I.

UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilaksanakan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional, dikembangkanlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dilakukan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus juga ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan yang antara lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang perlu disusun antara lain meliputi pengaturan mengenai tata cara penetapan KEK, perpanjangan waktu pembangunan KEK, dan pembiayaan kelembagaan penyelenggaran KEK. Guna melaksanakan amanat tersebut, perlu membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang ruang lingkupnya meliputi pengaturan mengenai tata cara pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, evaluasi kinerja pengelolaan terhadap KEK.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa pengusulan KEK dapat berasal dari Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Penetapan KEK mencakup pengaturan mengenai kajian terhadap usulan pembentukan KEK, persetujuan atau penolakan pengusulan KEK, dan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. Sebagai dasar persetujuan atau penolakan pengusulan KEK diatur pula mengenai kriteria lokasi yang dapat ditetapkan sebagai KEK.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tindak lanjut KEK yang telah ditetapkan yang meliputi pembangunan dan pengelolaan KEK.
Pembangunan KEK meliputi pengaturan mengenai pembebasan tanah untuk lokasi KEK dan pelaksanaan pembangunan fisik KEK, serta pembiayaan pembangunan KEK. Sedangkan Pengelolaan KEK meliputi pengaturan mengenai Administrator dan Badan Usaha pengelola serta penyelenggaraan PTSP di KEK.

Agar pengelolaan KEK sesuai dengan maksud pembentukannya, Peraturan Pemerintah ini mengatur juga evaluasi kinerja pengelola, pelaksanaan evaluasi pengelolaan KEK, dan penyampaian hasil evaluasi pengelolaan KEK.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pendistribusian" adalah bagian dari aktivitas logistik dalam kegiatan produksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas,

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "area baru" adalah area yang belum ditetapkan sebagai KEK.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keringanan pajak daerah dan retribusi daerah" adalah pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain" adalah adanya infrastruktur transportasi yang menghubungkan lokasi KEK dengan pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan seperti lokasi yang berdekatan dengan kawasan budidaya pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, atau kawasan pertambangan .

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batas alam" antara lain dapat berupa sungai atau laut.

Yang dimaksud dengan "batas buatan" antara lain dapat berupa pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "komitmen pemerintahan kabupaten/kota" adalah nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "komitmen pemerintahan kabupaten/kota" adalah nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "komitmen pemerintahan kabupaten/kota" adalah nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah masa berlakunya KEK.

Yang dimaksud dengan "rencana strategis" antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Perjanjian pembangunan KEK dapat mencakup perjanjian pengelolaan KEK dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "jangka waktu" dalam ketentuan ini tidak  melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun setelah penetapan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "force majeure" adalah terjadinya bencana alam, perang, pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan sosial skala besar.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kelalaian" misalnya terjadi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan tanah atau pelaksanaan pembangunan yang diluar kendali Badan Usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "para ahli sesuai bidangnya" adalah ahli yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain:

a.

Badan Usaha tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;

b.

Badan Usaha dinyatakan pailit;

c.

Badan Usaha melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan;

d.

Badan Usaha mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK; dan/atau

e.

pencabutan penetapan KEK oleh Pemerintah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hukum" adalah pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara, seperti penyelundupan atau penyalahgunaan insentif kepada yang tidak berhak.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5186