sehingga belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 8

Pengembalian pendapatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan pertama yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2006 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 7 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian" atau unqualified, 38 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian" atau qualified, dan 36 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan pendapat" atau disclaimer. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL adalah sebagai berikut:

A.

LKKL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian:

1.

Mahkamah Konstitusi

2.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

3.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

4.

Komisi Pemberantasan Korupsi

5.

Dewan Perwakilan Daerah

6.

Bagian Anggaran 071 - Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

7.

Bagian Anggaran 099 - Penyertaan Modal Negara

B.

LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian:

1.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2.

Dewan Perwakilan Rakyat

3.

Badan Pemeriksa Keuangan

4.

Kepresidenan

5.

Wakil Presiden

6.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

7.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

9.

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

10. 

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

11. 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

12.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

13.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

14.

Badan Intelijen Negara

15.

Lembaga Sandi Negara

16.

Dewan Ketahanan Nasional

17.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

18.

Perpustakaan Nasional

19.

Departemen Komunikasi dan Informatika

20.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

21.

Lembaga Ketahanan Nasional

22.

Badan Koordinasi Penanaman Modal

23.

Badan Narkotika Nasional

24.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

25.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

26.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

27.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

28.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

29.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

30.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

31.

Badan Standardisasi Nasional

32.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional

33.

Lembaga Administrasi Negara

34.

Arsip Nasional Republik Indonesia

35.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

36.

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

37.

Komisi Yudisial

38.

Bagian Anggaran 070 - Dana Perimbangan

C.

LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat:

1.

Mahkamah Agung

2.

Kejaksaan Agung

3. 

Departemen Dalam Negeri

4.

Departemen Luar Negeri 

5.

Departemen Pertahanan

6.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

7.

Departemen Keuangan

8.

Departemen Pertanian

9.

Departemen Perindustrian

10.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

11.

Departemen Perhubungan

12.

Departemen Pendidikan Nasional

13.

Departemen Kesehatan

14.

Departemen Agama

15.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

16.

Departemen Sosial

17.

Departemen Kehutanan

18.

Departemen Kelautan dan Perikanan

19.

Departemen Pekerjaan Umum

20.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

21.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

22.

Badan Pusat Statistik

23.

Badan Pertanahan Nasional

24.

Kepolisian Negara

25.

Badan Meteorologi dan Geofisika

26.

Komisi Pemilihan Umum

27.

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

28.

Badan Kepegawaian Negara

29.

Departemen Perdagangan

30.

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias

31.

Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang

32.

Bagian Anggaran 062 - Subsidi Dan Transfer

33.

Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain

34.

Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri

35.

Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri

36.

Bagian Anggaran 098 - Penerusan Pinjaman

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4964