I.

Umum

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kewenangan Pemerintah memberikan pinjaman tersebut dilaksanakan oleh Menteri.

Dalam rangka pemberian pinjaman, Pemerintah menyusun perencanaan pinjaman yang didasarkan atas usulan permintaan pinjaman yang antara lain berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, untuk selanjutnya menjadi dasar pengalokasian pembiayaan pada APBN. Alokasi pada APBN merupakan batas maksimum pemberian pinjaman yang dapat dilakukan Pemerintah pada tahun berkenaan.

Pemberian pinjaman kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan tindakan perdata dan pada prinsipnya berlaku atas kesetaraan antara kedua belah pihak dalam hubungan pinjam meminjam. Perjanjian pinjaman berisi hak dan kewajiban, serta syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pinjaman luar negeri" adalah dana penerimaan pembiayaan yang diteruspinjamkan kepada LPEI.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penjaminan" adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asuransi" adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kewajiban lainnya" antara lain biaya komitmen, biaya pengelolaan (management fee), dan front end fee.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pinjaman pemerintah ini seperti halnya lender of the last resort yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5201