Menimbang

:

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari:

Ketua

:

Chairul Tanjung;

Wakil Ketua

:

Dr. Chatib Basri;

Sekretaris

:

Aviliani, S.E., M.Si;

Anggota

:

1.

Dr. Ninasapti Triaswati;

2.

Umar Juoro, M.A., MAPE;

3.

Christianto Wibisono;

4.

John A. Prasetio;

5.

Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;

6.

T. P. Rachmat;

7.

Dra. Siti Hartati Murdaya;

8.

James T. Riady;

9.

Dr. Raden Pardede;

10.

Dr. Djisman S. Simanjuntak;

11.

Pieter Gontha;

12.

Prof. Dr. Hermanto Siregar;

13.

Chris Kanter;

14.

Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;

15.

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;

16.

Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;

17.

Erwin Aksa;

18.

Sandiaga S. Uno, M.B.A;

19.

Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.

2.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.

(2)

Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.

(3)

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                    ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd.

                     AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 63