I.

UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dalam tahun 2011, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji/pensiun/tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun/Tunjangan janda/duda, maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam hal terjadi keterlambatan administrasi yang mengakibatkan pembayaran penghasilan bulan Juni 2011 belum dibayarkan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan "tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan" adalah:

1.

Tunjangan Tenaga Kependidikan;

2.

Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;

3.

Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan;

4.

Tunjangan Hakim;

5.

Tunjangan Panitera;

6.

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

7.

Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi PNS golongan I dan II;

8.

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; dan

9.

Tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara yang merupakan penghasilan tetap dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan" adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 10% (sepuluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud dalam ayat ini antara lain:

1.

Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

2.

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

3.

Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;

4.

Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

5.

Tunjangan Pengamanan Persandian;

6.

Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;

7.

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

8.

Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;

9.

Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

10.

Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan

11.

Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Apabila karena sesuatu hal pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2011 maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juli 2011.

Pasal 5

Ayat (1)

Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut di atas juga sebagai penerima pensiun/tunjangan janda/duda, maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

 Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5224