I.

UMUM

Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan pedoman untuk penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka menunjang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang, amanat dari undang-undang ini sendiri, serta prediksi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang.

Penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang antara lain meliputi tantangan globalisasi, pemanasan global, otonomi dan aspirasi daerah, pembangunan pertanian di luar Jawa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama di Pulau Jawa dan Bali, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut maka upaya pembangunan pertanian harus terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya. Di lain pihak, dinamika pembangunan di segala sektor membutuhkan lahan sebagai media, pertambahan penduduk sekitar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, kondisi kesehatan masyarakat semakin baik, tingkat harapan hidup manusia semakin meningkat yang bermuara pada penyediaan pangan yang lebih besar. Di samping itu, kompetisi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari sehingga pengaturan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipandang sangat penting dan strategis dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketersediaan pangan.

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat data tentang : (a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (c) Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk mendapatkan data tentang kawasan pertanian di kawasan perdesaan yang merupakan dominasi pembangunan pertanian pada umumnya. Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari pola ruang budidaya pertanian khususnya tanaman pangan yang menjadi bagian dari rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud dari jaminan tersedianya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengenai Informasi ini akan diatur lebih rinci dan menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk mendapatkan data dan Informasi serta mendistribusikannya kepada Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan untuk diakses sebagai dasar dalam rencana pembangunan daerah dan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan. Data yang dibutuhkan dalam sistem Informasi ini sekurang-kurangnya meliputi data dan Informasi tentang: (a) fisik alamiah; (b) fisik buatan; (c) kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi Masyarakat; (d) status kepemilikan dan penguasaan tanah; (e) luas dan lokasi; (f) jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. Data dan Informasi di atas disediakan dan menjadi tanggungjawab kementerian dan/atau lembaga yang membidangi peta tematik dan spasial, penyediaan data dan Informasi tentang infrastruktur irigasi dan reklamasi rawa oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian, data dan Informasi tentang kondisi sumber daya manusia penerima manfaat dan sosial ekonominya oleh Badan Pusat Statistik, status kepemilikan dan penguasaan tanah serta tata guna lahan oleh Badan Pertanahan Nasional, luas dan lokasi serta jenis komoditas pangan pokok oleh Kementerian Pertanian. Penyediaan dan tanggung jawab data dan Informasi di atas dikoordinasikan oleh Menteri dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui suatu lembaga berupa Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi lahan cadangan merupakan bagian dari Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang difokuskan menyediakan lahan pengganti apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan. Lahan cadangan sebagai lahan pengganti berasal dari lahan terlantar dan atau lahan bekas hutan yang telah dilepaskan. Lahan terlantar sebagai lahan cadangan diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional berupa sebaran dan luas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan lahan bekas kawasan hutan diperoleh dari Kementerian Kehutanan berupa lahan yang telah dicadangkan dan dilepaskan dari kawasan hutan untuk pembangunan pertanian. Data lahan ini meliputi sebaran dan luas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Atas dasar sebaran dan luas lahan cadangan sebagai lahan pengganti dimaksud akan dievaluasi berdasarkan atas kesesuaian lahannya sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mekanisme perubahan lahan cadangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tanggung jawab dari pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Informasi tentang kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dikoordinasikan dan dilaporkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berturut-turut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewajiban masing-masing dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah data yang diperoleh atas dasar hasil pengukuran yang teliti, terkait dengan substansi data dan Informasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diperoleh dari institusi yang berkompeten untuk menerbitkannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi sumber daya manusia" meliputi jumlah penduduk, keluarga petani dalam kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, pelaku usaha dalam bidang pertanian pangan dan/atau pelaku lainnya yang bergerak dalam sistem usaha agribisnis pertanian pangan.

Yang dimaksud dengan "kondisi sosial ekonomi" meliputi tingkat produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, pendapatan petani dari usaha tani, pendapatan petani dari luar usaha tani tanaman pangan, organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Data Dasar selain Data Dasar yang telah ditetapkan" adalah data yang dapat diperlukan akibat terjadinya sesuatu perubahan bentang muka lahan atau akibat perubahan iklim.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tutupan lahan" adalah materi fisik yang ada pada permukaan bumi yang diperoleh dari Informasi hasil survei lapangan dan analisis citra penginderaan jauh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "Peta Dasar" adalah peta yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan serta memuat Informasi dasar seperti batas administrasi, ketinggian dan kelerengan, penggunaan lahan pada saat peta diterbitkan, koordinat geografis dan dibuat dalam skala 1:10.000 atau lebih besar dan/atau disesuaikan dengan kedalaman skala dalam rencana tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud "peta tematik" adalah peta yang memuat Informasi dasar dan Informasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan data, pengolahan data dan pembuatan produk sistem Informasi lahan pangan berkelanjutan. Skala yang digunakan adalah adalah 1: 10.000 atau lebih besar dan/atau disesuaikan dengan kedalaman skala dalam tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana jaringan irigasi" meliputi pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi irigasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, dan non irigasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian" adalah dukungan pemerintah kepada petani dalam hal petani tidak dapat membiayainya antara lain jalan produksi, jalan usaha tani, teknis konservasi tanah dan air, serta sarana produksi lainnya yang dibutuhkan seperti pupuk, benih, pestisida, lantai jemur serta alat dan mesin pertanian dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaku lainnya" adalah organisasi masyarakat di perdesaan yang terkait selain organisasi petani (kelompok tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air), seperti karang taruna, program kesejahteraan keluarga, organisasi wanita tani dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data "status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah" adalah data status kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jenis komoditas" adalah jenis tanaman pangan dominan yang diusahakan pada kawasan tersebut, misalnya: padi, jagung, kedele, ubi kayu, ubi jalar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produktivitas komoditas" adalah hasil jenis tanaman pangan rata-rata per hektar yang diperoleh pada suatu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pola tanam komoditas" adalah tata urutan pertanaman komoditas yang telah diatur dalam suatu kurun waktu tertentu dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah tingkat kesuburan tanah yang diukur dari kesuburan secara fisik, kimia, kelerengan, dan bentang muka lahan yang sesuai dengan komoditas tanaman pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tipologi lahan" adalah kelas kesesuaian lahan berdasarkan ketersediaan sumber air untuk tanaman tersebut, meliputi : irigasi, rawa pasang surut dan/atau lebak dan non irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyimpanan dan pengamanan Data Dasar" adalah proses menempatkan data ditempat yang tepat sehingga tidak rusak baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengolahan Data Dasar" adalah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan, pembersihan, perubahan, dan pemodelan data dengan tujuan menghasilkan Informasi yang berguna berkaitan dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk Informasi" adalah hasil pemrosesan tumpang tindih data spasial yang terdiri dari data fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi masyarakat, status kepemilikan dan penguasaan tanah, luas dan lokasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)

skala produk Informasi yang memiliki bentuk geospasial terdiri dari:

a.

1: 100.000 untuk produk sistem Informasi tingkat provinsi;

b.

1: 50.000 untuk produk sistem Informasi kabupaten; dan

c.

1: 25.000 untuk produk sistem Informasi tingkat kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk Informasi" adalah keluaran Informasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "media elektronik internet" adalah jaringan perangkat lunak dan jaringan perangkat keras yang saling terhubung dalam sistem global yang dapat diakses oleh pengguna Informasi di seluruh dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media elektronik intranet" adalah jaringan perangkat lunak dan jaringan perangkat keras yang dapat diakses oleh pengguna Informasi secara internal dalam pusat sistem Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penggunaan Informasi" adalah merupakan kegiatan untuk memanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung suatu Informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5283