I.

UMUM

Tenaga listrik merupakan sumber daya yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendorong kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata secara materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam negeri, menujang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dalam negeri, meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik dalam negeri, serta meningkatkan pasokan, keandalan dan efisiensi penyediaan tenaga listrik, perlu pengaturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pembelian tenaga listrik lintas negara. Demikian pula sebaliknya, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber energi dan kemampuan badan usaha dalam negeri, perlu pengaturan mengenai penjualan tenaga listrik lintas negara.

Sebagai pelaksanaan jual beli tenaga listrik lintas negara tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan kesempatan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta yang memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara untuk melakukan penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah sistem tenaga listrik di wilayah tersebut.

Yang dimaksud dengan "wilayah sekitar" adalah sistem tenaga listrik yang berbatasan dengan sistem tenaga listrik di suatu wilayah tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "belum terpenuhi" adalah apabila cadangan kapasitas kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari beban puncak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sebagai penunjang" adalah pembelian tenaga listrik tersebut tidak merupakan suplai utama dari sistem tenaga listrik di wilayah setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri" mengandung arti bahwa apabila suplai tenaga listrik dari luar negeri terputus, sistem tenaga listrik setempat masih dapat difungsikan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5297