I.

UMUM

Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan industri dalam negeri, perlu ditunjang ketersediaan mineral bukan logam dan batuan melalui penataan kembali dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Selain itu dalam rangka keberpihakan kepada peserta Indonesia untuk lebih berpartisipasi di bidang pengusahaan pertambangan dan batubara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia dan mengatur lebih jelas ketentuan mengenai pengalihan saham.

Selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara untuk memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua, perlu diatur secara khusus pemberian perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan perpanjangan, dengan mengatur tata cara permohonan Izin Usaha Pertambangan perpanjangan dimaksud yang meliputi pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan perpanjangan, batas jangka waktu pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan perpanjangan, dan persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan perpanjangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa IUP atau IUPK hanya dapat dipindahkan kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengalihan sebagian wilayah dilakukan secara langsung.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam ketentuan ini adalah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blockade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 112A

Cukup jelas.

Pasal 112B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5282