I.

UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dalam implementasinya perlu dioptimalkan.

Dalam upaya optimalisasi peran gubernur sebagai wakil Pemerintah khususnya dalam rangka meningkatkan sinergitas pusat dan daerah, perlu adanya pengaturan untuk meningkatkan sinergi pusat serta daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dengan substansi pengaturan antara lain meliputi:

a.

Pengayaan konsepsi dan definisi operasional dari koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

b.

Perbaikan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang dengan memperkuat rapat kerja, termasuk sanksi dan sinkronisasi program/kegiatan.

c.

Memperjelas peran gubernur dalam keikutsertaannya membahas program-program yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah kepada gubernur maupun yang akan ditugaspembantuankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

d.

Memperjelas fungsi dan peran kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris gubernur, yang pengaturan lebih lanjutnya akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

 Angka 2

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

 Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal di provinsi tidak terdapat Komando Daerah Militer (Kodam), panglima daerah militer dapat menunjuk pejabat TNI sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

 Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah keadaan seperti terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, kerusuhan, dan/atau gangguan lainnya.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

 Angka 8

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5209