Dalam rangka mengamankan cadangan beras yang dikelola Pemerintah, serta menjaga stabilitas harga beras dan untuk mengantisipasi gangguan produksi dan kenaikan harga gabah/ beras yang disebabkan oleh kondisi iklim ekstrim, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

:

1.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2.

Menteri Pertanian;

3.

Menteri Keuangan;

4.

Menteri Badan Usaha Milik Negara;

5.

Kepala Badan Pusat Statistik;

Untuk

:

PERTAMA

:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengamankan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah yang meliputi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan beras untuk Program Beras Bersubsidi bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah.

KEDUA

:

Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan hasil pembahasan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA

:

Pelaksanaan pengadaan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Perum BULOG.

KEEMPAT

:

1.

Pembelian gabah/beras oleh Perum BULOG dalam rangka pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

2.

Dalam hal harga pasar gabah/beras lebih tinggi dari HPP, pembelian gabah/beras dapat dilakukan oleh Perum BULOG pada harga yang lebih tinggi dari HPP dengan memperhatikan harga pasar yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik.

KELIMA

:

Menteri Badan Usaha Milik Negara melakukan pembinaan terhadap Perum BULOG dalam pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh Pemerintah.

KEENAM

:

Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan gabah/beras dalam rangka penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG sesuai dengan kemampuan keuangan negara,

KETUJUH

:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPAN

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,